KPU tak Permasalahkan Jika Harus Ubah PKPU No 1 Tahun 2013

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mempermasalahkan jika harus mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2013 mengenai mengenai Pelaksaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, khususnya mengenai sanksi bagi media massa yang dianggap melanggar aturan tersebut.

Anggota KPU Pusat, Hadar Nafis Gumay mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi dengan pihak terkait yang berwenang mengurusi pemberian sanksi tersebut termasuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers.

Dia menambahkan, kalau pun dari dua lembaga itu meminta adanya perubahan dalam peraturan mengenai sanksi maka pihaknya siap untuk melakukan hal tersebut.

"Ya kami meminta masukan terhadap peraturan tersebut, kalau memang ada yang perlu dirubah," kata Hadar di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4).

Hadar pun mengaku serius untuk melakukan konsultasi terhadap peraturan yang sempat membuat perdebatan antara KPU dengan media massa itu.

"Kami kalau tidak salah kemarin itu merencanakan agar ada pertemuan dengan KPI Rabu (17/4), di Gedung KPU," katanya.

Dia pun berharap kedepannya tidak akan ada lagi kesahalan dalam menyusun PKPU. Ia berdalih, kesalahan itu dibuat karena bertepatan pembuatan surat keputusan parpol peserta Pemilu 2014 pada Januari lalu.

"Peraturan ini dibuat tak lain mengejar waktu dimana parpol peserta Pemilu 2014 sudah ditetapkan. Kita khawatir setelah parpol menjadi peserta Pemilu akan terjadi pelanggaran kampanye, kemudian kami pun segera membuat PKPU tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, PKPU No. 1 Tahun 2013 berisi mengenai Pelaksaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Salah satu isi pasalnya ialah media massa harus memberikan halaman serta waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita, wawancara, dan pemasangan iklan kampanye bagi setiap peserta Pemilu.

Ada pun sanksi yang tercantum pada Pasal 46 ayat (1) mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara acara bermasalah hingga pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak. (A-194/A-89)***

Baca Juga

Tidak Bisa Wujudkan Nawacita, Pantas Direshuffle

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Jajaran kabinet yang tidak bsa mewujudkan nawacita, sudah pantas direshuffle. Ada dua pembantu Presiden Jokowi yang menjadi prioritas untuk diganti jika reshuffle atau rombak kabinet jadi dilakukan.

Ade Komarudin Dilantik Jadi Ketua DPR, Sempat Banjir Interupsi

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ade Komarudin (A-261) secara resmi dilantik menjadi Ketua DPR RI, menggantikan Ketua DPR RI sebelumnya, Setya Novanto (F-PG/A-300), yang mengundurkan diri saat hendak dibacakan vonis di sidang Mahkamah Kehormatan (MKD) bebrpa waktu lalu.

Rhoma Sebut Teror di Sarinah Rugikan Umat Islam

POLITIK
SEMARANG, (PRLM).- Raja Dangdut yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Idaman) Rhoma Irama, menyebut bahwa aksi terorisme di kawasan Sarinah Jalan MH Thamrin, 14 Januari 2016, merugikan umat Islam.
 

KPU Tetapkan Anna-Supendi Sebagai Bupati dan Wabup Indramayu Terpilih

POLITIK
KPU Tetapkan Anna-Supendi Sebagai Bupati dan Wabup Indramayu Terpilih

INDRAMAYU, (PRLM).-Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu menetapkan Anna Sophanah-Supendi sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu terpilih periode 2016-2020.