PKS Daftarkan DCS-nya ke KPU Jabar

POLITIK
KETUA Umum Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jabar Tate Qamaruddin (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jabar 2014 - 2019, di Kantor KPU Jabar, Jln. Garut, Kota Bandung, Rabu (17/4/13).*
ADE BAYU INDRA/PRLM
KETUA Umum Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jabar Tate Qamaruddin (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jabar 2014 - 2019, di Kantor KPU Jabar, Jln. Garut, Kota Bandung, Rabu (17/4/13).*

BANDUNG, (PRLM).-Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat akhirnya menyerahkan daftar calon sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar setelah mundur seminggu dari jadwal yang direncanakan.

DCS yang akan diikutkan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Jabar itu pun belum memenuhi 100 persen jumlah yang diminta.

"Ada yang mendadak mengundurkan diri. Sementara daftar dulu 88 calon. Dengan peraturan baru, nanti katanya bisa disusulkan. Kurang 12 lagi untuk 100 persen," kata Ketua DPW PKS Jabar Tate Komarudin di kantor KPU Jabar, Jl. Garut Kota Bandung, Rabu (17/4). Dari 88 orang itu, sebanyak 55 orang calon laki-laki dan 33 perempuan.

Dikatakannya, DPW PKS Jabar memang sebelumnya berencana memberikan DCS ke KPU Jabar pada hari pertama pendaftaran DCS pada 9 April lalu.

Namun, karena ada beberapa perubahan aturan penyusunan caleg dari KPU, makan partai yang identik dengan warna putih itu melakukan beberapa penyesuaian. Misalnya, memasukkan nama-nama calon kepala daerah yang sedang dalam proses pemilihan seperti M. Oded.

Di antara susunan DCS itu, kata dia, ada muka baru sekitar 40-50 persen. Orang-orang baru itu dipilih karena merupakan kader yang sudah berjuang di partai sejak lama dan merupakan tokoh di tengah masyarakat.

Menurut Ketua Pokja Pendaftaran Caleg KPU Jabar Ahmad Heri, pengajuan DCS oleh partai akan tutup pada 22 April pukul 16.00 WIB dan tidak bisa diperbaiki lagi melebihi waktu itu. Namun, bila persyaratan masing-masing calon masih ada yang kurang, KPU menyediakan masa perbaikan pada 9-22 Mei 2013.

KPU Jabar juga menerima pendaftaran mantan Ketua DPD Partai Golongan Karya (P-Golkar) Jabar Uu Rukmana sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Jabar.

Uu menjadi salah satu dari empat orang bakal calon anggota DPD yang persyaratan awalnya sudah lengkap.

Untuk maju melalui jalur nonparpol, Uu mengatakan, ia tidak perlu meminta izin namun akan secara etika memberitahu hal tersebut ke Ketua Umum P-Golkar Aburizal Bakrie (Ical).

"Saya sudah kirim surat untuk menghadap ke Pak Ical langsung. Ke Pak Yance ijin saya mau menghadap ke Pak Ical," tuturnya.

Saat ini, ia mengatakan, ia pun sudah tidak menjadi pengurus di partai berlambang pohon beringin itu. Sementara untuk maju ke DPD, ia sudah membawa dukungan dari enam ribu masyarakat yang diserahkan ke KPU Jabar.

Menurut Ahmad Heri, saat ini sudah ada sembilan orang yang mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD RI. Namun, baru empat calon yang menyerahkan berkas secara lengkap ke KPU Jabar sehingga menerima tanda terima dari KPU.

Dikatakannya, memang tidak ada aturan yang melarang seorang kader parpol maju ke Pileg menjadi anggota DPD. "Boleh anggota parpol tapi hanya daftar di DPD, jangan dua-duanya," tutur Heri. (A-160/A-89)***

Baca Juga

Kisruh Golkar

Kubu Agung Siap Banding Jika PTUN Batalkan SK Menkumham

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Dewan pimpinan pusat Partai Golkar kubu Agung Lakasono siap mengajukan banding jika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan Surat Keputusan (SK) dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Tjetje Hidayat Padmadinata: Pencitraan Politik Harus Dihentikan

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Pejabat publik adalah pelayan publik yang seyogyanya melayani publik. Oleh karenanya, praktik-praktik politik pencitraan atau pencitraan politik harus dihentikan.

Jokowi Harus Mampu Indentifikasi Menteri untuk Di-reshuffle

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Presiden Joko Widodo harus mampu mengindentifikasi para menteri Kabinet Kerja yang akan di-reshuffle. Selain salah tempat ada menteri yang hanya jalan di tempat.

Tiga Formula Reshuffle Kabinet

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Wacana reshuffle kabinet yang mengemuka setelah enam bulan pemerintahan Jokowi-JK menjadi titik krusial bagi presiden Jokowi untuk menggenjot kerja pembantunya agar dapat lebih efektif dan bekerja jauh lebih baik lagi.