LPS Koperasi Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

BANDUNG, (PRLM).- Pjs. Ketua Umum Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) Wilayah Jawa Barat, Rully Indrawan, menilai, keberadaan lembaga penjaminan simpanan (LPS) koperasi seharusnya bisa mulai berjalan pada tahun ini. Pasalnya, UU yang mengatur tentangnya, yakni UU Koperasi No. 17/2012, telah digulirkan semenjak tahun lalu.

Dengan demikian, pemerintah perlu segera mengatur sarana dan prasarana pendukungnya, seperti peraturan pemerintah. Menurutnya, ketiadaan LPSK dalam koperasi selama ini membuat masyarakat lebih banyak yang memilih menyimpan dananya di bank. Sementara pada saat bersamaan, banyaknya masyarakat yang lebih memilih menyimpan dananya di bank berpengaruh terhadap kekuatan modal koperasi.

“Di sisi lain, banyaknya anggota koperasi selama ini turut dipengaruhi juga oleh skala pendapatan anggota yang umumnya ada di strata ekonomi kelas menengah ke bawah,” tuturnya saat dihubungi “PRLM”, Minggu (14/4/2013).

Dia mengatakan, Undang-Undang Koperasi No. 17/2012 yang salah satu poinnya mengatur mengenai lembaga penjaminan simpanan diharapkan menjadi stimulus masyarakat untuk menabung di koperasi, sehingga kedepannya lembaga koperasi tidak mengalami kendala memperoleh dana murah. “Dengan adanya UU tersebut, diharapkan ke depannya koperasi mendapatkan kepercayaan mengelola dana masyarakat, sehingga modal koperasi bisa lebih kuat,” ujarnya.

Peneliti Departemen Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, Ascarya, menyebutkan, bahwa sulitnya koperasi mencari dana murah adalah karena mayoritas masyarakat selama ini kadung menganggap bank sebagai satu-satunya lembaga keuangan, sehinggga dana masyarakat terkonsentrasi di bank.

“Khusus untuk aspek funding, alih-alih mengumpulkan dana dari masyarakat, mereka malah mencari dana ke bank. Itu membuat dana yang didapatkan oleh koperasi menjadi mahal, karena bank sendiri orientasinya adalah mencari profit,” ujarnya.

Kesulitan mencari dana murah, menurutnya, menjadi salah satu faktor yang membuat efisiensi koperasi saat ini rendah. Berdasarkan penelitiannya pada periode 2007-2011, tingkat efisiensi koperasi berada di tingkat 39%.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ascarya menilai, diperlukannya lembaga pengayom koperasi yang karakteristiknya dapat berfungsi seperti bank sentral bagi perbankan. Hal itu untuk membantu koperasi bila mengalami kesulitan, baik dalam penyaluran pinjaman atau mengumpulkan simpanan. "Selama ini belum ada lembaga sentral khusus untuk koperasi seperti itu," tuturnya. (A-204/A-147)***

Baca Juga

Kospin Jasa, Satu-satunya Koperasi Penyalur KUR

DENPASAR, (PR).- Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengapresiasi Kospin Jasa yang telah berkembang hingga dipercayakan pemerintah untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada pelaku KUMKM.

Cikarang Tegal Pacing Development Project Mulai Alirkan Gas

CIKARANG, (PR).- Cikarang Tegal Pacing Development Project (CTDP) yang dioperatori PT Pertamina EP, terhitung sejak 26 Februari 2017 mulai mengalirkan gas (gas in) ke fasilitas produksi utama atau Block Station Pondok Makmur Bekasi.

Vakum 62 Tahun, Kongres Koperasi Akan Kembali Digelar

BANDUNG, (PR).- Kongres Koperasi akan kembali digelar setelah 62 tahun vakum sejak kongres pertama pada 1947 dan 1953. Dengan digelarnya kembali Kongres Koperasi ini, dia berharap dapat membangunkan kembali semangat membangun perkoperasian Indonesia.

Pembentukan Holding Terganjal Proses Politik

JAKARTA, (PR).- Rencana Menteri BUMN Rini Soemarno untuk membentuk holding di beberapa sektor, termasuk energi, tidak bisa terwujud segera. Pasalnya, pembentukan holding tersebut masih terkendala proses politik yang alot di DPR.