Penandatanganan Kontrak Kerjasama Surat Suara Pilbup KBB Tertunda Tanpa Alasan

NGAMPRAH, (PRLM).-Penandatanganan kontrak kerjasama dengan pemenang tender pengadaan surat suara untuk Pilbup Bandung Barat yang dijadwalkan Jumat (12/4), tertunda tanpa alasan yang jelas.

Padahal, penandatanganan kontrak tersebut harus segera dilakukan pascapengumuman dan penetapan pemenang lelang.

Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bandung Barat, Deni Juanda selaku panitia lelang mengatakan, PT Balai Pustaka ditetapkan sebagai pemenang tender pada 10 April lalu melalui Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jabar.

Rencananya, tanda tangan kontrak kerja sama tersebut dilakukan Jumat (12/4) bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat.

Namun, penandatanganan kontrak tidak dilakukan pada hari yang dijadwalkan itu. Di Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat kemarin, tidak ada perwakilan dari PT Balai Pustaka, PPK, dan ULP yang sejatinya menandatangani kontrak kerja sama.

“Meskipun tanda tangan kontrak tidak jadi hari ini, proses masih akan berjalan dan pencetakan suara masih bisa selesai sesuai dengan target,” katanya saat dihubungi "PRLM".

Deni tak menyebutkan alasan pasti mengenai batalnya penandatanganan kontrak kemarin. Namun, secara pribadi, dia beralasan sakit. Dia pun tak bisa memastikan waktu penandatangan kerja sama pencetakan 1,45 juta surat suara dengan pemenang tender.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ninin ketika ingin dikonfirmasi mengenai hal itu belum memberikan respons. Panggilan telefon ataupun pesan singkat yang dikirimkan tak berbalas.

Sementara itu, Ketua Pokja Logistik KPU Kabupaten Bandung Barat, Aros Saepermana mengaku belum mendapatkan informasi secara resmi mengenai rencana penandatanganan kerja sama dari ULP.

“Saya memang mendengar rencananya akan ada tanda tangan kontrak dengan pemenang tender hari ini, tetapi tidak langsung dari ULP,” ujarnya.

Bahkan, Aros juga mengaku belum mengetahui pemenang tender pengadaan surat suara dengan nilai sekitar Rp 1,5 miliar itu. Seharusnya, menurut dia, ULP memberikan informasi kepada KPU mengenai pemenang lelang tersebut.

Terkait dengan tertundanya penandatanganan kontrak, Aros meminta agar ULP sebagai panitia lelang segera menindaklanjutinya. Sebab, pencetakan surat suara tidak akan dimulai sebelum penandatanganan kontrak dengan pemenang tender.

“Jika nanti pencetakan surat suara melebihi waktu yang telah ditetapkan, kami akan minta tanggung jawab ULP selaku panitia lelang,” ujarnya. (A-192/A-89)***

Baca Juga

Bawaslu Jabar Ajak Pramuka Awasi Pilkada Serentak

SOREANG, (PR).- Pramuka Kwartir Daerah Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat. Penandatangan nota kesepahaman ini bertujuan agar anggota Pramuka ikut serta aktif mengawasi pelaksanan pilkada serentak yang digelar 2017.

Baleg dan Menkes Bahas RUU Kekarantinaan Kesehatan

JAKARTA, (PR).- Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sekitar 17.504 pulau yang terdiri dari pulau besar atau kecil memiliki posisi sangat strategis karena berada pada jalur lalu lintas perdagangan international.

DPR: KPU Jangan Terlalu Gampang Minta Uang

JAKARTA, (PR).- Petinggi Komisi Pemilihan Umum mengeluhkan jumlah anggaran pada tahun 2017 kurang dari kebutuhan yang diajukan. Sementara pada tahun tersebut akan ada pilkada serentak gelombang II.

Putusan MK tetap Jadi Pedoman RUU Pilkada

JAKARTA, (PR).- Pemerintah akhirnya mendorong Rancangan Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau yang juga sering disebut RUU Pilkada agar berpedoman penuh pada putusan Mahkamah Konstitusi.