Puluhan Anggota DPRD Menolak Penerapan PKPU Nomor 13/2013 Tentang Pencalegan

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Puluhan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tergabung dalam Forum DPRD se-Indonesia menolak penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 13 tentang pencalegan yang baru diterbitkan awal April lalu.

Mereka menggelar aksi unjuk rasa di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Jumat (19/4) dengan tuntutan meminta pasal 19 1 (2) PKPU No. 13 Tahun 2013 tentang anggota DPRD harus mengundurkan diri jika kembali mencalonkan diri melalui partai yang berbeda agar segera dicabut.

"Menurut pengetahuan kami, apa pun edaran yang dibuat melanggar undang-undang dasar dan Undang-Undan Pemilu tidak dapat dibenarkan. Dan terlebih ini bukan kewenangan mereka (meminta anggota DPRD mundur), mereka hanya menyelenggarakan Pemilu tepat jadwal," ucap Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Ginidie yang ditemui di lokasi, Jumat (19/4).

Tak hanya itu, mereka juga meminta formulir Model BB5 sebagai persyaratan untuk tidak digunakan dalam pencalonan anggota DPRD yang telah berganti partai. Pasalnya, kata dia, pengunduran diri anggota DPRD bukan ranah dari KPU.

"Kewenangan KPU ya itu tadi, melakukan verifikasi pendaftaran sampai perbaikan, nah masa perbaikan disampaikan kepada kami. Tidak ada juga BB5," ujarnya.

Isi PKPU No. 13 Tahun 2013 khususnya Pasal 19 I (2) adalah anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik dengan kendaraan parpol berbeda, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupun bukan Peserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal (Model BB-5).

Pakar hukum dan tata negara Yusril Ihza Mahendra yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Forum Anggota DPRD se Indonesia mengatakan pihaknya akan menyampaikan nota keberatan terhadap PKPU No. 13 Tahun 2013 khususnya Pasal 19 I (2) kepada para komisioner KPU RI.

"Nanti saya menyerahkan ke KPU, mewakili ribuan orang anggota DPRD dari daerah yang keberatan tentang Peraturan KPU soal pencalonan anggota DPR atau DPRD ini," katanya.

Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) ini menambahkan, PKPU mengenai syarat pencalonan anggota dewan itu memang tidak sesuai dengan UU Pemilu yang ada.

Dia menambahkan, dalam undang-undang semua orang bisa mencalonkan diri dari partai berbeda kalau memang yang bersangkutan sudah berhenti dari partainya.

"Ini jelas tidak sesuai UU Pemilu, maka kami mewakili menyampaikan aspirasi dari apa yang disampaikan teman-teman DPRD ini," tuturnya. (A-194/A-89)***

Baca Juga

Surat Keprihatinan Mahfudz Shiddiq untuk Ahok

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Ketua Komisi I DPR RI FPKS Mahfudz Shiddiq merasa terusik ketika menyaksikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di televisi dalam wawancara dengan menggunakan bahasa yang sangat tidak santun. Bahkan beberapa kali mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor.

Ketua F-PG: Kubu Agung Laksono Jangan Keburu Nafsu

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) hasil Munas Bali, Ade Komarudin meminta kader Golkar hasil Munas Jakarta dapat menahan diri untuk melakukan perombakan total terhadap kepengurusan F-PG DPR RI.

Akbar Tanjung Anggap Kasus Yance Bermuatan Politis

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung, menyatakan kasus PLTU Sumuradem yang menyeret Irianto MS Syafiudin (Yance) bermuatan politis. Pasalnya sejauh ini tidak ada bukti yang bisa dijadikan dasar bahwa Yance melakukan tindakan korupsi.

Effendi Simbolon Merasa Perlu Ajukan Hak Angket BBM

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi I FPDIP DPR Effendi MS Simbolon menilai selama setengah tahun memerintah ini sudah banyak pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK khususnya terhadap kenaikan harga BBM yang diserahkan ke mekanisme pasar.