KPU tak Permasalahkan Jika Harus Ubah PKPU No 1 Tahun 2013

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mempermasalahkan jika harus mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2013 mengenai mengenai Pelaksaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, khususnya mengenai sanksi bagi media massa yang dianggap melanggar aturan tersebut.

Anggota KPU Pusat, Hadar Nafis Gumay mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi dengan pihak terkait yang berwenang mengurusi pemberian sanksi tersebut termasuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers.

Dia menambahkan, kalau pun dari dua lembaga itu meminta adanya perubahan dalam peraturan mengenai sanksi maka pihaknya siap untuk melakukan hal tersebut.

"Ya kami meminta masukan terhadap peraturan tersebut, kalau memang ada yang perlu dirubah," kata Hadar di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4).

Hadar pun mengaku serius untuk melakukan konsultasi terhadap peraturan yang sempat membuat perdebatan antara KPU dengan media massa itu.

"Kami kalau tidak salah kemarin itu merencanakan agar ada pertemuan dengan KPI Rabu (17/4), di Gedung KPU," katanya.

Dia pun berharap kedepannya tidak akan ada lagi kesahalan dalam menyusun PKPU. Ia berdalih, kesalahan itu dibuat karena bertepatan pembuatan surat keputusan parpol peserta Pemilu 2014 pada Januari lalu.

"Peraturan ini dibuat tak lain mengejar waktu dimana parpol peserta Pemilu 2014 sudah ditetapkan. Kita khawatir setelah parpol menjadi peserta Pemilu akan terjadi pelanggaran kampanye, kemudian kami pun segera membuat PKPU tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, PKPU No. 1 Tahun 2013 berisi mengenai Pelaksaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Salah satu isi pasalnya ialah media massa harus memberikan halaman serta waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita, wawancara, dan pemasangan iklan kampanye bagi setiap peserta Pemilu.

Ada pun sanksi yang tercantum pada Pasal 46 ayat (1) mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara acara bermasalah hingga pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak. (A-194/A-89)***

Baca Juga

Pilkada Serentak 2015

KPU Mamuju Utara Diduga Kuat Langgar Administrasi

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Panita Pengawas Pemilihan menyatakan KPU Kabupaten Mamuju Utara diduga kuat telah melakukan pelanggaran administrasi.

Pilkada Serentak 2015

Jalan Keluar Sementara, Rekomendasi Bawaslu

POLITIK

JAKARTA,(PRLM).- Setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak berkenan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), masih ada jalan ke luar sementara. Jalan ke luar itu meminta rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Pro-Kontra Menghidupkan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Dikalangan DPR masih pro-kontra terhadap menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap prsiden. Ada yang tidak setuju dan ada yang setuju dihidupkannya pasal penghinaan terhaap presiden itu.

Penundaan Pilkada Akan Ganggu Pertumbuhan Ekonomi Daerah

POLITIK
JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati berharap penyelenggaraan pilkada di daerah yang hanya mempunyai satu pasangan calon tidak ditunda. Menurutnya, penundaan pilkada hanya akan memunculkan pejabat sementara (Pjs) kepala daerah.