Panwascam Berperan Mengidentifikasi Pelanggaran

BANDUNG, (PRLM).- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bandung melantik 90 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Hotel Grand Pasundan, Rabu (10/4/13). Setelah dilantik, Panwascam bertugas mengawasi dan menjamin kelancararan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Bandung 2013.

Para anggota Panwascam tersebut berasal dari 30 Kecamatan se-Kota Bandung. Setiap kecamatan memiliki tiga Panwascam yang mengawasi kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam Pilwalkot. Dalam acara itu, anggota Panwascam membaca naskah pelantikan dan fakta integritas serta menandatangani berita acara. Hadir pula pada pelantikan itu Wali Kota Bandung Dada Rosada, Wakil Wali Kota Ayi Vivananda, Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ihat Subihat, Ketua Panwaslu Kota Bandung Cecep Dudi.

"Panwaslu Kota Bandung berperan sebagai penyeimbang, sedangkan Panwascam berperan strategis selain sebagai wasit juga mengidentifikasi berbagai pelanggaran. Oleh itu, berbagai pelanggaran yang kerap terjadi pada perhelatan Pemilukada bisa diminimalisir," kata Dada Rosada.

"Semoga kegiatan ini mengingatkan kembali pentingnya tugas dan fungsi Panwascam, khususnya untuk menjamin kelancaran pemilu yang jujur dan adil. Diharapkan pula kegiatan menopang visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat," tambah Dada.

Menurut dia, penyelenggaran Pilwalkot merupakan pekerjaan kolektif yang tak hanya menjadi tanggungjawab KPU. "Penyelenggaraan juga melibatkan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat termasuk yang diwadahi panwascam. Jika KPU melaksanakan fungsi teknis strategis, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memiliki peran memfasilitasi penyelenggaraan Pilwalkot itu.

Dikatakannya, pengawasan yang baik berdampak kepada terselenggaranya Pilwalkot berkualitas. "Tugas Panwaslu melaksanakan pengawasan supaya tak ada masalahan dan hasilnya berkualitas. Terutama, mekanisme dan tata cara tak ada pelanggaran. Dengan Pilwalkot yang berkualitas, Wali Kota Bandung yang dhasilkan pun menjadi bagus," ujarnya. (A-201/A-147)***

Baca Juga

Warga Tanpa E-KTP Masuk DPS Pilbup Bekasi

CIKARANG, (PR).– Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bekasi menetapkan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2017 sebanyak 2.131.082 orang.

Biaya Pilkada Serentak 2017 Capai Rp 4,2 Triliun

JAKARTA, (PR).- Besarnya biaya Pilkada yang dikeluarkan dari pajak yang dibayar rakyat, akan terbuang sia-sia jika proses tahapan Pilkada tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya.

KPU Belum Bagikan Bahan Kampanye Pilkada Cimahi

CIMAHI, (PR).- Sepuluh hari setelah masa kampanye dimulai pada 28 Oktober 2016 lalu, sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi masih belum membagikan bahan peraga kampanye kepada ketiga tim sukses pasangan calon peserta Pilkada Cimahi 2017.

Atty, Cawalkot Cimahi Paling Kaya

CIMAHI, (PR).- Seluruh peserta Pilkada Cimahi 2017 sudah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari enam calon wali kota/wakil wali kota, calon wali kota petahana Atty Suharti diketahui memiliki harta yang paling banyak.