Pilbup Bandung Barat

Baliho Liar Marak Dipasang, Pemkab Bergeming

POLITIK
SEJUMLAH baliho pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bandung Barat marak dipasang di sejumlah pohon di Jalan Maribaya, Lembang, Rabu (17/4). Meski melanggar Perda, pemasangan sejumlah baliho liar itu belum ditertibkan Pemkab Bandung Barat.*
CECEP WIJAYA SARI/PRLM
SEJUMLAH baliho pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bandung Barat marak dipasang di sejumlah pohon di Jalan Maribaya, Lembang, Rabu (17/4). Meski melanggar Perda, pemasangan sejumlah baliho liar itu belum ditertibkan Pemkab Bandung Barat.*

NGAMPRAH, (PRLM).- Ratusan baliho liar bergambar pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bandung Barat marak dipasang di sejumlah daerah. Meski melanggar peraturan daerah, sejumlah baliho liar itu belum ditertibkan Pemkab Bandung Barat.

Sejumlah baliho tersebut banyak dipasang di sejumlah pohon, di antaranya di sepanjang Jalan Maribaya, Kecamatan Lembang. Hampir semua baliho bergambar pasangan calon ditempel di sejumlah pohon yang berada di kiri-kanan jalan.

Kondisi serupa juga terjadi di sepanjang Jalan Kolonel Masturi, Kecamatan Cisarua. Bahkan, satu pohon ada yang ditempeli 2-3 baliho dengan gambar yang berbeda.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat, Anugerah mengungkapkan, pemasangan baliho di sejumlah pohon tersebut melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Dalam peraturan itu disebutkan bahwa reklame politik ataupun komersial dilarang dipasang di pohon ataupun melintang di jalan raya karena mengganggu estetika lingkungan.

“Aturannya sudah ada, sehingga baliho-baliho itu memang harus ditertibkan. Ini akan kami koordinasikan dengan berbagai instansi terkait,” ujarnya, Rabu (17/4).

Namun, Anugerah belum bisa memastikan kapan penertiban baliho liar itu akan dilakukan. Dia mengaku akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Satpol PP, pemerintah kecamatan, dan panwaslu setempat untuk menertibkan sejumlah baliho liar itu.

Meski pemasangan baliho liar di sejumlah pohon itu melanggar Perda, Anugerah tidak menyebutkan sanksi bagi pemasangnya. “Paling nanti akan kami cabut saja baliho-baliho itu,” ucapnya.

Camat Lembang, Endang Hadiat menyayangkan maraknya baliho liar yang dipasang di sejumlah pohon di wilayahnya. Sebab, menurut dia, pemasangan baliho itu akan merusak pohon sehingga mengganggu kelestarian lingkungan.

“Pohon-pohon itu kan sudah berusia tua, jadi sayang sekali kalau ditempeli baliho dan poster dengan cara dipaku itu. Kalau bisa, seharusnya dipasang di tempat lain,” ujarnya.

Endang sepakat dengan penertiban sejumlah baliho liar itu. Namun, hingga kini dia masih menunggu koordinasi dengan instansi terkait, termasuk dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Panwaslu tingkat kecamatan ataupun kabupaten.

Warga Kab. Bandung Barat yang juga aktivis lingkungan Forum Peduli Lingkungan Hidup (FPLH), Thio Setiowekti menilai, pemasangan baliho di sejumlah pohon menunjukkan bahwa kandidat tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan.

“Yang ada hanya sebatas ucapan-ucapan tanpa isi. Buktinya, belum juga terpilih jadi bupati atau wakil bupati sudah merusak lingkungan,” katanya.

Sementara itu, Thio juga menilai Pemkab Bandung Barat saat ini sudah kehilangan ruhnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebab, untuk menertibkan baliho saja harus menunggu koordinasi dengan instansi lain.

“Padahal, Pemkab kan sudah diberi kewenangan untuk itu. Jadi, seharusnya yang berwenang menertibkan baliho segera lakukan kewenangannya itu,” ucapnya. (A-192/A-89)***

Baca Juga

Kisruh Golkar

Mandat Palsu Munas Ancol Libatkan Oknum Kemenkumham?

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-‎Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie menyebutkan kasus pemalsuan mandat dalam munas Golkar di Ancol akan menghasilkan satu lagi nama tersangka sehingga total menjadi 3 tersangka.

Komisi II Ajukan Skenario Berbeda

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Sepuluh fraksi di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menandatangani kesepakatan tentang skenario solusi bagi partai politik ‎yang mengalami dualisme kepengurusan.

PDIP Salahkan Seskab Soal Utang IMF

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Ada tidaknya hutang Indonesia kepada IMF (international monetary fund) menjadi‎ polemik berkepanjangan. Partai pendukung Pemerintah, PDIP, menyalahkan pejabat di sekitar Presiden, khususnya Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto atas kesalahan pernyataan Presiden Jokowi.

Pimpinan DPR Jadi Panggil KPU

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Komisi Pemilihan Umum pada Senin (4/5/2015) mendatang. Bersama Komisi II dan Mendagri, mereka akan membahas rekomendasi panja Komisi II.