Dipertanyakan, Pencairan Insentif Jelang Pemilukada KBB

POLITIK

NGAMPRAH, (PRLM).- Dana insentif RT/RW di seluruh Kabupaten Bandung Barat untuk periode April-Juni 2013 yang sejatinya dicairkan pada akhir triwulan kedua telah dicairkan bersamaan dengan insentif untuk triwulan pertama. Pencairan insentif selama dua triwulan sekaligus itu dinilai sarat kepentingan politis menjelang Pemilukada Bandung Barat 19 Mei 2013.

“Biasanya dicairkan setiap akhir triwulan. Ini kok malah dicairkan pada awal triwulan. Kenapa ini terjadi menjelang Pemilukada, sedangkan sebelum-sebelumnya tidak pernah,” kata Gunawan Kartiwa, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bandung Barat, Selasa (9/4).

Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, Gunawan mengungkapkan, insentif RT/RW masing-masing sebesar Rp 75.000 dan Rp 100.000 per bulan itu dicairkan akhir pekan lalu. Namun, jumlah insentif tersebut dua kali lipat karena digabungkan dengan insentif triwulan kedua.

Tak hanya itu, kata Gunawan, insentif tersebut juga tanpa dikenai potongan pajak 10 persen seperti biasanya. Dia menduga hal itu berkaitan dengan kepentingan politis menjelang Pemilukada 19 Mei mendatang.

Dugaan tersebut, menurut dia, semakin kuat lantaran di beberapa daerah, amplop berisi uang insentif itu disertai stiker bergambar salah satu pasangan calon. “Ini jelas mengarah kepada penggiringan untuk memilih pasangan calon tersebut pada hari pencoblosan nanti,” ujarnya.

Ketua RW 11, Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Asep Suryana membenarkan pencairan insentif sekaligus untuk dua triwulan itu. Meski mengaku senang mendapatkan insentif lebih awal, dia tetap mempertanyakannya.

“Biasanya juga dicairkan setiap tiga bulan, tetapi sekarang dicairkan langsung untuk enam bulan. Ini juga tidak dipotong pajak, padahal biasanya ada potongan pajak 10 persen,” tuturnya.

Ketua Forum RW Kabupaten Bandung Barat, Rahwan membenarkan jika stimulan bagi RT dan RW sudah dicairkan oleh Pemkab Bandung Barat pekan lalu. Jika dikalkulasikan, insentif untuk pengurus RT/RW yang dicairkan untuk dua triwulan itu mencapai Rp 5,3 miliar.

“Di KBB ada 3.370 RW dan sekitar 7.300 RT. Pencairan insentif selama enam bulan untuk RW masing-masing Rp 600.000 dan RT masing-masing Rp 450.000,” katanya seraya menambahkan bahwa dirinya belum bisa memastikan bahwa dalam pencairan insentif itu terdapat indikasi dukungan politik terhadap salah satu pasangan calon.

Insentif untuk pengurus RT/RW di Kabupaten Bandung Barat kini memasuki tahun ketiga. Teknisnya, pencairan uang dilakukan secara tunai oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) di setiap kantor desa.

Kepala DPPKAD, Sudibyo dan Kepala BPMPD Aseng Junaedi belum bisa dikonfirmasi mengenai pencairan insentif RT/RW untuk dua triwulan sekaligus itu. Panggilan telefon dan pesan singkat yang dikirimkan tak berbalas. (A-192/A-89)***

Baca Juga

Jokowi Mempunyai Kelemahan Maladministrasi

POLITIK

TASIKMALAYA, (PRLM).- Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Mohamad Sohibul Iman merasa sedih Indonesia mempunyai presiden seperti Joko Widodo. Pasalnya, Jokowi mempunyai kelemahan maladministrasi.

Ketua Komisi I DPR : Bang Yos Sudah Lanjut, Tapi Orangnya Gaul

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Penunjukan Letjen (Pur) Sutiyoso sebagai Kepala BIN menggantikan posisi Marciano Norman mengundang pertanyaan lantaran usianya dinilai sudah lanjut, sementara penunjukan Kasad Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI, lancar-lancar saja, tidak ada yang protes.

‎Tak Semua Masyarakat Tahu Pilkada Serentak 9 Desember

POLITIK

‎JAKARTA, (PRLM).- Pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015 belum diketahui oleh semua lapisan masyarakat termasuk di daerah penyelenggara pilkada. Salah satunya yakni masyarakat di Kota Dumai, Provinsi Riau, Sumatra.

Pemimpin yang Ingkar Janji Perlu Difatwai MUI

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin mengakui jika saat ini banyak usulan dari masyarakat agar pemimpin yang ingkar janji itu difatwai MUI, karena janji itu utang.