300 Nama Guru Honorer Tidak Masuk Uji Publik

BANDUNG, (PRLM).- Sebanyak 300 nama guru honorer Kota Bandung tidak terdaftar dalam uji publik calon peserta ujian calon pegawai sipil (CPNS) Kategori II. Mereka merupakan tenaga honorer yang tidak dibayar oleh APBD dan APBN melainkan oleh BOS atau sumber dana lainnya.

Padahal beberapa waktu lalu para guru mengikuti validasi data pemberkasan di SMPN 49 Kota Bandung dan secara administratif telah memenuhi syarat untuk diikutkan dalam daftar nama calon peserta uji CPNS Tenaga Honorer Kategori II.

"Ada nama-nama yang tidak tercantum dalam daftar uji publik sekarang ini. Justru yang tidak memenuhi syarat malah ada dalam daftar tes CPNS," kata Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer Kota Bandung (FKGH) Yanyan Herdiyan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Jln. Perintis Kemerdekaan Kota Bandung, Rabu (10/4/13).

Yanyan memaparkan saat ini ada 1.713 orang yang terdiri dari 627 guru honorer dan 1.086 administrasi yang namanya masuk mengikuti uji publik. FKGH meyayangkan adanya pembiaran dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung dan Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Secara administratif syarat guru honor harus terus menerus mengajar di sekolah tersebut untuk dapat mengikuti tes calon CPNS. Akan tetapi banyak guru yang juga bekerja di luar kemudian kembali lagi mengajar dan diberikan SK oleh kepala sekolah.

Selain itu FKGH juga mendapat temuan guru yang ketika pemberkasan menuliskan datanya sebagai guru kemudian pada uji publik malah dimasukan sebagai tenaga administrasi. Contohnya Taufik Margamulyana dari SD Sayuran 4 Cijerah sehari-hari sebagai guru olahraga dan Tien Novita guru kelas 2 di SD Sayuran 2 sehari-hari sebagai tapi keduanya dimasukan sebagai tenaga administrasi.

"Saya tidak tahu mengapa guru waktu pemberkasan mencantumkan sebagai guru tapi hasil verifikasi validasi nama tersebut sebagai tenaga administrasi. Para guru juga mempertanyakan ke BKD tapi tidak dapat jawaban jelas," kata Yanyan. (A-208/A-88)***

Baca Juga

Kebijakan Guru Mengajar 40 Jam Seminggu Jalan Terus

JAKARTA, (PR).- Kendati kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan sedang dikaji ulang, pemerintah tetap akan mulai menerapkan kebijakan menambah jam mengajar guru dari 24 jam menjadi 40 jam dalam seminggu pada tahun ajaran 2017/2018.

70 Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) Ditolak Sekolah

BANDUNG, (PR).- Sedikitnya 70 siswa yang tergolong rawan melanjutkan pendidikan (RMP) asal Kota Bandung mendatangi Ombudsman Perwakilan Jawa Barat di Jalan Kebonwaru. Mereka mengadu karena tak diterima oleh SMAN dan SMKN.

Implementasi Alokasi Siswa Miskin pada PPDB tak Terkontrol

JAKARTA, (PR).-Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sering mengabaikan hak siswa miskin dan masyarakat di lingkungan di sekitar tempat tinggalnya untuk mengenyam pendidikan, ternyata telah menjadi fenomena secara nasional.

Tunggu SKTP, 50 Persen Guru di KBB Belum Terima Tunjangan

NGAMPRAH, (PR).- Tunjangan profesi guru (TPG) di Kabupaten Bandung Barat belum semuanya dibayarkan lantaran masih menunggu Surat Keterangan Tunjangan Profesi (SKTP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinilai Abaikan Kewajiban, Pemprov Jabar tak Anggarkan PPDB 2017

BANDUNG, (PR).- Langkah Pemprov Jabar yang tidak menganggarkan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berpotensi malaadministrasi. Pasalnya, PPDB merupakan kegiatan tahunan.