Panwascam Berperan Mengidentifikasi Pelanggaran

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bandung melantik 90 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Hotel Grand Pasundan, Rabu (10/4/13). Setelah dilantik, Panwascam bertugas mengawasi dan menjamin kelancararan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Bandung 2013.

Para anggota Panwascam tersebut berasal dari 30 Kecamatan se-Kota Bandung. Setiap kecamatan memiliki tiga Panwascam yang mengawasi kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam Pilwalkot. Dalam acara itu, anggota Panwascam membaca naskah pelantikan dan fakta integritas serta menandatangani berita acara. Hadir pula pada pelantikan itu Wali Kota Bandung Dada Rosada, Wakil Wali Kota Ayi Vivananda, Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ihat Subihat, Ketua Panwaslu Kota Bandung Cecep Dudi.

"Panwaslu Kota Bandung berperan sebagai penyeimbang, sedangkan Panwascam berperan strategis selain sebagai wasit juga mengidentifikasi berbagai pelanggaran. Oleh itu, berbagai pelanggaran yang kerap terjadi pada perhelatan Pemilukada bisa diminimalisir," kata Dada Rosada.

"Semoga kegiatan ini mengingatkan kembali pentingnya tugas dan fungsi Panwascam, khususnya untuk menjamin kelancaran pemilu yang jujur dan adil. Diharapkan pula kegiatan menopang visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat," tambah Dada.

Menurut dia, penyelenggaran Pilwalkot merupakan pekerjaan kolektif yang tak hanya menjadi tanggungjawab KPU. "Penyelenggaraan juga melibatkan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat termasuk yang diwadahi panwascam. Jika KPU melaksanakan fungsi teknis strategis, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memiliki peran memfasilitasi penyelenggaraan Pilwalkot itu.

Dikatakannya, pengawasan yang baik berdampak kepada terselenggaranya Pilwalkot berkualitas. "Tugas Panwaslu melaksanakan pengawasan supaya tak ada masalahan dan hasilnya berkualitas. Terutama, mekanisme dan tata cara tak ada pelanggaran. Dengan Pilwalkot yang berkualitas, Wali Kota Bandung yang dhasilkan pun menjadi bagus," ujarnya. (A-201/A-147)***

Baca Juga

Usung Koruptor, Parpol tidak Berikan Pendidikan Politik

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu memutuskan bahwa mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah tanpa harus menunggu lima tahun setelah selesai menjalankan hukumannya sebagaimana diatur dalam Undang-undangtentang pemilihan kepala da

Pilkada Serentak 2015

Munculnya Calon Pilkada yang Dikondisikan Calon Lainnya

POLITIK

PURBALINGGA, (PRLM).- Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Indaru Setyo Nurprojo menilai munculnya nama Sugeng dan Sucipto sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dalam Pilkada 2015 adalah sebagai calon "bagongan" atau calon yang dikondisikan oleh pasangan cal

Pilkada Serentak 2015

Calon Independen Gugat KPUD Kota Depok

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), kembali digugat oleh bakal calon dalam pemilukada serentak ini.

PDIP Ngotot ke Jokowi agar Terbitkan Perppu

POLITIK
SOLO, (PRLM).- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ario Bimo meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait polemik calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 9