LPS Koperasi Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

BANDUNG, (PRLM).- Pjs. Ketua Umum Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) Wilayah Jawa Barat, Rully Indrawan, menilai, keberadaan lembaga penjaminan simpanan (LPS) koperasi seharusnya bisa mulai berjalan pada tahun ini. Pasalnya, UU yang mengatur tentangnya, yakni UU Koperasi No. 17/2012, telah digulirkan semenjak tahun lalu.

Dengan demikian, pemerintah perlu segera mengatur sarana dan prasarana pendukungnya, seperti peraturan pemerintah. Menurutnya, ketiadaan LPSK dalam koperasi selama ini membuat masyarakat lebih banyak yang memilih menyimpan dananya di bank. Sementara pada saat bersamaan, banyaknya masyarakat yang lebih memilih menyimpan dananya di bank berpengaruh terhadap kekuatan modal koperasi.

“Di sisi lain, banyaknya anggota koperasi selama ini turut dipengaruhi juga oleh skala pendapatan anggota yang umumnya ada di strata ekonomi kelas menengah ke bawah,” tuturnya saat dihubungi “PRLM”, Minggu (14/4/2013).

Dia mengatakan, Undang-Undang Koperasi No. 17/2012 yang salah satu poinnya mengatur mengenai lembaga penjaminan simpanan diharapkan menjadi stimulus masyarakat untuk menabung di koperasi, sehingga kedepannya lembaga koperasi tidak mengalami kendala memperoleh dana murah. “Dengan adanya UU tersebut, diharapkan ke depannya koperasi mendapatkan kepercayaan mengelola dana masyarakat, sehingga modal koperasi bisa lebih kuat,” ujarnya.

Peneliti Departemen Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, Ascarya, menyebutkan, bahwa sulitnya koperasi mencari dana murah adalah karena mayoritas masyarakat selama ini kadung menganggap bank sebagai satu-satunya lembaga keuangan, sehinggga dana masyarakat terkonsentrasi di bank.

“Khusus untuk aspek funding, alih-alih mengumpulkan dana dari masyarakat, mereka malah mencari dana ke bank. Itu membuat dana yang didapatkan oleh koperasi menjadi mahal, karena bank sendiri orientasinya adalah mencari profit,” ujarnya.

Kesulitan mencari dana murah, menurutnya, menjadi salah satu faktor yang membuat efisiensi koperasi saat ini rendah. Berdasarkan penelitiannya pada periode 2007-2011, tingkat efisiensi koperasi berada di tingkat 39%.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ascarya menilai, diperlukannya lembaga pengayom koperasi yang karakteristiknya dapat berfungsi seperti bank sentral bagi perbankan. Hal itu untuk membantu koperasi bila mengalami kesulitan, baik dalam penyaluran pinjaman atau mengumpulkan simpanan. "Selama ini belum ada lembaga sentral khusus untuk koperasi seperti itu," tuturnya. (A-204/A-147)***

Baca Juga

Rumah Inspirasi di Kampung Eco Green Kurangi Pengangguran

JAKARTA, (PR).- Pertamina EP Subang Field, salah satu lapangan migas di Jawa Barat yang dikelola PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero) yang merupakan salah satu kontraktor kontrak kerja sama di bawah naungan SKK Migas, mempertahankan komitmennya menjaga lingkungan di sekitar wilayah

Ini 8 Poin Kebijakan Baru untuk Bisnis Berbasis Internet

JAKARTA, (PR).- Pemerintah akhirnya mengatur bisnis berbasis internet (e-commerce) melalui paket kebijakan ekonomi XIV. Peraturan Presiden tentang Peta Jalan E-Commerce segera diterbitkan menyusul pengumuman paket XIV.

Pohon yang Benar-Benar Bisa Berjalan 20 Meter Setahun

1 Pohon untuk Penyaluran Setiap 10.000 Liter BBM

SUMEDANG, (PR).- Sebagai upaya pelestarian lingkungan berkelanjutan, PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) III meluncurkan program Green Partner.

Ajakan Rush Money Bermuatan Politik

BANDUNG, (PR).- Masyarakat harus cermat menyikapi ajakan rush money. Selain bermuatan politik, ajakan ini justru akan merugikan masyarakat.