Antisipasi Kekurangan Soal, Panitia Buka Kardus Naskah UN

BANDUNG, (PRLM).- Ketua UN Jabar Uyu Wahyudin mengatakan untuk mengantisipasi adanya naskah UN yang kurang maka pengawas akan membuka kardus besar berisi amplop-amplop yang di dalamnya ada soal untuk mencocokkan jumlah amplop dengan jumlah yang ada di catatan. Akan tetapi amplop-amplop tersebut tidak akan dibuka sampai ke ruang ujian.

“Kalau di dus besar ada lima dan di data juga lima maka cocok. Ketika ada jumlah yang tidak cocok maka itu yang akan dicocokkan dengan data. Ketika kurang maka tidak cocok dapat segera melaporkan ke percetakan. Laporan supaya cepat dari subrayon langsung ke percetakan tapi tetap ada tembusan ke UPI. Kami akan terus memantau aliran distribusi naskah UN,” kata Uyu di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jln. Setiabudhi, Kota Bandung, Senin (15/4/13).

Koordinator Education Forum Suparman menilai dalam sejarah penyelenggaraan UN baru kali ini terjadi pengunduran jadwal akibat masalah distribusi soal yang terjadi secara masal di 11 provinsi. Ini jelas mengganggu psikologis anak dan membuktikan ketidakberesan manajemen kemendikbud dalam menyiapkan program nasional yang diyakini kemdikbud sendiri akan berjalan sessuai jaddwal.

“Setelah UN, meminta presiden mengevaluasi kinerja mendikbud atas ketidakberesan manajemen UN ini. Apalagi pengadilan sudah memutuskan UN melanggar HAM, hak anak dan banyak problem pendidikan lainnya. Mengganti Mendikbud adalah cara terbaik memulai perbaikan pendidikan dari lingkup manajemen kemdikbud itu sendiri,” katanya. (A-208/A-88)***

Baca Juga

Kebijakan Guru Mengajar 40 Jam Seminggu Jalan Terus

JAKARTA, (PR).- Kendati kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan sedang dikaji ulang, pemerintah tetap akan mulai menerapkan kebijakan menambah jam mengajar guru dari 24 jam menjadi 40 jam dalam seminggu pada tahun ajaran 2017/2018.

70 Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) Ditolak Sekolah

BANDUNG, (PR).- Sedikitnya 70 siswa yang tergolong rawan melanjutkan pendidikan (RMP) asal Kota Bandung mendatangi Ombudsman Perwakilan Jawa Barat di Jalan Kebonwaru. Mereka mengadu karena tak diterima oleh SMAN dan SMKN.

Implementasi Alokasi Siswa Miskin pada PPDB tak Terkontrol

JAKARTA, (PR).-Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sering mengabaikan hak siswa miskin dan masyarakat di lingkungan di sekitar tempat tinggalnya untuk mengenyam pendidikan, ternyata telah menjadi fenomena secara nasional.

Tunggu SKTP, 50 Persen Guru di KBB Belum Terima Tunjangan

NGAMPRAH, (PR).- Tunjangan profesi guru (TPG) di Kabupaten Bandung Barat belum semuanya dibayarkan lantaran masih menunggu Surat Keterangan Tunjangan Profesi (SKTP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinilai Abaikan Kewajiban, Pemprov Jabar tak Anggarkan PPDB 2017

BANDUNG, (PR).- Langkah Pemprov Jabar yang tidak menganggarkan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berpotensi malaadministrasi. Pasalnya, PPDB merupakan kegiatan tahunan.