Panwascam Berperan Mengidentifikasi Pelanggaran

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bandung melantik 90 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Hotel Grand Pasundan, Rabu (10/4/13). Setelah dilantik, Panwascam bertugas mengawasi dan menjamin kelancararan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Bandung 2013.

Para anggota Panwascam tersebut berasal dari 30 Kecamatan se-Kota Bandung. Setiap kecamatan memiliki tiga Panwascam yang mengawasi kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam Pilwalkot. Dalam acara itu, anggota Panwascam membaca naskah pelantikan dan fakta integritas serta menandatangani berita acara. Hadir pula pada pelantikan itu Wali Kota Bandung Dada Rosada, Wakil Wali Kota Ayi Vivananda, Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ihat Subihat, Ketua Panwaslu Kota Bandung Cecep Dudi.

"Panwaslu Kota Bandung berperan sebagai penyeimbang, sedangkan Panwascam berperan strategis selain sebagai wasit juga mengidentifikasi berbagai pelanggaran. Oleh itu, berbagai pelanggaran yang kerap terjadi pada perhelatan Pemilukada bisa diminimalisir," kata Dada Rosada.

"Semoga kegiatan ini mengingatkan kembali pentingnya tugas dan fungsi Panwascam, khususnya untuk menjamin kelancaran pemilu yang jujur dan adil. Diharapkan pula kegiatan menopang visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat," tambah Dada.

Menurut dia, penyelenggaran Pilwalkot merupakan pekerjaan kolektif yang tak hanya menjadi tanggungjawab KPU. "Penyelenggaraan juga melibatkan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat termasuk yang diwadahi panwascam. Jika KPU melaksanakan fungsi teknis strategis, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memiliki peran memfasilitasi penyelenggaraan Pilwalkot itu.

Dikatakannya, pengawasan yang baik berdampak kepada terselenggaranya Pilwalkot berkualitas. "Tugas Panwaslu melaksanakan pengawasan supaya tak ada masalahan dan hasilnya berkualitas. Terutama, mekanisme dan tata cara tak ada pelanggaran. Dengan Pilwalkot yang berkualitas, Wali Kota Bandung yang dhasilkan pun menjadi bagus," ujarnya. (A-201/A-147)***

Baca Juga

Kabinet Harus Lebih Komunikatif

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto mengatakan, perombakan susunan kabinet yang banyak diusulkan berbagai kalangan bisa saja dilakukan, namun juga perbaikan kinerja pemerintah tetap dapat dilakukan tanpa harus merombak kabinet.

DPR dan KPU Sepakat, Temuan BPK Dibawa Ke Penegak Hukum

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Perkembangan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan anggaran Pemilu 2014 yang telah ditindaklanjuti oleh KPU ke KPUD, dimana terdapat indikasi kerugian negara Rp 334 miliar itu, KPU berani melaporkan pihak internalnya jika terbukti menyelewengkan uang Pem

Teten: Soal Reshuffle Kabinet, Sinyal Presiden Sudah Cukup Jelas

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, mengemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berulang kali memberikan sinyal yang jelas terhadap kemungkinan dilakukannya perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja.

DPR: Mengecewakan! MK Langgengkan Dinasti Politik

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Reza Patria menegaskan kekecewaannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kembali melanggengkan dinasti politik.