"Dana tak Bertuan" Jamsostek Tinggal Rp 1,1 Triliun

EKONOMI

BANDUNG, (PRLM).- Dirut PT Jamsostek (Persero) Elvyn G. Masassya mengatakan, jumlah dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang sempat dikatakan "dana tidak bertuan" kini tinggal sebesar Rp 1,1 triliun ke Balai Harta Peninggalan (BHP). Jika sampai akhir 2013, masih belum diambil pekerja yang berhak maka akan dititipkan ke Balai Harta Peninggalan (BHP).

"Meski demikian, pekerja tersebut masih masih bisa mengklaim JHT-nya. Jamsostek terus berupaya menginformasikan kepada para pekerja yang memiliki hak terhadap dana tersebut untuk mengambil dan mengurus dananya," kata Elvyn saat "Media gathering Jamsostek", di Hotel Holiday Inn, Jln. Ir. H. Juanda, Bandung.

Elvyn mengatakan, demi tertib administrasi hal itu terus dikomunikasikan kepada peserta atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BHP adalah Unit Pelaksana Teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pada awalnya, dana JHT yang sempat disebut "dana tidak bertuan" itu berjumlah Rp 4,9 triliun. Jamsostek terus berupaya mencari pemiliknya hingga dana itu tinggal Rp 1,1 triliun. Dana itu tidak segera diambil karena pemiliknya kemungkinan pindah kerja tanpa memberi tahu alamat barunya.

Direktur Kepesertaan Jamsostek Juanedi mengatakan, setelah diverifikasi, sebelumnya terdapat sekitar Rp 1,8 triliun dana JHT yang belum diklaim pemiliknya dan secara berangsur sebagian sudah diambil sehingga tersisa Rp 1,1 triliun. Diperkirakan dana tersebut milik sekitar satu juta peserta.

"Dibantu dengan data dari e-KTP kini sudah terdata 59 persen peserta jamsostek pemilik dana tersebut dan angka itu akan terus meningkat sehingga kami harapkan bisa memaksimalkan penyaluran dana milik pekerja tersebut," kata Junaedi.

PT Jamsostek sudah menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses data kependudukan untuk memudahkan mendeteksi peserta jamsostek yang alpa mengklaim dana jaminan hari tuanya.

Direktur Perencanaan dan Pengambangan PT Jamsostek Agus Supriyadi mengatakan jika sebelumnya pihak menggunakan media untuk menginformasikan kepada peserta agar mereka datang ke kantor cabang, kini dengan dengan e-KTP, BUMN itu bisa lebih aktif menghubungi secara langsung karena identitasnya sudah terdeteksi. (A-78/A-147)***

Baca Juga

Tenaga Kerja Indonesia Jangan Kalah Bersaing Hadapi AEC 2015

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan, pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan SDM berbasis kompetensi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015.

Kerjasama Perdagangan Sudan-Indonesia Perlu Diperluas

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Pimpinan DPR meminta Sudan untuk meningkatkan neraca perdagangannya dengan Indonesia. Meski sudah ada pabrik Indomie di Sudan, kerjasama ekonomi kedua negara bisa diperluas lagi baik di bidang pertanian maupun perminyakan.

Konferensi Asia Afrika 2015

Indonesia dan Swaziland Gali Peluang Ekonomi

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Ekonomi dan kerja sama teknik merupakan dua isu utama yang menjadi fokus pertemuan Presiden RI, Joko Widodo dengan Raja Swaziland Mswati III di sela sela Konferensi Asia Afrika 2015

Tak Mampu Berikan LPJ, Anggaran BUMD Dicairkan Bertahap

EKONOMI

NGAMPRAH, (PRLM).-Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bandung Barat, PT Perdana Multiguna Sarana tidak mampu memberikan laporan pertanggungjawaban. Akibatnya, anggaran sebesar Rp 9 miliar dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tahun ini tidak diberikan sekaligus.