Pilbup Bandung Barat

PT Balai Pustaka Cetak 1,45 Juta Surat Suara

POLITIK
SEKRETARIS  ULP Kabupaten Bandung Barat, Deni Juanda menunjukkan sampel surat suara yang akan dicetak untuk kebutuhan Pemilukada Kabupaten Bandung Barat, Kamis (11/4/2013).*
CECEP WIJAYA/PRLM
SEKRETARIS ULP Kabupaten Bandung Barat, Deni Juanda menunjukkan sampel surat suara yang akan dicetak untuk kebutuhan Pemilukada Kabupaten Bandung Barat, Kamis (11/4/2013).*

NGAMPRAH, (PRLM).- Surat suara untuk kebutuhan Pemilukada Bandung Barat mulai dicetak pekan ini. Pencetakan 1,45 juta surat suara itu dikerjakan PT Balai Pustaka yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang.

"Besok akan dilakukan tanda tangan kontrak dengan pemenang tender. Setelah itu, pencetakan surat suara harus sudah mulai dikerjakan," kata Deni Juanda, Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bandung Barat, Kamis (11/4/2013).

Deni mengungkapkan, PT Balai Pustaka dari Jakarta itu ditetapkan sebagai pemenang tender 10 April lalu. Dari delapan perusahaan yang mengikuti tender pengadaan surat suara melalui LPSE Jabar, perusahaan itu lolos berbagai seleksi hingga tahap akhir.

Berdasarkan evaluasi teknis, PT Balai Pustaka mampu memenuhi spesifikasi surat suara yang ditetapkan KPU Kabupaten Bandung Barat. Spesifikasi tersebut di antaranya dapat memunculkan warna tersembunyi (color invisible ink), gambar relief (image engraving), dan teks tersembunyi (hidden text) pada surat suara sehingga tak bisa dipalsukan.

"Contoh fisik surat suara yang diajukan PT Balai Pustaka sudah memenuhi spesifikasi sesuai dengan standar KPU. Setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, perusahaan itu tidak menerima sanggahan dari peserta lelang lainnya," kata Deni.

Pecetakan surat suara, lanjut Deni, ditargetkan selesai 30 April ini untuk kemudian didistribusikan ke KPU melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Jika melebihi waktu tersebut, perusahaan pencetak surat suara akan dikenai denda per hari sebesar 1/1000 dari harga yang disepakati, yakni sekitar Rp 1,5 miliar. "Begitu pun jika ada kesalahan dalam pencetakan surat suara, itu menjadi tanggung jawab percetakan untuk menggantinya," ujar Deni.

Ketua Pokja Logistik KPU Kabupaten Bandung Barat, Aros Saepermana sebelumnya mengatakan, proses lelang harus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sebab, keterlambatan proses lelang akan berdampak pada keterlambatan distribusi surat suara.

"Paling lambat ya harus selesai April ini. Soalnya, nanti akan dilakukan penyortiran lagi untuk memastikan surat suara dalam kondisi baik," katanya.

Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU Kabupaten Bandung Barat, penyortiran, pelipatan, pengepakan, dan distribusi surat suara berlangsung pada 22 April-9 Mei 2013. Pada 9 Mei, 1,45 juta surat suara itu harus sudah sampai di 2.875 TPS di seluruh Kabupaten Bandung Barat. (A-192/A-147)***

Baca Juga

Akbar Tanjung Anggap Kasus Yance Bermuatan Politis

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung, menyatakan kasus PLTU Sumuradem yang menyeret Irianto MS Syafiudin (Yance) bermuatan politis. Pasalnya sejauh ini tidak ada bukti yang bisa dijadikan dasar bahwa Yance melakukan tindakan korupsi.

Effendi Simbolon Merasa Perlu Ajukan Hak Angket BBM

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi I FPDIP DPR Effendi MS Simbolon menilai selama setengah tahun memerintah ini sudah banyak pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK khususnya terhadap kenaikan harga BBM yang diserahkan ke mekanisme pasar.

Kisruh Golkar

Kubu Agung tak Berwenang Putuskan Pencalonan Pilkada

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Menindaklanjuti putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Partai Golkar, Kuasa Hukum kubu Aburizal Bakrie menegaskan DPP Golkar hasil Munas Pekanbaru yang berwenang mencalonkan.

Mobil Dinas

Dadang Rusdiana, "‎Anggota DPRD Boleh Gunakan Mobil Negara, DPR Tidak"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-‎ ‎Sejumlah elemen masyarakat meminta Pemerintah membatalkan pemberian subsidi uang muka pembelian mobil pribadi untuk pejabat negara termasuk DPR. Menanggapi hal itu, Anggota DPR Dadang Rusdiana menilai kebijakan Pemerintah bukan hal yang berlebihan.