Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Jumlah Dukungan Tambahan

rekap.jpg

PETUGAS dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) membacakan rekapitulasai, pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Jumlah Dukungan Tambahan Pada Masa Perbaikan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2013 dari Jalur Perseorangan Tingkat Kota B
ADE BAYU INDRA/PRLM
PETUGAS dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) membacakan rekapitulasai, pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Jumlah Dukungan Tambahan Pada Masa Perbaikan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2013 dari Jalur Perseorangan Tingkat Kota Bandung, di Aula KPU Kota Bandung, Jln. Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Minggu (14/4/2013). Rapat tersebut dihadiri oleh PPK, Panwaslu, dan tim kampanye dari jalur perseorangan.*

Baca Juga

Akbar Tanjung Anggap Kasus Yance Bermuatan Politis

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung, menyatakan kasus PLTU Sumuradem yang menyeret Irianto MS Syafiudin (Yance) bermuatan politis. Pasalnya sejauh ini tidak ada bukti yang bisa dijadikan dasar bahwa Yance melakukan tindakan korupsi.

Effendi Simbolon Merasa Perlu Ajukan Hak Angket BBM

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi I FPDIP DPR Effendi MS Simbolon menilai selama setengah tahun memerintah ini sudah banyak pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK khususnya terhadap kenaikan harga BBM yang diserahkan ke mekanisme pasar.

Kisruh Golkar

Kubu Agung tak Berwenang Putuskan Pencalonan Pilkada

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Menindaklanjuti putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Partai Golkar, Kuasa Hukum kubu Aburizal Bakrie menegaskan DPP Golkar hasil Munas Pekanbaru yang berwenang mencalonkan.

Mobil Dinas

Dadang Rusdiana, "‎Anggota DPRD Boleh Gunakan Mobil Negara, DPR Tidak"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-‎ ‎Sejumlah elemen masyarakat meminta Pemerintah membatalkan pemberian subsidi uang muka pembelian mobil pribadi untuk pejabat negara termasuk DPR. Menanggapi hal itu, Anggota DPR Dadang Rusdiana menilai kebijakan Pemerintah bukan hal yang berlebihan.