Pencairan Dana BOS untuk SMA/SMK di Kota Bekasi Terhambat Akibat Persoalan Administrasi

BEKASI, (PRLM).-Pencairan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) untuk jenjang SMA/SMK terkendala persoalan administrasi. Akibatnya, dana BOS dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut hingga kini belum diterima sekolah.

“Ada kelengkapan administrasi yang belum dipenuhi, sehingga transfer dananya belum dilakukan. Ini saya akan segera mengurusinya ke Dinas Pendidikan Jawa Barat di Bandung,” ucap Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Encu Hermana saat ditemui di Gedung Balai Patriot Kota Bekasi, Selasa (9/3).

Kelengkapan administrasi yang dimaksudnya menyangkut perjanjian seputar pengelolaan dana BOS. Meskipun kali ini merupakan tahun kedua dana BOS ditransfer langsung ke sekolah, tanpa melalui kas Disdik Kota Bekasi, tapi penandatanganan perjanjiannya tetap dilakukan pihak Disdik Kota Bekasi.

Menurut Encu, perjanjian yang harus ditandatanganinya itu memuat poin-poin berupa hak dan kewajiban Disdik Kota Bekasi. Disdik Kota Bekasi diwajibkan memonitor penerima dana BOS berikut penggunaan serta pertanggungjawabannya. Bilamana terjadi penyimpangan pada tahapan-tahapan tersebut, Disdik Kota Bekasi wajib melaporkannya.

“Jadi kami tetap bertanggung jawab terhadap penggunaan dana BOS itu walaupun penyalurannya tidak melalui Disdik,” katanya.

Dana BOS dari Pemprov Jabar untuk jenjang SMA/SMK sebesar Rp 200.000 per siswa per tahun. Dengan asumsi ada sekitar 21.979 siswa SMA dan 6.766 siswa SMK di Kota Bekasi, maka total dana BOS tingkat SMA/SMK yang diterima Kota Bekasi sekitar Rp 5,7 miliar.

Selain dari Pemprov Jabar, siswa SMA/SMK di Kota Bekasi juga menerima BOS dari pemerintah pusat yang besarannya Rp 1 juta per siswa per tahun.

Dengan tambahan program Sekolah Bebas Biaya (SBB) yang digagas Pemerintah Kota Bekasi mulai tahun 2013 ini, siswa SMA/SMK tersebut menerima pula bantuan operasional pendidikan senilai Rp 170.000 per siswa per bulan.

“Gabungan BOS dari pemerintah pusat, Pemprov Jabar, serta SBB Pemkot Bekasi membuat biaya biaya standar penyelenggaraan pendidikan senilai Rp 270.000 per siswa per tahun telah terpenuhi,” katanya. (A-184/A-89)***

Baca Juga

KEPALA Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Haneda Srilastoto menerima perwakilan yang mengatasnamakan warga Bandung, di Kantor Ombudsman, Jln. Kebon Waru Utara, Kota Bandung, Senin (25/8/2014). Pengaduan ke Ombudsman untuk melaporkan tidak adanya penegaka

Laporkan Pelanggaran UN di Jabar Melalui Ombudsman

BANDUNG, (PR).- Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat membuka Pos Pemantauan dan Pengaduan Ujian Nasional dan Penerimaan Peserta Didik Baru 2016 pada wilayah penyelenggaraan Ujian Nasional dan PPDB di Provinsi Jawa Barat mulai Senin, 4 April 2016.

Kepala Sekolah Swasta Protes Sistem Penerimaan Murid Sekolah Negeri

CIANJUR, (PR).- Sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) swasta yang ada di Kabupaten Cianjur protes atas adanya kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi sekolah negeri diperbolehkan sebanyak-banyaknya asalkan sarana dan prasana sekolahnya memadai.

SEJUMLAH mahasiswa Penstrada Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Universitas Pendidikan Indonesia melakukan aksi unjuk rasa, di depan Gedung Sate, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Senin (7/1). Aksi menolak Kurikulum 2013 itu, sebagai bentuk penolakan rencana p

Komisi X Minta Segerakan Penerapan Kurikulum 2013

JAKATA, (PR).- Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat mendesak pemerintah menetapkan satu kurikulum. Tidak seperti saat ini, ada yang menerapkan kurikulum lain di samping Kurikulum tahun 2013 (K-13).