Headlines
Class Action atau Lewat Ombudsman

Tempuh Jalur Hukum untuk Desak Pertanggungjawaban Kerusakan Jalan

BANDUNG, (PRLM).- Masyarakat harus menempuh jalur hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah karena kerusakan jalan di Kota Bandung. Jalan merupaka fasilitas publik yang diamanatkan dalam undang-undang yang meniscayakan tata kelola yang benar oleh pemerintah.

Demikian kata Pengamat Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Yesmil Anwar saat dihubungi "PRLM", Selasa (9/4/13). "Masyarakat bisa melakukan class action atau melaporkan ke Ombudsman Jawa Barat (Jabar) karena pelanggaran penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas publik yang tak benar," ucapnya.

Menurut Yesmil, alasan belum diperbaiki jalan yang kerap dikemukan pemerintah sangat teknis dan tak masuk akal.

"Alasan tak diperbaiki jalan dikemukakan pemerintah seperti harus sesuai prosedur dengan menunggu penandatangan kontrak baru atau pun pasokan aspal tak ada itu tak masuk akal," tuturnya.

Semestinya, tutur Yesmil, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Provinsi Jabar dan pusat. sudah bisa memperkirakan datangnya musim hujan yang dituding menjadi penyebab tergerusnya aspal.

"Prosedur perbaikan harus direncanakan, kalau mau musim hujan kan bisa diprediksi," ujar Yesmil.

Bahkan Yesmil menegaskan, pemerintah bisa dipidanakan jika ada korban meninggal kecelakaan akibat jalan rusak. "Coba baca Undang-Undang Lalu Lintas Nomor tahun 2009, di situ disebutkan pemerintah memiliki tanggungjawan pengelolaan selain polisi sebagai pengatur lalu lintas," ucapnya.

Kematian akibat kecelakaan karena fasiltas jalan yang buruk, kata Yesmil, merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang.

"Pemidanaan ini bisa dilakukan terhadap pimpinan pemerintah baik Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung maupun dinas-dinas terkait," tegasnya. (A-201/A-88)***