Headlines

DPRD Kab. Bekasi Akan Panggil Pelaksana Proyek Tanggul Banjir Sungai Citarum

CIKARANG, (PRLM).-Pimpinan Komisi C pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, pada dua minggu ke depan akan memanggil salah satu pelaksana proyek pembangunan tanggul banjir Sungai Citarum dari PT Wijaya Karya (Wika) ke gedung dewan.

Selain memanggil pelaksana teknis PT Wika, Komisi C pun akan memanggil Camat Muaragembong, Kepala Desa Pantai Sederhana, dan perwakilan masyarakat.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi, Aep Saeful Rohman mengatakan, agenda pemanggilan tersebut dilakukan terkait proses perkembangan pekerjaan pembangunan tanggul Sungai Citarum.

"Kita ingin mengetahui sejauh mana progress report pembangunan tanggul tersebut tahap pertama yang dilakukan PT Wika. Selain itu, alasan kami memanggil para unsur pemerintahan di Kecamatan Muaragembong karena kami juga menerima keluhan dari warga sekitar terkait pembangunan tanggul tersebut," ungkap Aep saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Kamis (11/4).

Dijelaskan Aep, terkait keluhan warga, pihaknya menerima laporan ada friksi (gesekan) yang terjadi antara pelaksana proyek dengan Kepala Desa Pantai Sederhana, Zeny.

Gesekan tersebut yakni tidak adanya titik temu mengenai kesepakatan ganti rugi rumah yang akan tergusur oleh pembangunan tanggul tersebut.

"Kepala desa tetap bersikukuh menolak pembangunan tanggul itu karena katanya belum ada kesepakatan uang ganti rugi. Dari pihak BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citarum memang tidak ada alokasi untuk ganti rugi, melainkan uang kerohiman," ungkap Aep.

Sedangkan, dilanjutkan Aep, saat dirinya melakukan peninjauan ke lapangan dan menanyakan kepada warga yang diperkirakan rumahnya tergusur, warga di Desa Pantai Sederhana tidak mempermasalahkan uang kerohiman.

"Saat kami menanyakan tentang uang kerohiman itu, warga tidak mempermasalahkannya? Malah dengan adanya pembangunan tanggul itu, warga merasa terbantu karena permasalahan banjir yang selama ini terjadi, akan segera teratasi. Dengan demikian, warga pun tidak akan khawatir kalau debit air Sungai Citarum meningkat," katanya.

Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, dikatakaj Aep, disinyalir ada oknum-oknum yang memanfaatkan dengan adanya pembangunan tanggul tersebut.

Bahkan, dijelaskan Aep, kepala desa meminta uang ganti rugi sebesat Rp 5 juta untuk satu unit rumah yang tergusur akibat pembagunan itu.

"Ada indikasi kalau kepala desa itu mengada-ngada terkait ganti rugi tersebut, karena berbeda sekali dengan pernyataan para warga yang kami tanyai. Untuk itu, kami akan memanggil setiap pihak untuk duduk bersama mencari jalan keluar yang terbaik," ucap dia. (A-198/A-89)***