DPRD Kab. Bekasi Akan Panggil Pelaksana Proyek Tanggul Banjir Sungai Citarum

JAWA BARAT

CIKARANG, (PRLM).-Pimpinan Komisi C pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, pada dua minggu ke depan akan memanggil salah satu pelaksana proyek pembangunan tanggul banjir Sungai Citarum dari PT Wijaya Karya (Wika) ke gedung dewan.

Selain memanggil pelaksana teknis PT Wika, Komisi C pun akan memanggil Camat Muaragembong, Kepala Desa Pantai Sederhana, dan perwakilan masyarakat.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi, Aep Saeful Rohman mengatakan, agenda pemanggilan tersebut dilakukan terkait proses perkembangan pekerjaan pembangunan tanggul Sungai Citarum.

"Kita ingin mengetahui sejauh mana progress report pembangunan tanggul tersebut tahap pertama yang dilakukan PT Wika. Selain itu, alasan kami memanggil para unsur pemerintahan di Kecamatan Muaragembong karena kami juga menerima keluhan dari warga sekitar terkait pembangunan tanggul tersebut," ungkap Aep saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Kamis (11/4).

Dijelaskan Aep, terkait keluhan warga, pihaknya menerima laporan ada friksi (gesekan) yang terjadi antara pelaksana proyek dengan Kepala Desa Pantai Sederhana, Zeny.

Gesekan tersebut yakni tidak adanya titik temu mengenai kesepakatan ganti rugi rumah yang akan tergusur oleh pembangunan tanggul tersebut.

"Kepala desa tetap bersikukuh menolak pembangunan tanggul itu karena katanya belum ada kesepakatan uang ganti rugi. Dari pihak BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citarum memang tidak ada alokasi untuk ganti rugi, melainkan uang kerohiman," ungkap Aep.

Sedangkan, dilanjutkan Aep, saat dirinya melakukan peninjauan ke lapangan dan menanyakan kepada warga yang diperkirakan rumahnya tergusur, warga di Desa Pantai Sederhana tidak mempermasalahkan uang kerohiman.

"Saat kami menanyakan tentang uang kerohiman itu, warga tidak mempermasalahkannya? Malah dengan adanya pembangunan tanggul itu, warga merasa terbantu karena permasalahan banjir yang selama ini terjadi, akan segera teratasi. Dengan demikian, warga pun tidak akan khawatir kalau debit air Sungai Citarum meningkat," katanya.

Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, dikatakaj Aep, disinyalir ada oknum-oknum yang memanfaatkan dengan adanya pembangunan tanggul tersebut.

Bahkan, dijelaskan Aep, kepala desa meminta uang ganti rugi sebesat Rp 5 juta untuk satu unit rumah yang tergusur akibat pembagunan itu.

"Ada indikasi kalau kepala desa itu mengada-ngada terkait ganti rugi tersebut, karena berbeda sekali dengan pernyataan para warga yang kami tanyai. Untuk itu, kami akan memanggil setiap pihak untuk duduk bersama mencari jalan keluar yang terbaik," ucap dia. (A-198/A-89)***

Baca Juga

BPLHD Kuningan Mengangkat Sampah Sungai Citamba

JAWA BARAT
BPLHD Kuningan Mengangkat Sampah Sungai Citamba

KUNINGAN, (PRLM).-Bagian alur Sungai Citamba di kawasan pusat perkotaan Kabupaten Kuningan, kembali mendapatkan gerakan operasi bersih sampah, Kamis (6/8/2015).

PNS Jabar Wajib Jadi Anggota Koperasi

JAWA BARAT

CIBINONG, (PRLM).- Program pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Jawa Barat wajib menjadi anggota koperasi segera dideklarasikan 19 Agustus 2015 mendatang.

Dua Pemuda Lakukan Penganiayaan Karena Pacar Direbut

JAWA BARAT

MAJALENGKA,(PRLM).- Dua pemuda Juju Junaedi dan Fikri Komarudin warga Desa Kertasari Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang tengah nongkrong di jembatan layang tol Cikampek-Palimanan (Cipali) tepatnya di Dusun Antranaya, Desa Palasah, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka dianiaya dua

Masa Jabatan Terpotong, Sejumlah Kuwu Minta Kompensasi

JAWA BARAT
SEJUMLAH kuwu di Kabupaten Majalengka yang jabatannya tergeser akibat pemilihan kuwu serentak sedang beraudiensi dengan Komisi A, DPRD Majalengka menuntut kompensasi kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan alasan masa jabatannya masih cukup lama nam

MAJALENGKA,(PRLM).- Sejumlah kepala desa di Kabupaten Majalengka yang masa jabatannya terpotong akibat kebijakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak mengadukan nasibnya ke Komisi A, DPRD Majalengka meminta agar mereka mendapat kompensasi atas masa jabatannya yang terpotong tersebut, Senin (