"Dana tak Bertuan" Jamsostek Tinggal Rp 1,1 Triliun

BANDUNG, (PRLM).- Dirut PT Jamsostek (Persero) Elvyn G. Masassya mengatakan, jumlah dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang sempat dikatakan "dana tidak bertuan" kini tinggal sebesar Rp 1,1 triliun ke Balai Harta Peninggalan (BHP). Jika sampai akhir 2013, masih belum diambil pekerja yang berhak maka akan dititipkan ke Balai Harta Peninggalan (BHP).

"Meski demikian, pekerja tersebut masih masih bisa mengklaim JHT-nya. Jamsostek terus berupaya menginformasikan kepada para pekerja yang memiliki hak terhadap dana tersebut untuk mengambil dan mengurus dananya," kata Elvyn saat "Media gathering Jamsostek", di Hotel Holiday Inn, Jln. Ir. H. Juanda, Bandung.

Elvyn mengatakan, demi tertib administrasi hal itu terus dikomunikasikan kepada peserta atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BHP adalah Unit Pelaksana Teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pada awalnya, dana JHT yang sempat disebut "dana tidak bertuan" itu berjumlah Rp 4,9 triliun. Jamsostek terus berupaya mencari pemiliknya hingga dana itu tinggal Rp 1,1 triliun. Dana itu tidak segera diambil karena pemiliknya kemungkinan pindah kerja tanpa memberi tahu alamat barunya.

Direktur Kepesertaan Jamsostek Juanedi mengatakan, setelah diverifikasi, sebelumnya terdapat sekitar Rp 1,8 triliun dana JHT yang belum diklaim pemiliknya dan secara berangsur sebagian sudah diambil sehingga tersisa Rp 1,1 triliun. Diperkirakan dana tersebut milik sekitar satu juta peserta.

"Dibantu dengan data dari e-KTP kini sudah terdata 59 persen peserta jamsostek pemilik dana tersebut dan angka itu akan terus meningkat sehingga kami harapkan bisa memaksimalkan penyaluran dana milik pekerja tersebut," kata Junaedi.

PT Jamsostek sudah menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses data kependudukan untuk memudahkan mendeteksi peserta jamsostek yang alpa mengklaim dana jaminan hari tuanya.

Direktur Perencanaan dan Pengambangan PT Jamsostek Agus Supriyadi mengatakan jika sebelumnya pihak menggunakan media untuk menginformasikan kepada peserta agar mereka datang ke kantor cabang, kini dengan dengan e-KTP, BUMN itu bisa lebih aktif menghubungi secara langsung karena identitasnya sudah terdeteksi. (A-78/A-147)***

Komentari di Facebook !