KPU tak Permasalahkan Jika Harus Ubah PKPU No 1 Tahun 2013

JAKARTA, (PRLM).-Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mempermasalahkan jika harus mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2013 mengenai mengenai Pelaksaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, khususnya mengenai sanksi bagi media massa yang dianggap melanggar aturan tersebut.

Anggota KPU Pusat, Hadar Nafis Gumay mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi dengan pihak terkait yang berwenang mengurusi pemberian sanksi tersebut termasuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers.

Dia menambahkan, kalau pun dari dua lembaga itu meminta adanya perubahan dalam peraturan mengenai sanksi maka pihaknya siap untuk melakukan hal tersebut.

"Ya kami meminta masukan terhadap peraturan tersebut, kalau memang ada yang perlu dirubah," kata Hadar di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4).

Hadar pun mengaku serius untuk melakukan konsultasi terhadap peraturan yang sempat membuat perdebatan antara KPU dengan media massa itu.

"Kami kalau tidak salah kemarin itu merencanakan agar ada pertemuan dengan KPI Rabu (17/4), di Gedung KPU," katanya.

Dia pun berharap kedepannya tidak akan ada lagi kesahalan dalam menyusun PKPU. Ia berdalih, kesalahan itu dibuat karena bertepatan pembuatan surat keputusan parpol peserta Pemilu 2014 pada Januari lalu.

"Peraturan ini dibuat tak lain mengejar waktu dimana parpol peserta Pemilu 2014 sudah ditetapkan. Kita khawatir setelah parpol menjadi peserta Pemilu akan terjadi pelanggaran kampanye, kemudian kami pun segera membuat PKPU tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, PKPU No. 1 Tahun 2013 berisi mengenai Pelaksaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Salah satu isi pasalnya ialah media massa harus memberikan halaman serta waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita, wawancara, dan pemasangan iklan kampanye bagi setiap peserta Pemilu.

Ada pun sanksi yang tercantum pada Pasal 46 ayat (1) mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara acara bermasalah hingga pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak. (A-194/A-89)***

Baca Juga

DPP Partai Golkar Panggil Sebelas Bakal Calon Ketua Umum

TASIKMALAYA, (PR).- Sebanyak sebelas bakal calon Ketua Umum Partai Golkar, Senin 2 Mei 2016 diminta hadir ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Agendanya untuk penyampaian syarat pendaftaran, penetapan calon sampai debat antar calon.

KETUA Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Aburizal Bakrie di acara kunjungan silaturahmi ke Desa Cihideung Parongpong Kab. Bandung Barat, Jumat (28/9).*

Golkar Tetap Dukung Jokowi-JK

NUSA DUA, (PR).- Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan posisi partai sebagai pendukung pemerintahan. Posisi partai itu dikatakannya akan dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.

KETUA  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/4/2015).

Setya Novanto Pantas Diberi Ucapan Selamat

JAKARTA, (PR).- Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar telah selesai dengan terpilihnya Setya Novanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar 2016-2019. Sebagai Ketua Umum yang baru tentunya harus diberikan selamat.