LPS Koperasi Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

EKONOMI

BANDUNG, (PRLM).- Pjs. Ketua Umum Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) Wilayah Jawa Barat, Rully Indrawan, menilai, keberadaan lembaga penjaminan simpanan (LPS) koperasi seharusnya bisa mulai berjalan pada tahun ini. Pasalnya, UU yang mengatur tentangnya, yakni UU Koperasi No. 17/2012, telah digulirkan semenjak tahun lalu.

Dengan demikian, pemerintah perlu segera mengatur sarana dan prasarana pendukungnya, seperti peraturan pemerintah. Menurutnya, ketiadaan LPSK dalam koperasi selama ini membuat masyarakat lebih banyak yang memilih menyimpan dananya di bank. Sementara pada saat bersamaan, banyaknya masyarakat yang lebih memilih menyimpan dananya di bank berpengaruh terhadap kekuatan modal koperasi.

“Di sisi lain, banyaknya anggota koperasi selama ini turut dipengaruhi juga oleh skala pendapatan anggota yang umumnya ada di strata ekonomi kelas menengah ke bawah,” tuturnya saat dihubungi “PRLM”, Minggu (14/4/2013).

Dia mengatakan, Undang-Undang Koperasi No. 17/2012 yang salah satu poinnya mengatur mengenai lembaga penjaminan simpanan diharapkan menjadi stimulus masyarakat untuk menabung di koperasi, sehingga kedepannya lembaga koperasi tidak mengalami kendala memperoleh dana murah. “Dengan adanya UU tersebut, diharapkan ke depannya koperasi mendapatkan kepercayaan mengelola dana masyarakat, sehingga modal koperasi bisa lebih kuat,” ujarnya.

Peneliti Departemen Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, Ascarya, menyebutkan, bahwa sulitnya koperasi mencari dana murah adalah karena mayoritas masyarakat selama ini kadung menganggap bank sebagai satu-satunya lembaga keuangan, sehinggga dana masyarakat terkonsentrasi di bank.

“Khusus untuk aspek funding, alih-alih mengumpulkan dana dari masyarakat, mereka malah mencari dana ke bank. Itu membuat dana yang didapatkan oleh koperasi menjadi mahal, karena bank sendiri orientasinya adalah mencari profit,” ujarnya.

Kesulitan mencari dana murah, menurutnya, menjadi salah satu faktor yang membuat efisiensi koperasi saat ini rendah. Berdasarkan penelitiannya pada periode 2007-2011, tingkat efisiensi koperasi berada di tingkat 39%.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ascarya menilai, diperlukannya lembaga pengayom koperasi yang karakteristiknya dapat berfungsi seperti bank sentral bagi perbankan. Hal itu untuk membantu koperasi bila mengalami kesulitan, baik dalam penyaluran pinjaman atau mengumpulkan simpanan. "Selama ini belum ada lembaga sentral khusus untuk koperasi seperti itu," tuturnya. (A-204/A-147)***

Baca Juga

Sofyan Djalil: Cadangan Bulog Aman Sampai 6 Bulan ke Depan

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengakui, pada rapat terbatas yang membahas ketersediaan stok pangan selama bulan Ramadhan maupun Lebaran, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu sore (3/6/2015), Presiden Jokowi berpesan agar masalah pangan harus terjamin kesediannya dan harga y

KKP Harus Segera Tanggulangi Penyakit Kotoran Putih

EKONOMI

BANDUNG, (PRLM).- Anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto, mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar segera menanggulangi wabah penyakit kotoran putih (white feces disease) yang menyerang udang budidaya di Indonesia.

REI Meluncurkan Program Ramadan Rumah Impian

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Realestat Indonesia (REI) selaku organisasi pengembang di Indonesia, bersama BTN, Mowilex dan SMF kembali menggelar program rumah gratis bagi masyarakat tidak mampu.

Indonesia Belum Berdaulat Pangan

EKONOMI
Indonesia Belum Berdaulat Pangan

SOREANG,(PRLM).-Indonesia dinilai belum berdaulat pangan karena masih banyak makanan yang masih diimpor dari luar negeri. Hal itu sebagai ironi karena Indonesia merupakan negara agraris.