Tanpa Dihadiri Kedua Terdakwa

Hakim Memvonis Kasus Korupsi Dana Hibah 4 Tahun Penjara

BANDUNG RAYA
SIDANG korupsi dana hibah Kota Bandung di Ruang Sidang III Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. LLRE Martadinata, dipenuhi sejumlah wartawan. Sidang beragendakan putusan majelis hakim itu tidak dihadiri kedua terdakwa, penasehat hukum, atau keluarga terdakwa.
SATRYA GRAHA/PRLM
SIDANG korupsi dana hibah Kota Bandung di Ruang Sidang III Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. LLRE Martadinata, dipenuhi sejumlah wartawan. Sidang beragendakan putusan majelis hakim itu tidak dihadiri kedua terdakwa, penasehat hukum, atau keluarga terdakwa.*

BANDUNG, (PRLM).-Majelis hakim perkara korupsi dana hibah Kota Bandung tahun anggaran 2009-2010, memvonis kedua terdakwa kasus itu dengan hukuman penjara 4 tahun, denda Rp 50 juta, dan subsider 2 bulan penjara.

Sidang putusan digelar di Ruang III Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (10/4) siang.

Ketua Majelis Hakim Eka Saharta membeberkan, terdakwa Deni Wardani dan Syaf Maulana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sesuai dakwaan jaksa penuntut umum. Vonis hakim itu lebih berat 1,5 tahun ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum.

Dalam sidang sebelumnya, JPU Anang Suhartono dan Lia Pratiwi menuntut kedua terdakwa dengan pasal 3 (subsider) juncto pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan.

Hakim mengeluarkan vonis tersebut atas beberapa pertimbangan. "Hal yang memberatkan, kedua terdakwa telah menyulitkan jalannya persidangan karena tidak hadir selama persidangan. Sementara hal yang meringankan, kedua terdakwa telah mengembalikan kerugian negara yang totalnya Rp 300 juta. Terdakwa juga belum pernah dihukum," katanya.

Usai sidang, JPU Anang Suhartono menuturkan, vonis tersebut akan disampaikan kepada keluarga para terdakwa.

"Jadi belum inkracht. Tergantung bagaimana keputusan keluarga atas vonis ini dan langkah apa yang akan diambil mereka. Termasuk soal dendanya. Apakah keluarga akan membayarnya atau tidak," ucapnya.

Mengenai keberadaan kedua terdakwa yang belum diketahui rimbanya, JPU akan lebih intensif mencarinya. "Tentunya berkoordinasi juga dengan pihak terkait. Bagaimanapun juga, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," katanya.

Dalam sidang kemarin, kursi terdakwa kosong melompong. Kursi penasehat hukum pun tak ada yang mengisi. Tidak ada satupun perwakilan keluarga terdakwa yang hadir. Kursi pengunjung malah dipenuhi para wartawan yang sejak pagi menunggu digelarnya sidang.

Perkara itu bermula saat kedua terdakwa menerima dana hibah dari Kota Bandung senilai masing-masing Rp 150 juta di tahun 2010.

Deni adalah Ketua Lembaga Kajian Lingkungan Kota Bandung. Sementara Syaf mengaku sebagai Ketua Lembaga Kajian Ekonomi Kota Bandung.

Dengan dana itu, dalam proposalnya, Deni akan melakukan 5 kegiatan seperti penghijauan kota, pelatihan penghijauan, dan lainnya. Sementara Syaf Maulana lebih ke arah kegiatan kajian ekonomi.

Namun hingga akhir 2010, kegiatan itu tidak pernah dilaksanakan dan dananya dipakai untuk kepentingan pribadi. Itu sebabnya kami menjerat mereka dengan UU Tipikor. Dalam perjalanan penyelidikan, mereka mengembalikan seluruh kerugian negara tapi kemudian menghilang. (A-128/A-89)***

Baca Juga

Pedagang Bendera Menunggu Pembeli

BANDUNG RAYA
SEORANG pedagang bendera dan umbul-umbul merah putih duduk menunggu pembeli, di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (31/7/2015).

PNS Bandung Barat Miliki Kartu Pegawai Elektronik Multifungsi

BANDUNG RAYA

NGAMPRAH, (PRLM).- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam waktu dekat akan meluncurkan Kartu Pegawai Elektronik bagi para pegawai negeri sipil. Kartu tersebut merupakan kartu elektronik terpadu, yang terdiri atas kartu pegawai, BPJS Kesehatan, Tabungan Perumahan, dan ATM Bank BJB.

10 SKPD Dinilai Bermasalah

BANDUNG RAYA
10 SKPD Dinilai Bermasalah

NGAMPRAH, (PRLM).- Massa LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Jawa Barat berunjuk rasa ke Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah, Senin (3/7/2015).

Perwakilan Kaum Difavel Ikuti Pertemuan dengan KPK

BANDUNG RAYA
PERWAKILAN Gerakan Difabel Anti Korupsi (Gradasi) Kota Bandung mengemukakan pendapatnya, saat mengikuti pertemuan antara Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kota Bandung, Sel