Pencairan Dana BOS untuk SMA/SMK di Kota Bekasi Terhambat Akibat Persoalan Administrasi

BEKASI, (PRLM).-Pencairan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) untuk jenjang SMA/SMK terkendala persoalan administrasi. Akibatnya, dana BOS dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut hingga kini belum diterima sekolah.

“Ada kelengkapan administrasi yang belum dipenuhi, sehingga transfer dananya belum dilakukan. Ini saya akan segera mengurusinya ke Dinas Pendidikan Jawa Barat di Bandung,” ucap Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Encu Hermana saat ditemui di Gedung Balai Patriot Kota Bekasi, Selasa (9/3).

Kelengkapan administrasi yang dimaksudnya menyangkut perjanjian seputar pengelolaan dana BOS. Meskipun kali ini merupakan tahun kedua dana BOS ditransfer langsung ke sekolah, tanpa melalui kas Disdik Kota Bekasi, tapi penandatanganan perjanjiannya tetap dilakukan pihak Disdik Kota Bekasi.

Menurut Encu, perjanjian yang harus ditandatanganinya itu memuat poin-poin berupa hak dan kewajiban Disdik Kota Bekasi. Disdik Kota Bekasi diwajibkan memonitor penerima dana BOS berikut penggunaan serta pertanggungjawabannya. Bilamana terjadi penyimpangan pada tahapan-tahapan tersebut, Disdik Kota Bekasi wajib melaporkannya.

“Jadi kami tetap bertanggung jawab terhadap penggunaan dana BOS itu walaupun penyalurannya tidak melalui Disdik,” katanya.

Dana BOS dari Pemprov Jabar untuk jenjang SMA/SMK sebesar Rp 200.000 per siswa per tahun. Dengan asumsi ada sekitar 21.979 siswa SMA dan 6.766 siswa SMK di Kota Bekasi, maka total dana BOS tingkat SMA/SMK yang diterima Kota Bekasi sekitar Rp 5,7 miliar.

Selain dari Pemprov Jabar, siswa SMA/SMK di Kota Bekasi juga menerima BOS dari pemerintah pusat yang besarannya Rp 1 juta per siswa per tahun.

Dengan tambahan program Sekolah Bebas Biaya (SBB) yang digagas Pemerintah Kota Bekasi mulai tahun 2013 ini, siswa SMA/SMK tersebut menerima pula bantuan operasional pendidikan senilai Rp 170.000 per siswa per bulan.

“Gabungan BOS dari pemerintah pusat, Pemprov Jabar, serta SBB Pemkot Bekasi membuat biaya biaya standar penyelenggaraan pendidikan senilai Rp 270.000 per siswa per tahun telah terpenuhi,” katanya. (A-184/A-89)***

Baca Juga

Soal Bocor, Pemerintah Harus Evaluasi USBN

JAKARTA, (PR).- Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) masih karut-marut. Selain terkesan dipaksakan, pemerintah pusat, daerah dan pihak sekolah juga terbukti tak mampu menjaga esensi dari sebuah ujian, yakni menumbuhkan sikap jujur.

90 Persen Siswa SMK di Jabar Ikuti UNBK

BANDUNG, (PR).- Sebanyak 90 persen siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Barat, mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sementara 10 persen sisanya masih melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Kertas Pensil (UNKP).

UNBK SMK Tanpa Kecurangan

JAKARTA, (PR).- Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sederajat berjalan lancar tanpa kecurangan.

Pendaftaran SBMPTN Dimulai 11 April 2017

SOLO, (PR).- Pendaftaran mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2017, yang akan diikuti 85 PTN, termasuk ISI dan ISBI secara serentak akan dilaksanakan mulai 11 April 2017 sampai 5 Mei 2017.