Antisipasi Kekurangan Soal, Panitia Buka Kardus Naskah UN

BANDUNG, (PRLM).- Ketua UN Jabar Uyu Wahyudin mengatakan untuk mengantisipasi adanya naskah UN yang kurang maka pengawas akan membuka kardus besar berisi amplop-amplop yang di dalamnya ada soal untuk mencocokkan jumlah amplop dengan jumlah yang ada di catatan. Akan tetapi amplop-amplop tersebut tidak akan dibuka sampai ke ruang ujian.

“Kalau di dus besar ada lima dan di data juga lima maka cocok. Ketika ada jumlah yang tidak cocok maka itu yang akan dicocokkan dengan data. Ketika kurang maka tidak cocok dapat segera melaporkan ke percetakan. Laporan supaya cepat dari subrayon langsung ke percetakan tapi tetap ada tembusan ke UPI. Kami akan terus memantau aliran distribusi naskah UN,” kata Uyu di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jln. Setiabudhi, Kota Bandung, Senin (15/4/13).

Koordinator Education Forum Suparman menilai dalam sejarah penyelenggaraan UN baru kali ini terjadi pengunduran jadwal akibat masalah distribusi soal yang terjadi secara masal di 11 provinsi. Ini jelas mengganggu psikologis anak dan membuktikan ketidakberesan manajemen kemendikbud dalam menyiapkan program nasional yang diyakini kemdikbud sendiri akan berjalan sessuai jaddwal.

“Setelah UN, meminta presiden mengevaluasi kinerja mendikbud atas ketidakberesan manajemen UN ini. Apalagi pengadilan sudah memutuskan UN melanggar HAM, hak anak dan banyak problem pendidikan lainnya. Mengganti Mendikbud adalah cara terbaik memulai perbaikan pendidikan dari lingkup manajemen kemdikbud itu sendiri,” katanya. (A-208/A-88)***

Baca Juga

Ekspedisi Widya Nusantara Temukan Ratusan Kandidat Spesies Baru

BOGOR, (PR).- Tim peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berhasil menemukan sejumlah catatan dan kandidat spesies baru, baik flora maupun fauna dalam Ekspedisi Widya Nusantara 2016 yang dilaksanakan di Sumba, Sulawesi Barat, dan Papua Barat, 14-29 April 2016.

Kemenristek Dikti Tindak Tegas Pelaku Kecurangan SBMPTN

SURABAYA,(PR).- Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku perjokian atau upaya kecurangan dalam proses pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Anggaran Pendidikan Harus Jadi Perhatian Khusus

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat menegaskan, pendidikan harus mendapat perhatian khusus, tak terkecuali soal anggarannya. Konstitusi mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.