Pilbup Bandung Barat

PT Balai Pustaka Cetak 1,45 Juta Surat Suara

POLITIK
SEKRETARIS  ULP Kabupaten Bandung Barat, Deni Juanda menunjukkan sampel surat suara yang akan dicetak untuk kebutuhan Pemilukada Kabupaten Bandung Barat, Kamis (11/4/2013).*
CECEP WIJAYA/PRLM
SEKRETARIS ULP Kabupaten Bandung Barat, Deni Juanda menunjukkan sampel surat suara yang akan dicetak untuk kebutuhan Pemilukada Kabupaten Bandung Barat, Kamis (11/4/2013).*

NGAMPRAH, (PRLM).- Surat suara untuk kebutuhan Pemilukada Bandung Barat mulai dicetak pekan ini. Pencetakan 1,45 juta surat suara itu dikerjakan PT Balai Pustaka yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang.

"Besok akan dilakukan tanda tangan kontrak dengan pemenang tender. Setelah itu, pencetakan surat suara harus sudah mulai dikerjakan," kata Deni Juanda, Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bandung Barat, Kamis (11/4/2013).

Deni mengungkapkan, PT Balai Pustaka dari Jakarta itu ditetapkan sebagai pemenang tender 10 April lalu. Dari delapan perusahaan yang mengikuti tender pengadaan surat suara melalui LPSE Jabar, perusahaan itu lolos berbagai seleksi hingga tahap akhir.

Berdasarkan evaluasi teknis, PT Balai Pustaka mampu memenuhi spesifikasi surat suara yang ditetapkan KPU Kabupaten Bandung Barat. Spesifikasi tersebut di antaranya dapat memunculkan warna tersembunyi (color invisible ink), gambar relief (image engraving), dan teks tersembunyi (hidden text) pada surat suara sehingga tak bisa dipalsukan.

"Contoh fisik surat suara yang diajukan PT Balai Pustaka sudah memenuhi spesifikasi sesuai dengan standar KPU. Setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, perusahaan itu tidak menerima sanggahan dari peserta lelang lainnya," kata Deni.

Pecetakan surat suara, lanjut Deni, ditargetkan selesai 30 April ini untuk kemudian didistribusikan ke KPU melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Jika melebihi waktu tersebut, perusahaan pencetak surat suara akan dikenai denda per hari sebesar 1/1000 dari harga yang disepakati, yakni sekitar Rp 1,5 miliar. "Begitu pun jika ada kesalahan dalam pencetakan surat suara, itu menjadi tanggung jawab percetakan untuk menggantinya," ujar Deni.

Ketua Pokja Logistik KPU Kabupaten Bandung Barat, Aros Saepermana sebelumnya mengatakan, proses lelang harus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sebab, keterlambatan proses lelang akan berdampak pada keterlambatan distribusi surat suara.

"Paling lambat ya harus selesai April ini. Soalnya, nanti akan dilakukan penyortiran lagi untuk memastikan surat suara dalam kondisi baik," katanya.

Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU Kabupaten Bandung Barat, penyortiran, pelipatan, pengepakan, dan distribusi surat suara berlangsung pada 22 April-9 Mei 2013. Pada 9 Mei, 1,45 juta surat suara itu harus sudah sampai di 2.875 TPS di seluruh Kabupaten Bandung Barat. (A-192/A-147)***

Baca Juga

Kepala Daerah Jalur Independen Harus Andalkan Prestasi

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Dualisme kepengurusan di tubuh Partai Golkar dan PPP memunculkan fenomena ‎baru yakni larisnya jalur independen bagi kepala daerah kedua parpol itu yang akan mencalonkan lagi dalam pemilihan kepala daerah serentak 2015.

348 Calon Anggota Panitia Pengawas Ikuti Tes Tertulis

POLITIK
RATUSAN peserta calon anggota Panwas Kecamatan mengikuti seleksi tes tertulis yang dilaksanakan Panwaslu Kabupaten Cianjur di gedung Pramuka Jalan Pramuka Kecamatan Karangtengah, Kamis (11/6/2015).*

CIANJUR, (PRLM).- Sebanyak 348 calon anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan mengikuti seleksi tes tertulis yang dilaksanakan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur di aula Gedung Pramuka Jalan Pramuka Kecamatan Karangtengah, Kamis (11/6/2015).

Susahnya Memidanakan Pelaku Politik Uang

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- ‎Kapolri Badrodin Haiti menyinggung lolosnya aktor utama dalam politik uang dengan modus pencurian suara dalam pemilihan umum.

Komisi VIII DPR Apresiasi Langkah Menteri Agraria

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Deding Ishak mengapresiasi langkah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan untuk mempercepat sertifikasi lahan-lahan rumah ibadah maupun pondok pesantren.