Headlines

Dinilai tak Realistis, Penggenangan Waduk Jatigede Bulan September

SUMEDANG, (PRLM).-Rencana penggenangan Waduk Jatigede September nanti oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), dinilai tidak realistis. Sebab, berbagai permasalahan dampak sosial Jatigede tidak mungkin selesai September nanti atau empat bulan sebelum penggenangan.

Oleh karena itu, rencana tersebut dinilai dipaksakan tanpa melihat berbagai permasalahan di lapangan. Itu pertanda, pemerintah pusat dan provinsi tidak mengerti atau tutup mata dengan berbagai fenomena yang terjadi di Jatigede sekarang ini.

Demikian Ketua Komisi C DPRD Kab. Sumedang, drg. H. Rahmat Juliadi, MH.Kes. di ruang kerjanya, Kamis (11/4). “Saya menilai tidak realistis, rencana Waduk Jatigede akan digenangi September nanti. Rencana ini terkesan dipaksakan,” ujarnya.

Menurut dia, dengan melihat berbagai permasalahan dampak sosial Jatigede yang hingga kini belum terselesaikan, diyakini jadwal penggenangannya akan mundur.

Pasalnya, penyelesaian berbagai dampak sosial tidak mudah dan membutuhkan waktu cukup lama. Bahkan permasalahannya begitu kompleks, terkait kepentingan dan nasib hidup ribuan warga.

“Saya pesimis, penggenangan bisa dilaksanakan September nanti. Apalagi pemerintah pusat sendiri sudah menjanjikan, tidak akan ada penggenangan sebelum semua permasalahan dampak sosialnya tuntas. Tidak mungkin, semua permasalahan dampak sosial selesai dalam waktu empat bulan ke depan,” ujar Rahmat.

Permasalahan dampak sosial, kata dia, tak hanya pembebasan lahan dan penyelesaian rumah hantu saja, melainkan masalah relokasi ribuan warga OTD (orang terkena dampak) Jatigede. Yang perlu dipikirkan, terutama mata pencaharian dan pekerjaan masyarakat pascarelokasi.

Ketika warga OTD direlokasi, mereka akan kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan provinsi harus mengupayakan agar warga OTD tetap bisa bekerja dan mempunyai penghasilan untuk menghidupi keluarganya secara jangka panjang.

“Ini sepenuhnya tanggungjawab dan kewenangan pusat dan provinsi. Kami hanya bisa mendesak, Saya menduga pusat dan provinsi tidak memikirkan sampai sejauh itu. Mungkin hanya sebatas menyediakan perumahannya saja, sudah selesai, Sementara persoalan mata pencahariannya tidak dipedulikan,” ujarnya menegaskan.

Ditanya jika pertimbangannya pengerjaan projek Waduk Jatigede sudah selesai 70 persen sehingga diprediksi September rampung dan bisa digenangi. Jika tidak digenangi, justru kontruksi bangunannya terancam rusak, seperti tanggul dan temboknya akan retak-retak. Rahmat mengatakan, jika pertimbangan pemerintah pusat seperti itu, mau tak mau pemerintah pusat dan provinsi harus menggenjot penyelesaian semua dampak sosialnya agar bisa selesai sebelum penggenangan.

“Akan tetapi, saya tetap pesimis itu bisa terjadi. Justru saya memprediksi jadwalnya akan mundur. Apalagi kinerja Samsat (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap) PDSLPWJ ( Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede), kurang optimal. Seandainya itu tetap dipaksakan, niscaya akan menimbulkan gejolak sosial yang dasyat menyangkut kemanusian. Apabila itu terjadi, bukan lagi masalah regional dan nasional, melainkan akan menjadi sorotan dunia internasional,” kata Rahmat mengungkapkan.

Semestinya, fokus perhatian yang harus didahulukan Kementerian PU, Samsat PPDSLPWJ dan Satker (Satuan kerja) projek Jatigede, yakni menyelesaikan semua dampak sosialnya. Jika dampak sosial sudah tuntas, baru lah melaksanakan penggenangannya.

“Masalah sosialnya dulu dong yang harus didahulukan, karena ini menyangkut kepentingan manusia. Sudah itu, baru memikirkan masalah kontruksinya atau penggenangannya. Lebih krusial manusia kan, dari pada kontruksi,” ujarnya.

Sebelumnya, warga OTD Jatigede resah dengan pernyataan Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto dan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan tentang rencana penggenangan Waduk Jatigede, September nanti. Mereka juga mempertanyakan sejauhmana kepastian rencana tersebut. Pasalnya, berbagai persoalan dampak sosial Jatigede, hingga kini belum selesai. Bahkan proses penyelesaian pembebasan lahan tahun ’82-’86, tidak sesuai harapan masyarakat.

Hal itu disampaikan saat beraudiensi dengan Ketua P2T (Panitia Pengadaan Tanah) sekaligus Plt (Pelaksana tugas) Sekda Kab. Sumedang, Drs. H. Zaenal Alimin, M.M., di gedung IPP (Induk Pusat Pemerintahan) Pemkab Sumedang, beberapa hari lalu.

“Apa mungkin, September (Waduk Jatigede-red) sudah bisa dilakukan penggenangan. Sementara, permasalahan dampak sosialnya kan sampai sekarang belum selesai. Pembebasan lahan yang sedang diproses pun, tidak sesuai harapan masyarakat,” ujar Ketua Forum Warga OTD Bersatu (FWOB) Djaya Albanik.

Menjawab hal itu, Ketua P2T (Panitia Pengadaan Tanah) sekaligus Plt (Pelaksana tugas) Sekda Kab. Sumedang, Drs. H. Zaenal Alimin, M.M., mengatakan, warga OTD termasuk Pemkab Sumedang sendiri, tetap berpegangan pada pernyataan Dirjen Kementerian PU saat rapat di Bandung, beberapa hari lalu. Dirjen menyatakan, waduk tidak akan digenangi, sebelum semua permasalahan dampak sosialnya selesai.

“Jadi, warga OTD tak perlu resah dan takut, kita tetap berpegangan pada pernyataan dirjen. Bahkan dirjen akan menyampaikan dan melayangkan surat langsung kepada Menteri PU,” ujar Zaenal Alimin. (A-67/A-89)***

Komentari di Facebook !