Kemenag Jabar Akan Rapel BOS Selama Enam Bulan?

BANDUNG, (PRLM).- Kepala Kanwil Kemenag Jabar, Drs. H. Saeroji, M.M mengatakan, pihaknya berupaya agar dana BOS MI dan MTs segera cair dalam waktu dekat ini. “Kuncinya ada di DPR karena masih memeberikan tanda bintang pada pos BOS atau diblokir sehingga tak bisa dicairkan sama sekali. Kalau tanda bintangnya dihapus baru bisa ada pencairan anggaran,” kata Saeroji saat dihubungi melalui telefon selulernya, Selasa (9/4/13).

Mengenai SD dan SMP yang sudah lama bisa mencairkan dana BOS, Saeroji mengatakan, SD dan SMP merupakan otonomi Disdik kabupaten/kota sehingga mekanismenya tidak terpusat seperti Kemenag. “Bisa jadi pencairan BOS di SD dan SMP memakai dana BOS pusat atau menggunakan dana talangan daerah terlebih dulu. Kalau Kemenag dari mana bisa mendapatkan dana talangan?” ujarnya.

Untuk menyiasati keterlambatan pencairan BOS, kata Saeroji, Kanwil Kemenag Jabar meminta MI dan MTs agar mengajukan usulan BOS untuk periode April-Juni 2013. “Ketika sudah tidak ada lagi tanda bintang, maka segera proses pencairan BOS untuk enam bulan atau dua periode yakni Januari-Maret dan April-Juni karena madrasah-madrasah sudah lama menunggu,” ucapnya. (A-71/A_88)***

Baca Juga

pendidikan dasar,

Tiga SMA/SMK di KBB Masih Menumpang di Bangunan Sekolah Lain

NGAMPRAH, (PR).- Tiga SMA/SMK di Kabupaten Bandung Barat saat ini belum memiliki bangunan sekolah mandiri. Untuk kegiatan belajar-mengajar, sejumlah siswa di tiga sekolah itu menumpang belajar di bangunan sekolah lain.

Kemenristek Dikti Siapkan Program Magister Khusus STP

SOLO,(PR).- Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyiapkan program magister (S2) khusus Science Techno Park (STP). Program tersebut merupakan salah satu upaya penyiapan sumber daya manusia yang kompeten untuk pengoperasian STP.

Komisi X: Perlindungan Guru Cukup Dibuat Perpres

JAKARTA,(PR).- Regulasi perlindungan profesi guru tidak perlu dibuat hingga bentuk undang-undang. Jika dibutuhkan, regulasi dalam Peraturan presiden dinilai akan cukup untuk mengakomodir kebutuhan guru akan perlindungan dalam menjalankan tugas profesionalnya.