Operasional Sekolah Terganggu Keterlambatan Pencairan BOS Januari-Maret

SOREANG, (PRLM).- Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) se-Jawa Barat mengeluhkan belum adanya kepastian pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk periode Januari-Maret. Akibatnya pihak MI dan MTs tidak bisa membayar honorarium guru-gurunya bahkan operasional sekolah juga mulai terganggu.

“Kondisi memprihatinkan seperti ini tiap tahun terjadi dengan alasan dana BOS dari Kemenag pusat masih diblokir atau diberi tanda bintang,” kata Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) MI sewilayah Cangkuang, O. Solihin, di kantornya, Selasa (9/4/13).

Padahal, SD dan SMP yang berada di bawah Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten/kota sudah lama bisa mencairkan dana BOS. “Beban yang ditanggung MI dan MTs di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) jauh lebih berat daripada SD dan SMP karena sebagian besar bahkan semua pembiayaannya berasal dari BOS,” katanya.

Akibat BOS periode Januari-Maret belum cair sehingga para guru MI dan MTs belum bisa mendapatkan honor bulanannya. “Kesulitan makin parah karena MI dan MTs melaksanakan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) dan Ujian Madrasah (UM) serta Ujian Nasional (UN). Tentu UAMB, UM, dan UN membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” katanya.

Belum adanya kejelasan nasib BOS MI dan MTs periode Januari-Maret juga dibenarkan Kepala Kemenag Kab. Bandung, H. Cecep Kosasih, yang ditemui di sela-sela seleksi calon petugas haji di Aula Almuhairin, Kutawaringin. “Sampai kini belum ada kejelasan pencairan BOS MI dan MTs dari Januari-Maret, padahal saat ini sudah memasuki April. Kami hanya berharap agar Kemenag pusat segera bisa mengusahakan pencairan BOS ini,” katanya. (A-71/A_88)***

Baca Juga

Seminar Parenting Ramaikan Istiqamah Kids Expo

BANDUNG, (PR).- Untuk memberikan informasi soal pendidikan anak usia dini dan mengajak anak-anak bermain, Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK) Istiqamah menggelar "Istiqamah Kids Expo", Senin, 19 Desember 2016.

Sekolah Induk Diperbolehkan Membuka Cabang

BANDUNG, (PR).- Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK), Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberi kesempatan kepada sekolah induk untuk memberikan layanan tertentu. Targetnya sebanyak 50.000 orang. Saat ini, jumlah siswa SMP yang melanjutkan ke SMA baru 70 persen.