KPU tak Permasalahkan Jika Harus Ubah PKPU No 1 Tahun 2013

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mempermasalahkan jika harus mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2013 mengenai mengenai Pelaksaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, khususnya mengenai sanksi bagi media massa yang dianggap melanggar aturan tersebut.

Anggota KPU Pusat, Hadar Nafis Gumay mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi dengan pihak terkait yang berwenang mengurusi pemberian sanksi tersebut termasuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers.

Dia menambahkan, kalau pun dari dua lembaga itu meminta adanya perubahan dalam peraturan mengenai sanksi maka pihaknya siap untuk melakukan hal tersebut.

"Ya kami meminta masukan terhadap peraturan tersebut, kalau memang ada yang perlu dirubah," kata Hadar di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4).

Hadar pun mengaku serius untuk melakukan konsultasi terhadap peraturan yang sempat membuat perdebatan antara KPU dengan media massa itu.

"Kami kalau tidak salah kemarin itu merencanakan agar ada pertemuan dengan KPI Rabu (17/4), di Gedung KPU," katanya.

Dia pun berharap kedepannya tidak akan ada lagi kesahalan dalam menyusun PKPU. Ia berdalih, kesalahan itu dibuat karena bertepatan pembuatan surat keputusan parpol peserta Pemilu 2014 pada Januari lalu.

"Peraturan ini dibuat tak lain mengejar waktu dimana parpol peserta Pemilu 2014 sudah ditetapkan. Kita khawatir setelah parpol menjadi peserta Pemilu akan terjadi pelanggaran kampanye, kemudian kami pun segera membuat PKPU tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, PKPU No. 1 Tahun 2013 berisi mengenai Pelaksaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Salah satu isi pasalnya ialah media massa harus memberikan halaman serta waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita, wawancara, dan pemasangan iklan kampanye bagi setiap peserta Pemilu.

Ada pun sanksi yang tercantum pada Pasal 46 ayat (1) mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara acara bermasalah hingga pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak. (A-194/A-89)***

Baca Juga

PDIP Kab. Bandung Seleksi Tiga Cabup

POLITIK

SOREANG,(PRLM).-PDIP Kab. Bandung masih menyeleksi tiga nama untuk menjadi calon bupati Bandung baik dari calon internal maupun eksternal. Tiga nama itu adalah Deki Fajar (kader PDIP), Lili Muslihat (ketua KPJB Kab. Bandung, dan Agung Suryatriana (ketua Projo Jabar).

Rakyat Miskin Masih 27,7 Juta Orang

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Dalam APBNP 2015 pemerintah dan DPR sepakat target penurunan kemiskinan untuk tahun 2015 adalah 10,3 persen. Sedangkan jumlah rakyat miskin masih sangat tinggi mencapai 27,7 juta atau 10,9 persen (BPS, Jan 2015).

Berusia 3 Tahun, DKPP Usulkan Perubahan Nama

POLITIK
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  mengusulkan perubahan nama menjadi dewan etik pemilu.*

JAKARTA, (PRLM). - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengusulkan perubahan nama atas institusi penegak etika tersebut. Nama yang diusulkan yakni dewan etik pemilu.

Dadang dan Gun Gun Serahkan Berkas Dukungan ke KPU

POLITIK
PASANGAN bakal calon bupati dan wakil bupati, Dadang Naser (tengah) dan Gungun Gunawan (keempat kanan), memberikan keterangan seusai mendaftar dan menyerahkan berkas dukungan untuk perseorangan di Kantor KPU Kabupaten Bandung, Kompleks Taman Kopo Indah, K

SOREANG, (PRLM).- Calon petahana Dadang Naser dan Gun Gun Gunawan menyerahkan berkas dukungan calon bupati dan wakil bupati melalui jalur perseorangan ke Kantor KPU Kabupaten Bandung, Senin (15/6/2015).