Pemilih Pemula Pemilukada KBB Capai 20 Persen

POLITIK

NGAMPRAH, (PRLM).-Jumlah pemilih pemula di Kabupaten Bandung Barat saat ini mencapai 20 persen atau sekitar 200.000 suara dari total calon pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Banyaknya jumlah pemilih pemula dinilai signifikan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilukada Bandung Barat 19 Mei 2013.

"Potensi pemilih pemula sangat besar. Partisipasi mereka dalam Pemilukada akan membantu meningkatkan target partisipasi secara keseluruhan, yakni sampai 80 persen," kata Iing Nurdin, Ketua Pokja Sosialisasi KPU Kabupaten Bandung Barat, Rabu (10/4).

Dengan tingginya jumlah pemilih pemula, menurut dia, KPU Kabupaten Bandung Barat gencar melakukan sosialisasi bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Dalam sosialisasi tersebut, para pemilih pemula yang kebanyakan pelajar SMA dan SMK itu diberikan pengetahuan tentang Pemilukada sehingga mereka bisa memberikan hak suaranya di TPS.

KPU juga mengimbau setiap guru kewarganegaraan dan kepala sekolah di semua SMA-sederajat di Kabupaten Bandung Barat agar menyosialisasikan pentingnya partisipasi dalam Pemilukada.

"Selain itu, kami juga memberikan pemahaman agar para pemilih pemula mengetahui visi dan misi para pasangan calon. Jangan sampai mereka asal memilih," ujarnya.

Sosialisasi terhadap pemilih pemula, kata Iing gencar dilakukan lantaran minimnya partisipasi warga di daerah perkotaan dan permukiman padat penduduk pada Pilgub Jabar lalu. Padahal, menurut dia, penduduk di daerah perkotaan identik dengan latar belakang pendidikan yang tinggi.

"Namun kenyataannya, justru partisipasi para pemilih di pelosok yang partisipasinya tinggi. Idealnya kan makin tinggi pendidikannya makin tinggi kesadarannya untuk berpartisipasi," tuturnya.

Meski demikian, Iing optimistis bahwa partisipasi pemilih dalam Pemilukada kali ini lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi dalam Pilgub Jabar. Salah satu indikatornya, menurut dia, yaitu antusiasme pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilukada.

Kepala SMAN 1 Rongga, Agus Saeful Muhram mengaku sudah menyosialisasikan segala hal terkait Pemilukada kepada siswanya bekerja sama dengan KPU Kabupaten Bandung Barat.

Sosialisasi itu dihadiri sejumlah guru PPKN dan perwakilan siswa dari berbagai sekolah di selatan Kabupaten Bandung Barat, mulai dari Cililin, Sindangkerta, Cipongkor, Gununghalu, hingga Rongga.

"Dalam sosialisasi itu disampaikan berbagai pandangan mengenai Pemilukada. Intinya agar siswa memberikan hak suaranya pada hari pencoblosan," ujarnya.

Meski demikian, dia mengungkapkan, perhatian pemilih pemula dalam Pemilukada nanti cukup terbagi dengan persiapan mereka menjelang ujian nasional (UN). Sebab, hari pelaksanaan Pemilukada Bandung Barat hanya sehari berselang setelah UN tingkat SMA berakhir.

"Kami maklumi jika perhatian mereka lebih fokus ke UN. Sebab, persiapan UN juga membutuhkan pemikiran yang ekstra," (A-192/A-89)***

Baca Juga

KPK Supaya Fokus Pada Penyelenggaraan Pemilu

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Kooordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya fokus terhadap penyelenggaraan pemilu dimulai dari Pilkada serentak pada Desember 2015 sampai Pemilu dan Pilpres 2019 mendatang.

KMP dan KIH Mencair Saat Pilkada

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Koalisi merah putih dan koalisi Indonesia hebat‎ tidak akan menjadi koalisi yang permanen seperti di tingkat pusat dalam pemilihan kepala daerah serentak nanti. Koalisi partai politik akan cenderung cair, menyesuaikan kekuatan politik di daerah.

Kisruh Golkar

Pintu Islah Terkunci Gara-gara Dua Orang

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pintu islah Partai Golkar terkunci hanya gara-gara dua orang yang menampilkan egonya masing masing. Baik Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono sama sama tak mau mengalah, padahal langkah islah demi menyelamatkan partai.

Wakil Ketua DPR tak Paksakan Pemerintah

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua‎ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Taufik Kurniawan, menegaskan revisi Undang-Undang Pilkada No. 8/2015 dan UU Parpol No. 2/2011 harus tetap mendapat persetujuan Pemerintah. DPR tidak perlu memaksa jika Pemerintah tidak satu suara.