LPS Koperasi Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

EKONOMI

BANDUNG, (PRLM).- Pjs. Ketua Umum Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) Wilayah Jawa Barat, Rully Indrawan, menilai, keberadaan lembaga penjaminan simpanan (LPS) koperasi seharusnya bisa mulai berjalan pada tahun ini. Pasalnya, UU yang mengatur tentangnya, yakni UU Koperasi No. 17/2012, telah digulirkan semenjak tahun lalu.

Dengan demikian, pemerintah perlu segera mengatur sarana dan prasarana pendukungnya, seperti peraturan pemerintah. Menurutnya, ketiadaan LPSK dalam koperasi selama ini membuat masyarakat lebih banyak yang memilih menyimpan dananya di bank. Sementara pada saat bersamaan, banyaknya masyarakat yang lebih memilih menyimpan dananya di bank berpengaruh terhadap kekuatan modal koperasi.

“Di sisi lain, banyaknya anggota koperasi selama ini turut dipengaruhi juga oleh skala pendapatan anggota yang umumnya ada di strata ekonomi kelas menengah ke bawah,” tuturnya saat dihubungi “PRLM”, Minggu (14/4/2013).

Dia mengatakan, Undang-Undang Koperasi No. 17/2012 yang salah satu poinnya mengatur mengenai lembaga penjaminan simpanan diharapkan menjadi stimulus masyarakat untuk menabung di koperasi, sehingga kedepannya lembaga koperasi tidak mengalami kendala memperoleh dana murah. “Dengan adanya UU tersebut, diharapkan ke depannya koperasi mendapatkan kepercayaan mengelola dana masyarakat, sehingga modal koperasi bisa lebih kuat,” ujarnya.

Peneliti Departemen Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, Ascarya, menyebutkan, bahwa sulitnya koperasi mencari dana murah adalah karena mayoritas masyarakat selama ini kadung menganggap bank sebagai satu-satunya lembaga keuangan, sehinggga dana masyarakat terkonsentrasi di bank.

“Khusus untuk aspek funding, alih-alih mengumpulkan dana dari masyarakat, mereka malah mencari dana ke bank. Itu membuat dana yang didapatkan oleh koperasi menjadi mahal, karena bank sendiri orientasinya adalah mencari profit,” ujarnya.

Kesulitan mencari dana murah, menurutnya, menjadi salah satu faktor yang membuat efisiensi koperasi saat ini rendah. Berdasarkan penelitiannya pada periode 2007-2011, tingkat efisiensi koperasi berada di tingkat 39%.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ascarya menilai, diperlukannya lembaga pengayom koperasi yang karakteristiknya dapat berfungsi seperti bank sentral bagi perbankan. Hal itu untuk membantu koperasi bila mengalami kesulitan, baik dalam penyaluran pinjaman atau mengumpulkan simpanan. "Selama ini belum ada lembaga sentral khusus untuk koperasi seperti itu," tuturnya. (A-204/A-147)***

Baca Juga

Jawa Timur Perhitungkan Produk Thailand

EKONOMI

SURABAYA, (PRLM).- Kesiapan menghadapai persaingan perdagangan dengan negara lain di kawasan ASEAN dalam berbagai macam produk, menjadikan Jawa Timur harus mampu menyediakan produk yang unggul dibandingkan negara lain, salah satunya produk hasil pertanian dari negara Thailand.

Pendidikan Formal tak Lagi Jadi Syarat Pelatihan Kerja

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah menargetkan penyelenggaraan pelatihan kerja bagi 1 juta orang tenaga kerja dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Penyediaan Energi Terbarukan Jangan Jadi Mimpi

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Ketua Unit Pengendalian Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ketua Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widyawan Prawiraatmadja meminta pihak terkait menghilangkan kepentingan pribadi dalam melancarkan akselerasi pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konse

Bank Mandiri Hadirkan Konsultasi Keuangan di Bale Balantik

EKONOMI

BANDUNG, (PRLM).-Bank Mandiri akan melengkapi Bale Balantik dengan ruangan khusus yang menyediakan layanan konsultasi keuangan. Layanan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UKM dan wirausahawan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar perbankan.