Penandatanganan Kontrak Kerjasama Surat Suara Pilbup KBB Tertunda Tanpa Alasan

POLITIK

NGAMPRAH, (PRLM).-Penandatanganan kontrak kerjasama dengan pemenang tender pengadaan surat suara untuk Pilbup Bandung Barat yang dijadwalkan Jumat (12/4), tertunda tanpa alasan yang jelas.

Padahal, penandatanganan kontrak tersebut harus segera dilakukan pascapengumuman dan penetapan pemenang lelang.

Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bandung Barat, Deni Juanda selaku panitia lelang mengatakan, PT Balai Pustaka ditetapkan sebagai pemenang tender pada 10 April lalu melalui Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jabar.

Rencananya, tanda tangan kontrak kerja sama tersebut dilakukan Jumat (12/4) bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat.

Namun, penandatanganan kontrak tidak dilakukan pada hari yang dijadwalkan itu. Di Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat kemarin, tidak ada perwakilan dari PT Balai Pustaka, PPK, dan ULP yang sejatinya menandatangani kontrak kerja sama.

“Meskipun tanda tangan kontrak tidak jadi hari ini, proses masih akan berjalan dan pencetakan suara masih bisa selesai sesuai dengan target,” katanya saat dihubungi "PRLM".

Deni tak menyebutkan alasan pasti mengenai batalnya penandatanganan kontrak kemarin. Namun, secara pribadi, dia beralasan sakit. Dia pun tak bisa memastikan waktu penandatangan kerja sama pencetakan 1,45 juta surat suara dengan pemenang tender.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ninin ketika ingin dikonfirmasi mengenai hal itu belum memberikan respons. Panggilan telefon ataupun pesan singkat yang dikirimkan tak berbalas.

Sementara itu, Ketua Pokja Logistik KPU Kabupaten Bandung Barat, Aros Saepermana mengaku belum mendapatkan informasi secara resmi mengenai rencana penandatanganan kerja sama dari ULP.

“Saya memang mendengar rencananya akan ada tanda tangan kontrak dengan pemenang tender hari ini, tetapi tidak langsung dari ULP,” ujarnya.

Bahkan, Aros juga mengaku belum mengetahui pemenang tender pengadaan surat suara dengan nilai sekitar Rp 1,5 miliar itu. Seharusnya, menurut dia, ULP memberikan informasi kepada KPU mengenai pemenang lelang tersebut.

Terkait dengan tertundanya penandatanganan kontrak, Aros meminta agar ULP sebagai panitia lelang segera menindaklanjutinya. Sebab, pencetakan surat suara tidak akan dimulai sebelum penandatanganan kontrak dengan pemenang tender.

“Jika nanti pencetakan surat suara melebihi waktu yang telah ditetapkan, kami akan minta tanggung jawab ULP selaku panitia lelang,” ujarnya. (A-192/A-89)***

Baca Juga

Pilkada Serentak 2015

Presiden Jokowi Cerdas, tidak Menerbitkan Perppu

POLITIK

JAKARTA , (PRLM).- Presiden Jokowi dinilai cerdas dengan tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu guna mengatasi masalah calon tunggal di sejumlah daerah dalam Pilkada serentak 2015.

Anggota Panwas Ikuti Bimbingan Teknis

POLITIK
SEBANYAK 160 anggota Panwas Kecamatan dan Sekretariat se-Kabupaten Cianjur Senin (10/8/2015) mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi yang dilaksanakan selam dua hari di wisma Sinarkasih Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.*

CIANJUR, (PRLM).- Sebanyak 160 anggota Panwas dan Sekretariat Pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Cianjur tahun 2015 mengikuti bimbingan teknis pembinaan administrasi kesekretariatan yang dilaksanakan di wisma Sinar Kasih Desa Cipendawa Kecamatan Pacet, Senin (10/8/2015).

Pilkada Serentak 2015

Pilkada Kab. Bandung Terancam

POLITIK

SOREANG, (PRLM).- Anggaran tambahan penyelenggaraan Pilkada serentak di Kab. Bandung bisa terancam akibat anggaran tambahan sebesar Rp 15 miliar belum ada pembahasan di DPRD Kab. Bandung dan Tim anggaran Pemkab Bandung.

Pilkada Serentak 2015

Panwaskab Supervisi Panwascam Terkait Pengawasan Tahapan Pilkada

POLITIK

CIANJUR,(PRLM).- Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 melakukan supervisi pengawasan ke 32 kecamatan.