LPS Koperasi Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

BANDUNG, (PRLM).- Pjs. Ketua Umum Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) Wilayah Jawa Barat, Rully Indrawan, menilai, keberadaan lembaga penjaminan simpanan (LPS) koperasi seharusnya bisa mulai berjalan pada tahun ini. Pasalnya, UU yang mengatur tentangnya, yakni UU Koperasi No. 17/2012, telah digulirkan semenjak tahun lalu.

Dengan demikian, pemerintah perlu segera mengatur sarana dan prasarana pendukungnya, seperti peraturan pemerintah. Menurutnya, ketiadaan LPSK dalam koperasi selama ini membuat masyarakat lebih banyak yang memilih menyimpan dananya di bank. Sementara pada saat bersamaan, banyaknya masyarakat yang lebih memilih menyimpan dananya di bank berpengaruh terhadap kekuatan modal koperasi.

“Di sisi lain, banyaknya anggota koperasi selama ini turut dipengaruhi juga oleh skala pendapatan anggota yang umumnya ada di strata ekonomi kelas menengah ke bawah,” tuturnya saat dihubungi “PRLM”, Minggu (14/4/2013).

Dia mengatakan, Undang-Undang Koperasi No. 17/2012 yang salah satu poinnya mengatur mengenai lembaga penjaminan simpanan diharapkan menjadi stimulus masyarakat untuk menabung di koperasi, sehingga kedepannya lembaga koperasi tidak mengalami kendala memperoleh dana murah. “Dengan adanya UU tersebut, diharapkan ke depannya koperasi mendapatkan kepercayaan mengelola dana masyarakat, sehingga modal koperasi bisa lebih kuat,” ujarnya.

Peneliti Departemen Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, Ascarya, menyebutkan, bahwa sulitnya koperasi mencari dana murah adalah karena mayoritas masyarakat selama ini kadung menganggap bank sebagai satu-satunya lembaga keuangan, sehinggga dana masyarakat terkonsentrasi di bank.

“Khusus untuk aspek funding, alih-alih mengumpulkan dana dari masyarakat, mereka malah mencari dana ke bank. Itu membuat dana yang didapatkan oleh koperasi menjadi mahal, karena bank sendiri orientasinya adalah mencari profit,” ujarnya.

Kesulitan mencari dana murah, menurutnya, menjadi salah satu faktor yang membuat efisiensi koperasi saat ini rendah. Berdasarkan penelitiannya pada periode 2007-2011, tingkat efisiensi koperasi berada di tingkat 39%.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ascarya menilai, diperlukannya lembaga pengayom koperasi yang karakteristiknya dapat berfungsi seperti bank sentral bagi perbankan. Hal itu untuk membantu koperasi bila mengalami kesulitan, baik dalam penyaluran pinjaman atau mengumpulkan simpanan. "Selama ini belum ada lembaga sentral khusus untuk koperasi seperti itu," tuturnya. (A-204/A-147)***

Baca Juga

Pengelolaan SDM BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Terbaik

JAKARTA, (PR).- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berhasil meraih penghargaan Indonesia Human Capital Award (IHCA) II 2016 dengan predikat ”The Best Human Capital for Government Insurance Company”.

Beli 30 Helikopter, Whitesky Perkuat Layanan Taksi Udara

JAKARTA, (PR).- Lalu lintas Jakarta-Bandung dan sebaliknya ke depan, dipastikan akan semakin mudah dan pilihan moda transportasinya pun semakin banyak. Selain adanya kereta api cepat yang proyeknya mulai berjalan, layanan taksi udara antara kedua kota besar itu akan semakin ramai.

Utang Kartu Kredit di Amerika Hampir $1 Triliun

NEW YORK, (PR).- Menurut studi CardHub.com yang dilansir VOA, perusahaan yang melacak isu-isu keuangan konsumen, utang kartu kredit di Amerika Serikat hampir mencapai US$1 triliun.

Jika angka tersebut belum cukup drastis, data berikut ini juga berasal dari studi Card-Hub bulan lalu:

Pemerintah Berlakukan Cukai untuk Botol Minuman Plastik

JAKARTA, (PR).- Pemerintah akan memberlakukan cukai kemasan plastik dalam bentuk botol minuman mulai tahun ini. Target penerimaan cukai tersebut akan masuk dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja nasional 2016 yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat minggu ini.