Class Action atau Lewat Ombudsman

Tempuh Jalur Hukum untuk Desak Pertanggungjawaban Kerusakan Jalan

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).- Masyarakat harus menempuh jalur hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah karena kerusakan jalan di Kota Bandung. Jalan merupaka fasilitas publik yang diamanatkan dalam undang-undang yang meniscayakan tata kelola yang benar oleh pemerintah.

Demikian kata Pengamat Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Yesmil Anwar saat dihubungi "PRLM", Selasa (9/4/13). "Masyarakat bisa melakukan class action atau melaporkan ke Ombudsman Jawa Barat (Jabar) karena pelanggaran penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas publik yang tak benar," ucapnya.

Menurut Yesmil, alasan belum diperbaiki jalan yang kerap dikemukan pemerintah sangat teknis dan tak masuk akal.

"Alasan tak diperbaiki jalan dikemukakan pemerintah seperti harus sesuai prosedur dengan menunggu penandatangan kontrak baru atau pun pasokan aspal tak ada itu tak masuk akal," tuturnya.

Semestinya, tutur Yesmil, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Provinsi Jabar dan pusat. sudah bisa memperkirakan datangnya musim hujan yang dituding menjadi penyebab tergerusnya aspal.

"Prosedur perbaikan harus direncanakan, kalau mau musim hujan kan bisa diprediksi," ujar Yesmil.

Bahkan Yesmil menegaskan, pemerintah bisa dipidanakan jika ada korban meninggal kecelakaan akibat jalan rusak. "Coba baca Undang-Undang Lalu Lintas Nomor tahun 2009, di situ disebutkan pemerintah memiliki tanggungjawan pengelolaan selain polisi sebagai pengatur lalu lintas," ucapnya.

Kematian akibat kecelakaan karena fasiltas jalan yang buruk, kata Yesmil, merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang.

"Pemidanaan ini bisa dilakukan terhadap pimpinan pemerintah baik Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung maupun dinas-dinas terkait," tegasnya. (A-201/A-88)***

Baca Juga

Gafatar Sempat Beroperasi di Cimahi Selama Dua Tahun

BANDUNG RAYA
SEJUMLAH warga terlihat berkerumun di depan rumah kontrakan yang sempat dijadikan sekretariat Gafatar Cimahi.*

CIMAHI, (PRLM).- Organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sempat muncul dan membentuk sekretariat di rumah kontrakan di Jln. Permai 1 RT 3 RW 14 Cibogo Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Dai Jangan Gagap Teknologi

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).- Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang amat pesat memiliki konsekuensi tersendiri kepada metode dakwah. Para pelaku dakwah atau dai tak boleh gagap teknologi sehingga harus bisa memanfaatkan teknologi untuk kebaikan umat.

Proyek Mangkrak, Pemkab Diminta Mendaftarhitamkan Perusahaan dan Pemiliknya

BANDUNG RAYA

NGAMPRAH, (PRLM).- Kasus pembangunan Jalan Purabaya-Jati-Saguling yang mangkrak akibat kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Warga Minta Sarana Prasarana Aruman Dilengkapi

BANDUNG RAYA

CIMAHI, (PRLM).- Hasil pemantauan ruas Aruman Wali Kota Cimahi Atty Suharti beserta jajaran menunjukkan masih ada sarana prasarana yang harus dilengkapi, di Kota Cimahi, Senin (18/1/2016). Masyarakat minta kekurangan di lapangan dilengkapi sebelum resmi bisa dilintasi secara umum.