Desentralisasi Belum Mampu Tingkatkan Kesejahteraan

JAKARTA, (PRLM).-Tahun ini Indonesia telah menginjak dekade kedua pelaksanaan desentralisasi pascareformasi tahun 1998. Berbagai kebijakan desentralisasi telah mengalami bongkar pasang demi mencapai tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Namun, implementasi kebijakan desentralisasi dianggap belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Salah satu penyebab utamanya yaitu lemahnya kewenangan pemerintah provinsi.

Guru Besar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. DR. Sofian Efendi mengatakan itu ketika menyampaikan Kuliah Umum bertema “Desentralisasi; Sejarah, Teori, dan Kebijakan” yang berlangsung di Universitas Katholik Atmajaya, Jln. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (9/4).

Sofian mengkritisi titik berat desentralisasi saat ini yang berada di kabupaten/kota. Padahal, skala ekonomi untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya lebih rendah dibanding pemerintah provinsi.

“Akibatnya penyerahan kepada kabupaten/kota sebagai unit yang lebih kecil dari provinsi jarang mampu memberikan kesejahteraan yang dicita-citakan karena scale ekonominya tidak cukup,” ujar Sofian yang juga menjadi Senior Advisor United Nations Development Programme (UNDP) itu.

Situasi menjadi lebih rumit akibat terjadinya pemekaran daerah yang sangat pesat. Jumlah pemerintah kabupaten/kota meningkat 200 buah selama 12 tahun terakhir, yaitu dari semula 304 kab/kota pada tahun 1998 menjadi 502 pada tahun 2010. Sementara, jumlah provinsi meningkat dari semula 27 provinsi pada tahun 1998 menjadi 34 provinsi pada tahun 2012.

“Dan ini sangat independen satu sama lain. Tidak ada kewenangan pusat. Jadi untuk bisa me-manage negara yang terdesentralisasi seperti sekarang ini, sangat diperlukan strong leadership. Maka kita sekarang menghadapi masalah rumit karena Indonesia sekarang bukan lagi satu unit state tapi jadi jaringan dari 500 unit pemerintahan,” katanya.

Mengutip laporan pembangunan manusia (human development report/HDR) 2013 yang dirilis United Nations Development Programme (UNDP), salah kaprah kebijakan desentralisasi di Indonesia menjadi salah satu penyebab Indonesia tidak berhasil masuk dalam tiga negara pemilik size ekonomi terbesar di Asia selain China dan India.

Indonesia dinilai tidak memiliki pemerintah pusat yang kuat yang dapat mengontrol level pemerintahan di bawahnya. Oleh karena itu, Sofian merekomendasikan agar penguatan kewenangan pemerintah provinsi dapat termuat dalam desain kebijakan desentralisasi yang baru.

“Bagaimana bisa mengawasi 502 unit pemda tanpa pemerintah pusat yang kuat, sementara pemerintah provinsi setengah lumpuh karena tidak jelas kewenangannya,” ucapnya.

Dalam kuliah umum yang berdurasi kurang lebih 60 menit itu juga turut hadir Rektor Unika Atma Jaya Prof. Dr. Ir. M.M. Lanny W. Pandjaitan, M.T.; Dekan FE Unika Atma Jaya Andre Ata Udjan, Ph.D; Managing Country Director UNDP, Stephen Rodrigues; dan Ketua Juri Hibah Penelitian Dr. Siti Saadah.

Selain itu, kuliah umum juga dihadiri para civitas akademika dari berbagai universitas antara lain Universitas Andalas, Universitas Almusilim Aceh, Unversitas Curtin, Universitas of Western Australia, dan lainnya.

Sebagai rangkaian dari upaya mewujudkan prinsip desentralisasi yang lebih baik, peran serta dunia pendidikan sebagai “pemasok” ilmuwan dan memperkaya dana analisa praktisi agar lebih inovatif sangat diperlukan.

Dalam hal ini, United Nations Development Programme (UNDP) dengan BAPPENAS melalui Proyek Penguatan Tata Kelola Pemerintah Provinsi (Provincial Governance Strengthening Programme, PGSP) menggandeng Universitas Katholik Atmajaya sebagai salah satu rekan kerja mewujudkan keterhubungan yang erat antara dunia pendidikan dengan praktisi serta pengampu kebijakan di bidang tata kelola pemerintahan daerah.

Salah satu kegiatan utama yang dilakukan yaitu pemberian hibah penelitian di bidang desentralisasi bagi mahasiswa S1, S2, S3, dan peneliti muda di bawah usia 33 tahun. Hibah penelitian di bidang ini tergolong baru dan pada awalnya diperkirakan akan sepi peminat.

Akan tetapi, prediksi tersebut ternyata meleset karena panitia menerima 140 proposal penelitian mengenai desentralisasi yang datang dari berbagai penjuru Indonesia. Beberapa proposal juga datang dari mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh studi di luar negeri.

Kelima pemenang hibah tersebut, yaitu Dicky Andrika (kategori S1) dari Universitas Andalas; Aryos Nivada (kategori peneliti muda) dari Universitas Almuslim; Abdullah Sanusi (kategori peneliti muda) dari Universitas Curtin; Rumayya Batubara (kategori S3) dari University of Western Australia; dan Risky Raisa (kategori peneliti muda) yang saat ini bekerja di Kemenko Perekonomian.

Managing Country Director UNDP, Stephen Rodrigues mengatakan bahwa program hibah penelitian desentralisasi tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan oleh UNDP dengan menggandeng kalangan universitas.

Sebelumnya, UNDP juga bekerjasama dengan Universitas di Papua dan Papua Barat. “Tapi kerjasama ini agak berbeda dan spesial karena ini pertama kali memberikan program hibah untuk mahasiswa dan peneliti muda dan juga kuliah umum dari senior advisor dalam satu kegiatan,” ujarnya.

Program tersebut bertujuan untuk melihat perspektif senior dan peneliti junior terhadap isu desentralisasi. Stephen mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap desentralisasi juga harus disebarluaskan kepada kalangan yang lebih luas. Kebijakan desentralisasi dilakukan di hampir semua negara. Meski berbeda-beda, namun tujuannya semua sama yaitu untuk pemerataan kesejahteraan rakyat.

“Kita melihat banyak negara yang gagal melakukan desentralisasi atau tidak sesuai ekspektasi. Kunci pentingnya adalah aktor lokal yang bisa menjawab tantangan pembangunan. Tidak hanya aktor individu, tapi semua kalangan termasuk kalangan akademik yang bisa menyumbangkan penelitian tentang berhasil dan tidaknya desentralisasi serta faktor-faktor yang bisa mempengaruhi agar desentralisasi itu berhasil,” katanya.

UNDP juga mendukung agar kalangan akademik dapat berkontribusi dalam proses pembahasan revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini tengah dibahas di parlemen. Menurut dia, proses perumusan kebijakan publik akan berhasil jika bisa menampung semua kalangan, termasuk kalangan intelektual.

Stephen menambahkan bahwa UNDP bekerja di 177 negara bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendorong pencapaian target millenium development goals (MDGs).

Dari pengalaman tersebut, keberhasilan desentralisasi dan reformasi birokrasi menjadi faktor penyebab penting peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, UNDP menaruh perhatian yang besar terhadap kedua hal tersebut.

Di Indonesia sendiri, UNDP bekerjasama dengan Australian Aid dan pemerintah RI mendukung program bertajuk Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP) atau Penguatan Tata Kelola Pemerintah Provinsi yang sudah dilakukan sejak tahun 2009.

Program ini mendukung pemerintah untuk mendesain kebijakan dan menstimulasi inovasi pemerintah daerah di empat provinsi, yaitu Aceh, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Gorontalo. (A-156/A-89)***

Baca Juga

Serpihan Pesawat Lion Air JT 610 Ditemukan

JAKARTA, (PR).- Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) M Syaugie mengatakan pihaknya telah menemukan puing dan beberapa barang yang diduga berasal dari pesawat Lion Air JT 610 yang dilaporkan hilang kontak.