DPRD Kab. Bekasi Akan Panggil Pelaksana Proyek Tanggul Banjir Sungai Citarum

JAWA BARAT

CIKARANG, (PRLM).-Pimpinan Komisi C pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, pada dua minggu ke depan akan memanggil salah satu pelaksana proyek pembangunan tanggul banjir Sungai Citarum dari PT Wijaya Karya (Wika) ke gedung dewan.

Selain memanggil pelaksana teknis PT Wika, Komisi C pun akan memanggil Camat Muaragembong, Kepala Desa Pantai Sederhana, dan perwakilan masyarakat.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi, Aep Saeful Rohman mengatakan, agenda pemanggilan tersebut dilakukan terkait proses perkembangan pekerjaan pembangunan tanggul Sungai Citarum.

"Kita ingin mengetahui sejauh mana progress report pembangunan tanggul tersebut tahap pertama yang dilakukan PT Wika. Selain itu, alasan kami memanggil para unsur pemerintahan di Kecamatan Muaragembong karena kami juga menerima keluhan dari warga sekitar terkait pembangunan tanggul tersebut," ungkap Aep saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Kamis (11/4).

Dijelaskan Aep, terkait keluhan warga, pihaknya menerima laporan ada friksi (gesekan) yang terjadi antara pelaksana proyek dengan Kepala Desa Pantai Sederhana, Zeny.

Gesekan tersebut yakni tidak adanya titik temu mengenai kesepakatan ganti rugi rumah yang akan tergusur oleh pembangunan tanggul tersebut.

"Kepala desa tetap bersikukuh menolak pembangunan tanggul itu karena katanya belum ada kesepakatan uang ganti rugi. Dari pihak BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citarum memang tidak ada alokasi untuk ganti rugi, melainkan uang kerohiman," ungkap Aep.

Sedangkan, dilanjutkan Aep, saat dirinya melakukan peninjauan ke lapangan dan menanyakan kepada warga yang diperkirakan rumahnya tergusur, warga di Desa Pantai Sederhana tidak mempermasalahkan uang kerohiman.

"Saat kami menanyakan tentang uang kerohiman itu, warga tidak mempermasalahkannya? Malah dengan adanya pembangunan tanggul itu, warga merasa terbantu karena permasalahan banjir yang selama ini terjadi, akan segera teratasi. Dengan demikian, warga pun tidak akan khawatir kalau debit air Sungai Citarum meningkat," katanya.

Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, dikatakaj Aep, disinyalir ada oknum-oknum yang memanfaatkan dengan adanya pembangunan tanggul tersebut.

Bahkan, dijelaskan Aep, kepala desa meminta uang ganti rugi sebesat Rp 5 juta untuk satu unit rumah yang tergusur akibat pembagunan itu.

"Ada indikasi kalau kepala desa itu mengada-ngada terkait ganti rugi tersebut, karena berbeda sekali dengan pernyataan para warga yang kami tanyai. Untuk itu, kami akan memanggil setiap pihak untuk duduk bersama mencari jalan keluar yang terbaik," ucap dia. (A-198/A-89)***

Baca Juga

Polres Cirebon Kota Amankan Puluhan Sepeda Motor Hasil Kejahatan

JAWA BARAT

CIREBON, (PRLM).-Sedikitnya 70 unit sepeda motor hasil kejahatan diamankan jajaran Polres Cirebon Kota dalam dua bulan terakhir.

Kendaraan yang disita dari sejumlah pelaksanaan operasi penyakit masyarakat di wilayah hukum Polres Cirebon Kota itu, tidak dilengkapi dokumen yang sah.

Pembangunan Pasar Limbangan Harus Dilanjutkan

JAWA BARAT

GARUT, (PRLM).- Pihak PT Elva Primandiri selaku pengembang dalam proyek revitalisasi Pasar Limbangan memastikan bahwa pembangunan Pasar Limbangan akan terus dilaksanakan hingga selesai.

Ditagih Rp 60.000, Pelaku Membantai Satu Keluarga

JAWA BARAT

CIANJUR, (PRLM).- Merasa tersinggung utangnya terus ditagih, Hamudin tega membunuh satu keluarga di Kampung Sukatani Desa Sukamanah Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur. Sedangkan Pardi dan Hanudin, nekat membunuh setelah ditawari bayaran Rp 5 juta.

Pemkot Cirebon Sebarkan 4.000 Paket Sembako

JAWA BARAT

CIREBON, (PRLM).- Pelaksanaan operasi pasar murah (OPM) di 22 kelurahan di Kota Cirebon diserbu warga, Jumat (10/7/2015). Sebanyak 4.000 paket sembako yang berisi 5 kg beras premium, 3 kg gula dan 1 liter minyak goreng, dari harga pasar senilai Rp 103 ribu hanya dijual Rp 52 ribu.