Prof. Andi Hamzah: Studi Banding ke Luar Negeri Itu Perlu

JAKARTA, (PRLM).-Prof. Andi Hamzah mendukung rencana studi banding Komisi III DPR RI ke sejumlah negara. Ada hal baru yang diatur dalam RUU KUHAP dan KUHP dapat dipelajari lewat literatur yang ada di dalam negeri tetapi ada hal yang sebaiknya diamati langsung oleh anggota DPR ke lapangan.

"Saya setuju studi banding, biar DPR lihat sendirilah praktek di Perancis bagaimana proses seseorang ditahan. Belajar disini bisa tapi lebih bagus lagi kalau melihat langsung, saya sendiri sudah pernah melihat langsung," ungkap Andi Hamzah usai mengikuti dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Rabu (10/4/13).

Andi menjelaskan dalam kunjungan ke Perancis anggota DPR perlu mempelajari aturan tentang Hakim Komisaris yang telah diubah namanya menjadi Hakim Pembebasan dan Penahanan. Sebagai negara yang sudah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR, penetapan penahanan harus diputuskan oleh seorang hakim sebagaimana diatur dalam pasal 60 RUU KUHAP.

Kondisi yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah polisi dan jaksa dapat menahan seseorang berlama-lama bahkan sampai 60 hari dalam proses penyelidikan. ICCPR menyepakati kondisi ini tidak boleh lagi terjadi.

"DPR harus mengunjungi juges d'exemption et de la d├ętention atau hakim pembebasan dan penahanan. Disitu akan terlihat polisi membawa tahanan diborgol, kemudian jaksa dan pengacara akan saling berargumen. Jaksa akan minta tahan saja Pak Hakim, pengacara membela, jangan ditahan Pak ini orang sedang hamil atau anaknya masih nyusu. Disitu akan kelihatan penahanan itu tidak bisa semena-mena tanpa alasan yang jelas," paparnya.

Guru besar ilmu hukum pidana ini mengungkapkan 3 hari sebelum draf RUU KUHAP diserahkan ke DPR ada perwira polisi datang ke Kemenkumham meminta draf pasal 60 diubah. Ia menekankan pengaturan baru ini bukan untuk mengurangi kewenangan jaksa dan polisi tetapi semata-mata untuk memberlakukan tersangka secara lebih beradab.

"Saya sempat mempertanyakan perubahan mendadak ini tapi kemudian dijelaskan pihak Kemenkumham, biar nanti diselesaikan di DPR."

Anggota Komisi III Eddy Sadeli meminta agar naskah asli yang dimiliki Prof. Andi Hamzah dapat diserahkan ke DPR. Baginya hal ini penting untuk dapat dibandingkan dengan draf RUU KUHAP yang telah diserahkan pemerintah. "Saya minta konsep RUU yang asli dapat diserahkan kepada Komisi III," kata dia.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsudin menjelaskan penjelasan dari para perumus RUU KUHAP dan KUHP sangat diperlukan sebelum membahas lebih jauh bersama pemerintah. Dalam rapat kedua pakar hukum ini menjelaskan latar belakang munculnya pasal tentang santet, penghinaan presiden, kumpul kebo, penyadapan dan pidana mati. Ia menyebut Komisi III masih akan mendengar penjelasan dari anggota tim perumus lain dalam rapat selanjutnya.

Terkait dukungan Prof. Andi Hamzah mengenai studi banding ke empat negara, Aziz mengatakan masih akan membicarakan dengan pimpinan dan fraksi. "Kita lihat perkembangan nanti, masih ada pembicaraan dengan pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan kapoksi. Benar, ada aturan yang bisa kita pelajari disini, ada yang perlu langsung melihat ke lapangan. Prinsipnya ini bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.(A-109/A-108)***

Baca Juga

CALON Presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto  berkampanye di Desa Grogol, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jumat (4/4/2014).*

Gerindra Tak Akan Bela Kader Tersandung Kasus Korupsi

JAKARTA, (PR). - Selain menangkap dua petinggi BUMN dan seorang pihak swasta dalam operasi tangkap tangan Kamis 31 Maret 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menangkap anggota DPRD DKI Jakarta, M Sanusi untuk kasus yang berbeda.

Perpustakaan Parlemen untuk Tiga Lembaga

BOGOR,(PR).- Ketua DPR RI Ade Komarudin berkeyakinan untuk menjadikan perpustakaan parlemen sebagai simbol peradaban dan kemajuan parlemen Indonesia. Karena itu, banyak kalangan cendekiawan yang mendukung perpustakaan yang direncanakan sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara itu.

Bandara Halim Ditutup Sementara

JAKARTA, (PR).- Insiden di landasan Bandara Halim Perdanakusuma yang melibatkan pesawat batik Air dan Transnusa membuat bandara ini ditutup sementara.

Lapas untuk Pengedar dan Pengguna Narkoba Perlu Dipisah

JAKARTA, (PR).- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan menilai, perlunya pemisahan antara lembaga pemasyarakatan narkoba untuk pengedar dengan pengguna.