Dipertanyakan, Pencairan Insentif Jelang Pemilukada KBB

NGAMPRAH, (PRLM).- Dana insentif RT/RW di seluruh Kabupaten Bandung Barat untuk periode April-Juni 2013 yang sejatinya dicairkan pada akhir triwulan kedua telah dicairkan bersamaan dengan insentif untuk triwulan pertama. Pencairan insentif selama dua triwulan sekaligus itu dinilai sarat kepentingan politis menjelang Pemilukada Bandung Barat 19 Mei 2013.

“Biasanya dicairkan setiap akhir triwulan. Ini kok malah dicairkan pada awal triwulan. Kenapa ini terjadi menjelang Pemilukada, sedangkan sebelum-sebelumnya tidak pernah,” kata Gunawan Kartiwa, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bandung Barat, Selasa (9/4).

Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, Gunawan mengungkapkan, insentif RT/RW masing-masing sebesar Rp 75.000 dan Rp 100.000 per bulan itu dicairkan akhir pekan lalu. Namun, jumlah insentif tersebut dua kali lipat karena digabungkan dengan insentif triwulan kedua.

Tak hanya itu, kata Gunawan, insentif tersebut juga tanpa dikenai potongan pajak 10 persen seperti biasanya. Dia menduga hal itu berkaitan dengan kepentingan politis menjelang Pemilukada 19 Mei mendatang.

Dugaan tersebut, menurut dia, semakin kuat lantaran di beberapa daerah, amplop berisi uang insentif itu disertai stiker bergambar salah satu pasangan calon. “Ini jelas mengarah kepada penggiringan untuk memilih pasangan calon tersebut pada hari pencoblosan nanti,” ujarnya.

Ketua RW 11, Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Asep Suryana membenarkan pencairan insentif sekaligus untuk dua triwulan itu. Meski mengaku senang mendapatkan insentif lebih awal, dia tetap mempertanyakannya.

“Biasanya juga dicairkan setiap tiga bulan, tetapi sekarang dicairkan langsung untuk enam bulan. Ini juga tidak dipotong pajak, padahal biasanya ada potongan pajak 10 persen,” tuturnya.

Ketua Forum RW Kabupaten Bandung Barat, Rahwan membenarkan jika stimulan bagi RT dan RW sudah dicairkan oleh Pemkab Bandung Barat pekan lalu. Jika dikalkulasikan, insentif untuk pengurus RT/RW yang dicairkan untuk dua triwulan itu mencapai Rp 5,3 miliar.

“Di KBB ada 3.370 RW dan sekitar 7.300 RT. Pencairan insentif selama enam bulan untuk RW masing-masing Rp 600.000 dan RT masing-masing Rp 450.000,” katanya seraya menambahkan bahwa dirinya belum bisa memastikan bahwa dalam pencairan insentif itu terdapat indikasi dukungan politik terhadap salah satu pasangan calon.

Insentif untuk pengurus RT/RW di Kabupaten Bandung Barat kini memasuki tahun ketiga. Teknisnya, pencairan uang dilakukan secara tunai oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) di setiap kantor desa.

Kepala DPPKAD, Sudibyo dan Kepala BPMPD Aseng Junaedi belum bisa dikonfirmasi mengenai pencairan insentif RT/RW untuk dua triwulan sekaligus itu. Panggilan telefon dan pesan singkat yang dikirimkan tak berbalas. (A-192/A-89)***

Baca Juga

Kader Taat Hukum, Politik Uang Akan Hilang

JAKARTA, (PR).- Menghilangkan politik uang di partai harus dilakukan melalui penegakan hukum. Namun yang menjadi permasalahan adalah menciptakan keterikatan pada hukum bagi kader partai.

Akbar Tandjung Sarakan Kader Partai Golkar tidak Rangkap Jabatan

JAKARTA, (PR).- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung mengaku pernah berbicara dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR, Ade Komaruddin dan menyarankan untuk tidak maju sebagai ketua umum Partai Golkar dalam Munaslub di Bali, yang akan diselenggarakan tanggal 15

Airlanga tak Mau Ada Skenario Aklamasi

NUSA DUA, (PR).- Bakal Calon Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menilai, tidak ada kemenangan secara aklamasi dalam Musyawarah Partai Golkar 2016. Hal itu dia katakan dengan merujuk kepada AD/ART Partai Golkar.

Setya Novanto Ketua Umum Golkar Baru

NUSA DUA, (PR).- Setya Novanto terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2014-2019 setelah mengantongi 277 suara dari total 554 suara dalam pemilihan, Selasa, 17 Mei 2019.