Pilbup Bandung Barat

PT Balai Pustaka Cetak 1,45 Juta Surat Suara

POLITIK
SEKRETARIS  ULP Kabupaten Bandung Barat, Deni Juanda menunjukkan sampel surat suara yang akan dicetak untuk kebutuhan Pemilukada Kabupaten Bandung Barat, Kamis (11/4/2013).*
CECEP WIJAYA/PRLM
SEKRETARIS ULP Kabupaten Bandung Barat, Deni Juanda menunjukkan sampel surat suara yang akan dicetak untuk kebutuhan Pemilukada Kabupaten Bandung Barat, Kamis (11/4/2013).*

NGAMPRAH, (PRLM).- Surat suara untuk kebutuhan Pemilukada Bandung Barat mulai dicetak pekan ini. Pencetakan 1,45 juta surat suara itu dikerjakan PT Balai Pustaka yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang.

"Besok akan dilakukan tanda tangan kontrak dengan pemenang tender. Setelah itu, pencetakan surat suara harus sudah mulai dikerjakan," kata Deni Juanda, Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bandung Barat, Kamis (11/4/2013).

Deni mengungkapkan, PT Balai Pustaka dari Jakarta itu ditetapkan sebagai pemenang tender 10 April lalu. Dari delapan perusahaan yang mengikuti tender pengadaan surat suara melalui LPSE Jabar, perusahaan itu lolos berbagai seleksi hingga tahap akhir.

Berdasarkan evaluasi teknis, PT Balai Pustaka mampu memenuhi spesifikasi surat suara yang ditetapkan KPU Kabupaten Bandung Barat. Spesifikasi tersebut di antaranya dapat memunculkan warna tersembunyi (color invisible ink), gambar relief (image engraving), dan teks tersembunyi (hidden text) pada surat suara sehingga tak bisa dipalsukan.

"Contoh fisik surat suara yang diajukan PT Balai Pustaka sudah memenuhi spesifikasi sesuai dengan standar KPU. Setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, perusahaan itu tidak menerima sanggahan dari peserta lelang lainnya," kata Deni.

Pecetakan surat suara, lanjut Deni, ditargetkan selesai 30 April ini untuk kemudian didistribusikan ke KPU melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Jika melebihi waktu tersebut, perusahaan pencetak surat suara akan dikenai denda per hari sebesar 1/1000 dari harga yang disepakati, yakni sekitar Rp 1,5 miliar. "Begitu pun jika ada kesalahan dalam pencetakan surat suara, itu menjadi tanggung jawab percetakan untuk menggantinya," ujar Deni.

Ketua Pokja Logistik KPU Kabupaten Bandung Barat, Aros Saepermana sebelumnya mengatakan, proses lelang harus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sebab, keterlambatan proses lelang akan berdampak pada keterlambatan distribusi surat suara.

"Paling lambat ya harus selesai April ini. Soalnya, nanti akan dilakukan penyortiran lagi untuk memastikan surat suara dalam kondisi baik," katanya.

Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU Kabupaten Bandung Barat, penyortiran, pelipatan, pengepakan, dan distribusi surat suara berlangsung pada 22 April-9 Mei 2013. Pada 9 Mei, 1,45 juta surat suara itu harus sudah sampai di 2.875 TPS di seluruh Kabupaten Bandung Barat. (A-192/A-147)***

Baca Juga

Pilkada Serentak 2015

Rekomendasi Palsu di Pilkada Cederai Demokrasi

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Beredarnya dugaan surat rekomendasi palsu yang diberikan sejumlah partai politik kepada bakal pasangan calon kepala daerah yang akan maju pada pilkada serentak di Tanah Air sangat memprihatinkan.

Lumbung Kosong tak Ada Dalam Demokrasi

POLITIK

JAKARTA,(PRLM).- DPR RI menegaskan tak ada dalam demokrasi dan Pilkada itu melawan lumbung kosong, sehingga calon tunggal jika sampai pada batas perpanjangan pendaftaran juga tetap tunggal, maka sebaiknya Pilkada itu harus ditunda sampai 6 bulan ke depan atau tetap sampai 2017.

Ada Mobilisasi, Bawaslu Awasi Khusus Petahana di 12 Kab/Kota

POLITIK

SEMARANG, (PRLM).- Sebanyak 12 kabupaten/kota dari 21 kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak dalam pengawasan khusus Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah. Majunya para petahana berpotensi "memainkan" PNS, birokrasi, dan anggaran daerah agar bisa menang Pilkada.

Koordinasi Kabinet Akan Lebih Mantap Pasca Reshuffle

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Kalangan DPR merespons positif pergantian Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK. Dewan memiliki harapan yang cukup tinggi dari enam menteri baru ini. Reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi sudah tepat, karena selama ini tidak ada koordinasi yang baik di antara sesama menteri.