Penandatanganan Kontrak Kerjasama Surat Suara Pilbup KBB Tertunda Tanpa Alasan

POLITIK

NGAMPRAH, (PRLM).-Penandatanganan kontrak kerjasama dengan pemenang tender pengadaan surat suara untuk Pilbup Bandung Barat yang dijadwalkan Jumat (12/4), tertunda tanpa alasan yang jelas.

Padahal, penandatanganan kontrak tersebut harus segera dilakukan pascapengumuman dan penetapan pemenang lelang.

Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bandung Barat, Deni Juanda selaku panitia lelang mengatakan, PT Balai Pustaka ditetapkan sebagai pemenang tender pada 10 April lalu melalui Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jabar.

Rencananya, tanda tangan kontrak kerja sama tersebut dilakukan Jumat (12/4) bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat.

Namun, penandatanganan kontrak tidak dilakukan pada hari yang dijadwalkan itu. Di Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat kemarin, tidak ada perwakilan dari PT Balai Pustaka, PPK, dan ULP yang sejatinya menandatangani kontrak kerja sama.

“Meskipun tanda tangan kontrak tidak jadi hari ini, proses masih akan berjalan dan pencetakan suara masih bisa selesai sesuai dengan target,” katanya saat dihubungi "PRLM".

Deni tak menyebutkan alasan pasti mengenai batalnya penandatanganan kontrak kemarin. Namun, secara pribadi, dia beralasan sakit. Dia pun tak bisa memastikan waktu penandatangan kerja sama pencetakan 1,45 juta surat suara dengan pemenang tender.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ninin ketika ingin dikonfirmasi mengenai hal itu belum memberikan respons. Panggilan telefon ataupun pesan singkat yang dikirimkan tak berbalas.

Sementara itu, Ketua Pokja Logistik KPU Kabupaten Bandung Barat, Aros Saepermana mengaku belum mendapatkan informasi secara resmi mengenai rencana penandatanganan kerja sama dari ULP.

“Saya memang mendengar rencananya akan ada tanda tangan kontrak dengan pemenang tender hari ini, tetapi tidak langsung dari ULP,” ujarnya.

Bahkan, Aros juga mengaku belum mengetahui pemenang tender pengadaan surat suara dengan nilai sekitar Rp 1,5 miliar itu. Seharusnya, menurut dia, ULP memberikan informasi kepada KPU mengenai pemenang lelang tersebut.

Terkait dengan tertundanya penandatanganan kontrak, Aros meminta agar ULP sebagai panitia lelang segera menindaklanjutinya. Sebab, pencetakan surat suara tidak akan dimulai sebelum penandatanganan kontrak dengan pemenang tender.

“Jika nanti pencetakan surat suara melebihi waktu yang telah ditetapkan, kami akan minta tanggung jawab ULP selaku panitia lelang,” ujarnya. (A-192/A-89)***

Baca Juga

Tokoh Masyarakat Kota Cirebon Layangkan Petisi

POLITIK

CIREBON, (PRLM).- Sembilan tokoh masyarakat Kota Cirebon yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sadar Konstitusi (Gema Konstitusi), melayangkan petisi, menyoal pelaksanaan pemilihan wakil wali Kota Cirebon.

DPR Tetapkan Calon Kepala BIN dan Panglima TNI

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Proses panjang Komisi I DPR RI untuk memberikan pertimbangan calon Kepala BIN dan persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo, sesuai mekanisme, berujung pada pengambilan putusan tingkat II di paripurna.

Baleg: Revisi UU KPK Diusulkan Pemerintah

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Badan Legislasi (Baleg) DPR membeberkan, asal mula pengusul revisi UU KPK adalah pemerintah. Baleg DPR punya bukti tertulis, pada 16 Juni 2015, Menkumham Yasonna Laoly mengajukan 3 RUU. DPR mempertanyakan, kenapa sekarang mencabutnya dari Prolegnas.

Pilkada Serentak 9 Desember 2015 Disepakati Semua Pimpinan Parpol

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengumpulkan para pimpinan partai politik (parpol), di rumah dinasnya Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (13/7/2015) malam.