Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilukada KBB Mengendap di Panwaslu

POLITIK

NGAMPRAH, (PRLM).- Beberapa laporan dugaan pelanggaran Pemilukada mengendap di Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) Kabupaten Bandung Barat.

Meski sudah selesai diproses dan diputuskan melalui rapat pleno, beberapa laporan itu belum diserahkan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti.

Di antara laporan dugaan pelanggaran Pemilukada tersebut yaitu penyimpanan baliho calon bupati nomor 5, Abubakar di Kantor Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah. Itu dilaporkan tim relawan pasangan calon nomor 3, Jamu Kertabudi-Agus Yasmin (JK-AY) pada 26 Maret lalu.

Laporan lainnya yaitu pelarangan kunjungan tim salah seorang pasangan calon ke Desa Wangunjaya, Kecamatan Cikalongwetan oleh aparat pemerintah desa setempat. Laporan itu diterima Panwaslu pada akhir Maret lalu.

Meski sudah selesai diproses melalui rapat pleno Panwaslu 8 April lalu, kedua laporan itu belum diserahkan ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti.

"Kami sudah memeriksa saksi-saksi untuk mengklarifikasi kedua laporan itu. Namun, hasilnya belum bisa kami ekspos karena belum diberitahukan kepada pelapor," ujar Ketua Panwaslu, M. Daud Yusuf didampingi Ketua Pokja Penindakan, Sopian Ismail.

Pascapenetapan status laporan, Panwas sejatinya menyerahkan laporan tersebut kepada instansi terkait. Jika merupakan pelanggaran pidana, laporan itu diserahkan kepada kepolisian, sementara jika merupakan pelanggaran kode etik diserahkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sementara jika laporan tersebut termasuk pelanggaran administrasi, Panwas harus segera menyerahkannya ke KPU Kabupaten Bandung Barat. Namun hingga kini. Kedua laporan tersebut masih berada di tangan Panwaslu.

Kecuali pelanggaran kode etik, kata Daud, tidak ada tenggat waktu untuk memberikan laporan pelanggaran Pemilukada kepada instansi terkait.

"Kalau masuk pelanggaran kode etik, harus diserahkan sehari setelah laporan itu selesai diproses melalui pleno," ujarnya.

Lantaran belum diberitahukan ke pihak pelapor, dua laporan yang telah selesai diproses Panwaslu belum juga dipublikasikan kepada publik.

Namun, Panwaslu juga tak bisa memastikan kapan dua laporan itu akan diberitahukan kepada pelapor.

"Yang pasti secepatnya akan kami beritahukan kepada pelapor. Setelah itu, akan diumumkan di papan pengumuman Panwas," ucapnya.

Wakil Ketua Relawan Tim JK-AY dari pihak pelapor, Kustiwa Kartawiria mengaku hingga kemarin belum mendapatkan pemberitahuan dari Panwaslu mengenai hasil dua laporan dugaan pelanggaran Pemilukada tersebut. Padahal, laporan itu sudah selesai diproses sejak sepekan lalu.

"Kedua laporan itu dilaporkan oleh tim kami yakni Awan dan Gunawan. Namun, sampai sekarang kami belum tahu status laporan itu," ujarnya.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf mengungkapkan, laporan yang telah selesai dikaji Panwaslu seharusnya segera diserahkan ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti.

Dalam Peraturan Bawaslu, menurut dia, ada batas waktu penyerahan laporan agar laporan itu tidak kedaluwarsa.

"Sebab, jika laporan itu kedaluwarsa, nanti bisa didiskualifikasi sehingga laporan itu jadi sia-sia," ucapnya saat dihubungi PR kemarin seraya menambahkan, pada tahap pemberitahuan hasil kajian laporan kepada pelapor dan terlapor, menurut dia, Panwaslu juga seharusnya melakukannya dalam waktu 1x24 jam. (A-192/A-89)***

Baca Juga

Akbar Tanjung Anggap Kasus Yance Bermuatan Politis

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung, menyatakan kasus PLTU Sumuradem yang menyeret Irianto MS Syafiudin (Yance) bermuatan politis. Pasalnya sejauh ini tidak ada bukti yang bisa dijadikan dasar bahwa Yance melakukan tindakan korupsi.

Effendi Simbolon Merasa Perlu Ajukan Hak Angket BBM

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi I FPDIP DPR Effendi MS Simbolon menilai selama setengah tahun memerintah ini sudah banyak pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK khususnya terhadap kenaikan harga BBM yang diserahkan ke mekanisme pasar.

Kisruh Golkar

Kubu Agung tak Berwenang Putuskan Pencalonan Pilkada

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Menindaklanjuti putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Partai Golkar, Kuasa Hukum kubu Aburizal Bakrie menegaskan DPP Golkar hasil Munas Pekanbaru yang berwenang mencalonkan.

Mobil Dinas

Dadang Rusdiana, "‎Anggota DPRD Boleh Gunakan Mobil Negara, DPR Tidak"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-‎ ‎Sejumlah elemen masyarakat meminta Pemerintah membatalkan pemberian subsidi uang muka pembelian mobil pribadi untuk pejabat negara termasuk DPR. Menanggapi hal itu, Anggota DPR Dadang Rusdiana menilai kebijakan Pemerintah bukan hal yang berlebihan.