KPU tak Permasalahkan Jika Harus Ubah PKPU No 1 Tahun 2013

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mempermasalahkan jika harus mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2013 mengenai mengenai Pelaksaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, khususnya mengenai sanksi bagi media massa yang dianggap melanggar aturan tersebut.

Anggota KPU Pusat, Hadar Nafis Gumay mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi dengan pihak terkait yang berwenang mengurusi pemberian sanksi tersebut termasuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers.

Dia menambahkan, kalau pun dari dua lembaga itu meminta adanya perubahan dalam peraturan mengenai sanksi maka pihaknya siap untuk melakukan hal tersebut.

"Ya kami meminta masukan terhadap peraturan tersebut, kalau memang ada yang perlu dirubah," kata Hadar di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4).

Hadar pun mengaku serius untuk melakukan konsultasi terhadap peraturan yang sempat membuat perdebatan antara KPU dengan media massa itu.

"Kami kalau tidak salah kemarin itu merencanakan agar ada pertemuan dengan KPI Rabu (17/4), di Gedung KPU," katanya.

Dia pun berharap kedepannya tidak akan ada lagi kesahalan dalam menyusun PKPU. Ia berdalih, kesalahan itu dibuat karena bertepatan pembuatan surat keputusan parpol peserta Pemilu 2014 pada Januari lalu.

"Peraturan ini dibuat tak lain mengejar waktu dimana parpol peserta Pemilu 2014 sudah ditetapkan. Kita khawatir setelah parpol menjadi peserta Pemilu akan terjadi pelanggaran kampanye, kemudian kami pun segera membuat PKPU tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, PKPU No. 1 Tahun 2013 berisi mengenai Pelaksaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Salah satu isi pasalnya ialah media massa harus memberikan halaman serta waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita, wawancara, dan pemasangan iklan kampanye bagi setiap peserta Pemilu.

Ada pun sanksi yang tercantum pada Pasal 46 ayat (1) mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara acara bermasalah hingga pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak. (A-194/A-89)***

Baca Juga

Komisi II Ajukan Skenario Berbeda

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Sepuluh fraksi di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menandatangani kesepakatan tentang skenario solusi bagi partai politik ‎yang mengalami dualisme kepengurusan.

PDIP Salahkan Seskab Soal Utang IMF

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Ada tidaknya hutang Indonesia kepada IMF (international monetary fund) menjadi‎ polemik berkepanjangan. Partai pendukung Pemerintah, PDIP, menyalahkan pejabat di sekitar Presiden, khususnya Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto atas kesalahan pernyataan Presiden Jokowi.

Pimpinan DPR Jadi Panggil KPU

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Komisi Pemilihan Umum pada Senin (4/5/2015) mendatang. Bersama Komisi II dan Mendagri, mereka akan membahas rekomendasi panja Komisi II.

UU Pilkada ‎Bisa Pecahkan Rekor Dunia

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Apa yang menarik dari Undang-Undang No. 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah? Jawabannya barangkali adalah UU ini bakal memecah rekor dunia.