Penandatanganan Kontrak Kerjasama Surat Suara Pilbup KBB Tertunda Tanpa Alasan

NGAMPRAH, (PRLM).-Penandatanganan kontrak kerjasama dengan pemenang tender pengadaan surat suara untuk Pilbup Bandung Barat yang dijadwalkan Jumat (12/4), tertunda tanpa alasan yang jelas.

Padahal, penandatanganan kontrak tersebut harus segera dilakukan pascapengumuman dan penetapan pemenang lelang.

Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bandung Barat, Deni Juanda selaku panitia lelang mengatakan, PT Balai Pustaka ditetapkan sebagai pemenang tender pada 10 April lalu melalui Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jabar.

Rencananya, tanda tangan kontrak kerja sama tersebut dilakukan Jumat (12/4) bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat.

Namun, penandatanganan kontrak tidak dilakukan pada hari yang dijadwalkan itu. Di Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat kemarin, tidak ada perwakilan dari PT Balai Pustaka, PPK, dan ULP yang sejatinya menandatangani kontrak kerja sama.

“Meskipun tanda tangan kontrak tidak jadi hari ini, proses masih akan berjalan dan pencetakan suara masih bisa selesai sesuai dengan target,” katanya saat dihubungi "PRLM".

Deni tak menyebutkan alasan pasti mengenai batalnya penandatanganan kontrak kemarin. Namun, secara pribadi, dia beralasan sakit. Dia pun tak bisa memastikan waktu penandatangan kerja sama pencetakan 1,45 juta surat suara dengan pemenang tender.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ninin ketika ingin dikonfirmasi mengenai hal itu belum memberikan respons. Panggilan telefon ataupun pesan singkat yang dikirimkan tak berbalas.

Sementara itu, Ketua Pokja Logistik KPU Kabupaten Bandung Barat, Aros Saepermana mengaku belum mendapatkan informasi secara resmi mengenai rencana penandatanganan kerja sama dari ULP.

“Saya memang mendengar rencananya akan ada tanda tangan kontrak dengan pemenang tender hari ini, tetapi tidak langsung dari ULP,” ujarnya.

Bahkan, Aros juga mengaku belum mengetahui pemenang tender pengadaan surat suara dengan nilai sekitar Rp 1,5 miliar itu. Seharusnya, menurut dia, ULP memberikan informasi kepada KPU mengenai pemenang lelang tersebut.

Terkait dengan tertundanya penandatanganan kontrak, Aros meminta agar ULP sebagai panitia lelang segera menindaklanjutinya. Sebab, pencetakan surat suara tidak akan dimulai sebelum penandatanganan kontrak dengan pemenang tender.

“Jika nanti pencetakan surat suara melebihi waktu yang telah ditetapkan, kami akan minta tanggung jawab ULP selaku panitia lelang,” ujarnya. (A-192/A-89)***

Baca Juga

Romi Harap Djan Bisa Hadiri Muktamar PPP

JAKARTA, (PR).- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Bandung, Romahurmuziy tetap akan mengajak kubu Djan Faridz dalam muktamar islah pada 8 April 2016 nanti.

Bertemu Jokowi, Tetap Saja Ada Dua Kubu Dalam Tubuh PPP

Rekayasa Muktamar PPP Merusak Islah

JAKARTA, (PR).- Panitia Muktamar Islah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diingatkan untuk tidak melakukan rekayasa dalam memilih ketua umum DPP PPP melalui aklamasi.

Daerah Menolak Musda Golkar Jabar di Indramayu dan Purwakarta

PURWAKARTA, (PR).- Sebanyak 24 dewan pimpinan daerah (DPD) Partai Golkar kabupaten/kota se-Jawa Barat meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar untuk tetap menyelenggarakan musyawarah daerah (Musda) Golkar Jawa Barat, tanggal 23 April mendatang.