Penandatanganan Kontrak Kerjasama Surat Suara Pilbup KBB Tertunda Tanpa Alasan

POLITIK

NGAMPRAH, (PRLM).-Penandatanganan kontrak kerjasama dengan pemenang tender pengadaan surat suara untuk Pilbup Bandung Barat yang dijadwalkan Jumat (12/4), tertunda tanpa alasan yang jelas.

Padahal, penandatanganan kontrak tersebut harus segera dilakukan pascapengumuman dan penetapan pemenang lelang.

Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bandung Barat, Deni Juanda selaku panitia lelang mengatakan, PT Balai Pustaka ditetapkan sebagai pemenang tender pada 10 April lalu melalui Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jabar.

Rencananya, tanda tangan kontrak kerja sama tersebut dilakukan Jumat (12/4) bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat.

Namun, penandatanganan kontrak tidak dilakukan pada hari yang dijadwalkan itu. Di Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat kemarin, tidak ada perwakilan dari PT Balai Pustaka, PPK, dan ULP yang sejatinya menandatangani kontrak kerja sama.

“Meskipun tanda tangan kontrak tidak jadi hari ini, proses masih akan berjalan dan pencetakan suara masih bisa selesai sesuai dengan target,” katanya saat dihubungi "PRLM".

Deni tak menyebutkan alasan pasti mengenai batalnya penandatanganan kontrak kemarin. Namun, secara pribadi, dia beralasan sakit. Dia pun tak bisa memastikan waktu penandatangan kerja sama pencetakan 1,45 juta surat suara dengan pemenang tender.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ninin ketika ingin dikonfirmasi mengenai hal itu belum memberikan respons. Panggilan telefon ataupun pesan singkat yang dikirimkan tak berbalas.

Sementara itu, Ketua Pokja Logistik KPU Kabupaten Bandung Barat, Aros Saepermana mengaku belum mendapatkan informasi secara resmi mengenai rencana penandatanganan kerja sama dari ULP.

“Saya memang mendengar rencananya akan ada tanda tangan kontrak dengan pemenang tender hari ini, tetapi tidak langsung dari ULP,” ujarnya.

Bahkan, Aros juga mengaku belum mengetahui pemenang tender pengadaan surat suara dengan nilai sekitar Rp 1,5 miliar itu. Seharusnya, menurut dia, ULP memberikan informasi kepada KPU mengenai pemenang lelang tersebut.

Terkait dengan tertundanya penandatanganan kontrak, Aros meminta agar ULP sebagai panitia lelang segera menindaklanjutinya. Sebab, pencetakan surat suara tidak akan dimulai sebelum penandatanganan kontrak dengan pemenang tender.

“Jika nanti pencetakan surat suara melebihi waktu yang telah ditetapkan, kami akan minta tanggung jawab ULP selaku panitia lelang,” ujarnya. (A-192/A-89)***

Baca Juga

Pimpinan DPR Jadi Panggil KPU

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Komisi Pemilihan Umum pada Senin (4/5/2015) mendatang. Bersama Komisi II dan Mendagri, mereka akan membahas rekomendasi panja Komisi II.

UU Pilkada ‎Bisa Pecahkan Rekor Dunia

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Apa yang menarik dari Undang-Undang No. 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah? Jawabannya barangkali adalah UU ini bakal memecah rekor dunia.

Muncul Kegaduhan Sebelum Pembukaan Kongres Partai Demokrat

POLITIK
Muncul Kegaduhan Sebelum Pembukaan Kongres Partai Demokrat

SURABAYA, (PRLM).- Kendati Kongres Partai Demokrat (PD) baru dibuka Selasa (12/5/2015) malam , namun kegaduhan politik partai sudah terjadi sejak Selasa siang. Kegaduhan tersebut dipicu oleh bocornya rancangan tata tertib kongres kepada sejumlah peserta.

SOKSI Kawal Pemerintahan Jokowi-JK Sampai Akhir Periode

POLITIK

JAKARTA,(PRLM).- Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI Ade Komarudin menegaskan jika SOKSI akan mengawal jalannya pemerintahan Jokowi - JK sampai akhir periode Oktober 2019.