PKS Daftarkan DCS-nya ke KPU Jabar

POLITIK
KETUA Umum Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jabar Tate Qamaruddin (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jabar 2014 - 2019, di Kantor KPU Jabar, Jln. Garut, Kota Bandung, Rabu (17/4/13).*
ADE BAYU INDRA/PRLM
KETUA Umum Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jabar Tate Qamaruddin (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jabar 2014 - 2019, di Kantor KPU Jabar, Jln. Garut, Kota Bandung, Rabu (17/4/13).*

BANDUNG, (PRLM).-Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat akhirnya menyerahkan daftar calon sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar setelah mundur seminggu dari jadwal yang direncanakan.

DCS yang akan diikutkan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Jabar itu pun belum memenuhi 100 persen jumlah yang diminta.

"Ada yang mendadak mengundurkan diri. Sementara daftar dulu 88 calon. Dengan peraturan baru, nanti katanya bisa disusulkan. Kurang 12 lagi untuk 100 persen," kata Ketua DPW PKS Jabar Tate Komarudin di kantor KPU Jabar, Jl. Garut Kota Bandung, Rabu (17/4). Dari 88 orang itu, sebanyak 55 orang calon laki-laki dan 33 perempuan.

Dikatakannya, DPW PKS Jabar memang sebelumnya berencana memberikan DCS ke KPU Jabar pada hari pertama pendaftaran DCS pada 9 April lalu.

Namun, karena ada beberapa perubahan aturan penyusunan caleg dari KPU, makan partai yang identik dengan warna putih itu melakukan beberapa penyesuaian. Misalnya, memasukkan nama-nama calon kepala daerah yang sedang dalam proses pemilihan seperti M. Oded.

Di antara susunan DCS itu, kata dia, ada muka baru sekitar 40-50 persen. Orang-orang baru itu dipilih karena merupakan kader yang sudah berjuang di partai sejak lama dan merupakan tokoh di tengah masyarakat.

Menurut Ketua Pokja Pendaftaran Caleg KPU Jabar Ahmad Heri, pengajuan DCS oleh partai akan tutup pada 22 April pukul 16.00 WIB dan tidak bisa diperbaiki lagi melebihi waktu itu. Namun, bila persyaratan masing-masing calon masih ada yang kurang, KPU menyediakan masa perbaikan pada 9-22 Mei 2013.

KPU Jabar juga menerima pendaftaran mantan Ketua DPD Partai Golongan Karya (P-Golkar) Jabar Uu Rukmana sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Jabar.

Uu menjadi salah satu dari empat orang bakal calon anggota DPD yang persyaratan awalnya sudah lengkap.

Untuk maju melalui jalur nonparpol, Uu mengatakan, ia tidak perlu meminta izin namun akan secara etika memberitahu hal tersebut ke Ketua Umum P-Golkar Aburizal Bakrie (Ical).

"Saya sudah kirim surat untuk menghadap ke Pak Ical langsung. Ke Pak Yance ijin saya mau menghadap ke Pak Ical," tuturnya.

Saat ini, ia mengatakan, ia pun sudah tidak menjadi pengurus di partai berlambang pohon beringin itu. Sementara untuk maju ke DPD, ia sudah membawa dukungan dari enam ribu masyarakat yang diserahkan ke KPU Jabar.

Menurut Ahmad Heri, saat ini sudah ada sembilan orang yang mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD RI. Namun, baru empat calon yang menyerahkan berkas secara lengkap ke KPU Jabar sehingga menerima tanda terima dari KPU.

Dikatakannya, memang tidak ada aturan yang melarang seorang kader parpol maju ke Pileg menjadi anggota DPD. "Boleh anggota parpol tapi hanya daftar di DPD, jangan dua-duanya," tutur Heri. (A-160/A-89)***

Baca Juga

Bawaslu Temukan Praktik Mahar Politik

POLITIK
JAKARTA, (PRLM).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan praktik mahar politik dari sejumlah partai terhadap bakal calon (balon) kepala daerah yang akan ikut serta dalam Pilkada serentak.
 

Pilkada Serentak 2015

Tak Perlu Perppu, Hanya 7 dari 269 Provinsi dan Kab/Kota yang Calon Tunggal

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin menilai kalau hanya di tujuh daerah yang tunggal, bukan berarti parpol gagal melakukan kaderisasi, melainkan parpol di 7 daerah tersebut yang gagal, karena dari 269 daerah provinsi dan kabupaten/kota hanya 7 daerah yang ada pasangan tung

Persis Haramkan Golput

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) tidak memperbolehkan pengurus dan kader-kadernya untuk bersikap tak memilih atau golput termasuk dalam Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

Seskab Siap Komunikasi Terbuka

POLITIK

JAKARTA,(PRLM).- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan sebagai sekretaris kabinet baru dia akan berkomunikasi lebih terbuka dengan berbagai pihak ke depan. Komunikasi akan dilakukan lebih intens baik ke dalam kabinet kerja maupun ke luar termasuk dengan partai politik.