300 Nama Guru Honorer Tidak Masuk Uji Publik

BANDUNG, (PRLM).- Sebanyak 300 nama guru honorer Kota Bandung tidak terdaftar dalam uji publik calon peserta ujian calon pegawai sipil (CPNS) Kategori II. Mereka merupakan tenaga honorer yang tidak dibayar oleh APBD dan APBN melainkan oleh BOS atau sumber dana lainnya.

Padahal beberapa waktu lalu para guru mengikuti validasi data pemberkasan di SMPN 49 Kota Bandung dan secara administratif telah memenuhi syarat untuk diikutkan dalam daftar nama calon peserta uji CPNS Tenaga Honorer Kategori II.

"Ada nama-nama yang tidak tercantum dalam daftar uji publik sekarang ini. Justru yang tidak memenuhi syarat malah ada dalam daftar tes CPNS," kata Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer Kota Bandung (FKGH) Yanyan Herdiyan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Jln. Perintis Kemerdekaan Kota Bandung, Rabu (10/4/13).

Yanyan memaparkan saat ini ada 1.713 orang yang terdiri dari 627 guru honorer dan 1.086 administrasi yang namanya masuk mengikuti uji publik. FKGH meyayangkan adanya pembiaran dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung dan Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Secara administratif syarat guru honor harus terus menerus mengajar di sekolah tersebut untuk dapat mengikuti tes calon CPNS. Akan tetapi banyak guru yang juga bekerja di luar kemudian kembali lagi mengajar dan diberikan SK oleh kepala sekolah.

Selain itu FKGH juga mendapat temuan guru yang ketika pemberkasan menuliskan datanya sebagai guru kemudian pada uji publik malah dimasukan sebagai tenaga administrasi. Contohnya Taufik Margamulyana dari SD Sayuran 4 Cijerah sehari-hari sebagai guru olahraga dan Tien Novita guru kelas 2 di SD Sayuran 2 sehari-hari sebagai tapi keduanya dimasukan sebagai tenaga administrasi.

"Saya tidak tahu mengapa guru waktu pemberkasan mencantumkan sebagai guru tapi hasil verifikasi validasi nama tersebut sebagai tenaga administrasi. Para guru juga mempertanyakan ke BKD tapi tidak dapat jawaban jelas," kata Yanyan. (A-208/A-88)***

Baca Juga

pendidikan dasar,

Tiga SMA/SMK di KBB Masih Menumpang di Bangunan Sekolah Lain

NGAMPRAH, (PR).- Tiga SMA/SMK di Kabupaten Bandung Barat saat ini belum memiliki bangunan sekolah mandiri. Untuk kegiatan belajar-mengajar, sejumlah siswa di tiga sekolah itu menumpang belajar di bangunan sekolah lain.

Kemenristek Dikti Siapkan Program Magister Khusus STP

SOLO,(PR).- Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyiapkan program magister (S2) khusus Science Techno Park (STP). Program tersebut merupakan salah satu upaya penyiapan sumber daya manusia yang kompeten untuk pengoperasian STP.

Komisi X: Perlindungan Guru Cukup Dibuat Perpres

JAKARTA,(PR).- Regulasi perlindungan profesi guru tidak perlu dibuat hingga bentuk undang-undang. Jika dibutuhkan, regulasi dalam Peraturan presiden dinilai akan cukup untuk mengakomodir kebutuhan guru akan perlindungan dalam menjalankan tugas profesionalnya.