Antisipasi Kekurangan Soal, Panitia Buka Kardus Naskah UN

BANDUNG, (PRLM).- Ketua UN Jabar Uyu Wahyudin mengatakan untuk mengantisipasi adanya naskah UN yang kurang maka pengawas akan membuka kardus besar berisi amplop-amplop yang di dalamnya ada soal untuk mencocokkan jumlah amplop dengan jumlah yang ada di catatan. Akan tetapi amplop-amplop tersebut tidak akan dibuka sampai ke ruang ujian.

“Kalau di dus besar ada lima dan di data juga lima maka cocok. Ketika ada jumlah yang tidak cocok maka itu yang akan dicocokkan dengan data. Ketika kurang maka tidak cocok dapat segera melaporkan ke percetakan. Laporan supaya cepat dari subrayon langsung ke percetakan tapi tetap ada tembusan ke UPI. Kami akan terus memantau aliran distribusi naskah UN,” kata Uyu di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jln. Setiabudhi, Kota Bandung, Senin (15/4/13).

Koordinator Education Forum Suparman menilai dalam sejarah penyelenggaraan UN baru kali ini terjadi pengunduran jadwal akibat masalah distribusi soal yang terjadi secara masal di 11 provinsi. Ini jelas mengganggu psikologis anak dan membuktikan ketidakberesan manajemen kemendikbud dalam menyiapkan program nasional yang diyakini kemdikbud sendiri akan berjalan sessuai jaddwal.

“Setelah UN, meminta presiden mengevaluasi kinerja mendikbud atas ketidakberesan manajemen UN ini. Apalagi pengadilan sudah memutuskan UN melanggar HAM, hak anak dan banyak problem pendidikan lainnya. Mengganti Mendikbud adalah cara terbaik memulai perbaikan pendidikan dari lingkup manajemen kemdikbud itu sendiri,” katanya. (A-208/A-88)***

Baca Juga

DPR Minta Kemendagri Tinjau Ulang Pembatalan Perda Pendidikan

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi dan meninjau ulang pembatalan Peraturan Daerah (Perda) terkait pendidikan. Ia menilai, hal ini tidak sesuai dengan semangat Pemerintahan untuk memajukan pendidikan.

Ridwan Kamil: PPDB Berlangsung Adil

BANDUNG,(PR).- Walikota Bandung Ridwan Kamil menilai proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah berlangsung secara adil. Keadilan itu telah diamanatkan kepada tim pelaksana.