Operasional Sekolah Terganggu Keterlambatan Pencairan BOS Januari-Maret

SOREANG, (PRLM).- Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) se-Jawa Barat mengeluhkan belum adanya kepastian pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk periode Januari-Maret. Akibatnya pihak MI dan MTs tidak bisa membayar honorarium guru-gurunya bahkan operasional sekolah juga mulai terganggu.

“Kondisi memprihatinkan seperti ini tiap tahun terjadi dengan alasan dana BOS dari Kemenag pusat masih diblokir atau diberi tanda bintang,” kata Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) MI sewilayah Cangkuang, O. Solihin, di kantornya, Selasa (9/4/13).

Padahal, SD dan SMP yang berada di bawah Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten/kota sudah lama bisa mencairkan dana BOS. “Beban yang ditanggung MI dan MTs di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) jauh lebih berat daripada SD dan SMP karena sebagian besar bahkan semua pembiayaannya berasal dari BOS,” katanya.

Akibat BOS periode Januari-Maret belum cair sehingga para guru MI dan MTs belum bisa mendapatkan honor bulanannya. “Kesulitan makin parah karena MI dan MTs melaksanakan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) dan Ujian Madrasah (UM) serta Ujian Nasional (UN). Tentu UAMB, UM, dan UN membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” katanya.

Belum adanya kejelasan nasib BOS MI dan MTs periode Januari-Maret juga dibenarkan Kepala Kemenag Kab. Bandung, H. Cecep Kosasih, yang ditemui di sela-sela seleksi calon petugas haji di Aula Almuhairin, Kutawaringin. “Sampai kini belum ada kejelasan pencairan BOS MI dan MTs dari Januari-Maret, padahal saat ini sudah memasuki April. Kami hanya berharap agar Kemenag pusat segera bisa mengusahakan pencairan BOS ini,” katanya. (A-71/A_88)***

Baca Juga

85 Madrasah Aliyah Ikuti UNBK

JAKARTA,(PR).- Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang digelar mulai Senin 4 April 2016) ini tidak hanya diikuti oleh SMA dan SMK, namun juga Madrasah Aliyah (MA). Total terdapat sebanyak 85 MA yang terdiri dari negeri dan juga swasta menggelar UNBK di tahun 2016 ini.

Peserta UN Susulan tak Akan Dirugikan

JAKARTA,(PR).- Pemerintah memastikan peserta yang harus mengikuti ujian susulan karena kendala server tidak akan dirugikan.