Puluhan Anggota DPRD Menolak Penerapan PKPU Nomor 13/2013 Tentang Pencalegan

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Puluhan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tergabung dalam Forum DPRD se-Indonesia menolak penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 13 tentang pencalegan yang baru diterbitkan awal April lalu.

Mereka menggelar aksi unjuk rasa di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Jumat (19/4) dengan tuntutan meminta pasal 19 1 (2) PKPU No. 13 Tahun 2013 tentang anggota DPRD harus mengundurkan diri jika kembali mencalonkan diri melalui partai yang berbeda agar segera dicabut.

"Menurut pengetahuan kami, apa pun edaran yang dibuat melanggar undang-undang dasar dan Undang-Undan Pemilu tidak dapat dibenarkan. Dan terlebih ini bukan kewenangan mereka (meminta anggota DPRD mundur), mereka hanya menyelenggarakan Pemilu tepat jadwal," ucap Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Ginidie yang ditemui di lokasi, Jumat (19/4).

Tak hanya itu, mereka juga meminta formulir Model BB5 sebagai persyaratan untuk tidak digunakan dalam pencalonan anggota DPRD yang telah berganti partai. Pasalnya, kata dia, pengunduran diri anggota DPRD bukan ranah dari KPU.

"Kewenangan KPU ya itu tadi, melakukan verifikasi pendaftaran sampai perbaikan, nah masa perbaikan disampaikan kepada kami. Tidak ada juga BB5," ujarnya.

Isi PKPU No. 13 Tahun 2013 khususnya Pasal 19 I (2) adalah anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik dengan kendaraan parpol berbeda, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupun bukan Peserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal (Model BB-5).

Pakar hukum dan tata negara Yusril Ihza Mahendra yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Forum Anggota DPRD se Indonesia mengatakan pihaknya akan menyampaikan nota keberatan terhadap PKPU No. 13 Tahun 2013 khususnya Pasal 19 I (2) kepada para komisioner KPU RI.

"Nanti saya menyerahkan ke KPU, mewakili ribuan orang anggota DPRD dari daerah yang keberatan tentang Peraturan KPU soal pencalonan anggota DPR atau DPRD ini," katanya.

Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) ini menambahkan, PKPU mengenai syarat pencalonan anggota dewan itu memang tidak sesuai dengan UU Pemilu yang ada.

Dia menambahkan, dalam undang-undang semua orang bisa mencalonkan diri dari partai berbeda kalau memang yang bersangkutan sudah berhenti dari partainya.

"Ini jelas tidak sesuai UU Pemilu, maka kami mewakili menyampaikan aspirasi dari apa yang disampaikan teman-teman DPRD ini," tuturnya. (A-194/A-89)***

Baca Juga

Jokowi Mempunyai Kelemahan Maladministrasi

POLITIK

TASIKMALAYA, (PRLM).- Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Mohamad Sohibul Iman merasa sedih Indonesia mempunyai presiden seperti Joko Widodo. Pasalnya, Jokowi mempunyai kelemahan maladministrasi.

Ketua Komisi I DPR : Bang Yos Sudah Lanjut, Tapi Orangnya Gaul

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Penunjukan Letjen (Pur) Sutiyoso sebagai Kepala BIN menggantikan posisi Marciano Norman mengundang pertanyaan lantaran usianya dinilai sudah lanjut, sementara penunjukan Kasad Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI, lancar-lancar saja, tidak ada yang protes.

‎Tak Semua Masyarakat Tahu Pilkada Serentak 9 Desember

POLITIK

‎JAKARTA, (PRLM).- Pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015 belum diketahui oleh semua lapisan masyarakat termasuk di daerah penyelenggara pilkada. Salah satunya yakni masyarakat di Kota Dumai, Provinsi Riau, Sumatra.

Pemimpin yang Ingkar Janji Perlu Difatwai MUI

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin mengakui jika saat ini banyak usulan dari masyarakat agar pemimpin yang ingkar janji itu difatwai MUI, karena janji itu utang.