Caleg DPR/DPRD 2014 yang Diajukan Parpol Terancam

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Seluruh calon legislatif DPR/DPRD yang diajukan oleh seluruh parpol peserta Pemilu 2014 berpotensi tidak sah dan terancam tidak bisa memenuhi syarat dan pencalonannya.

Hal ini terkait ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf i UU Pemilu, yang mensyaratkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) harus terdaftar sebagai pemilih.

"Merujuk Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang jadwal tahapan, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) baru bulan Juli 2013 dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten/kota baru mulai September 2013, sedangkan batas waktu penyerahan dokumen persyaratan bacaleg ke KPU tanggal 22 April ini. Ini jelas tak sinkron," ucap Pengamat Politik dari Sinergi Masyarakat untuk Indonesia (Sigma) Said Salahudin kepada "PRLM", di Jakarta, Senin (8/4).

Menurut UU Pemilu, kata dia, warga negara Indonesia baru bisa dikategorikan "terdaftar sebagai pemilih" apabila telah ditetapkan dalam DPS dan/DPT oleh KPU. Tidak bisa, misalnya, kategori terdaftar sebagai pemilih ditetapkan oleh KPU/KPUD berdasarkan suatu surat keterangan selain DPS dan DPT.

"Jelas ada pelanggaran terhadap UU Pemilu jika KPU kemudian menetapkan bacaleg terdaftar sebagai pemilih berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh jajaran KPU," ucapnya.

Dengan demikian, kata dia, patut diduga KPU telah melakukan kekeliruan yang cukup fatal dalam menyusun jadwal tahapan Pemilu. Itu karena, menurut pasal 4 UU Pemilu, tahapan penyusunan daftar pemilih telah ditempatkan sebagai tahapan Pemilu yang kedua, sementara tahapan pencalonan berada pada tahapan keenam. (A-194/A-26).***

Baca Juga

Jokowi Mempunyai Kelemahan Maladministrasi

POLITIK

TASIKMALAYA, (PRLM).- Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Mohamad Sohibul Iman merasa sedih Indonesia mempunyai presiden seperti Joko Widodo. Pasalnya, Jokowi mempunyai kelemahan maladministrasi.

Ketua Komisi I DPR : Bang Yos Sudah Lanjut, Tapi Orangnya Gaul

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Penunjukan Letjen (Pur) Sutiyoso sebagai Kepala BIN menggantikan posisi Marciano Norman mengundang pertanyaan lantaran usianya dinilai sudah lanjut, sementara penunjukan Kasad Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI, lancar-lancar saja, tidak ada yang protes.

‎Tak Semua Masyarakat Tahu Pilkada Serentak 9 Desember

POLITIK

‎JAKARTA, (PRLM).- Pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015 belum diketahui oleh semua lapisan masyarakat termasuk di daerah penyelenggara pilkada. Salah satunya yakni masyarakat di Kota Dumai, Provinsi Riau, Sumatra.

Pemimpin yang Ingkar Janji Perlu Difatwai MUI

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin mengakui jika saat ini banyak usulan dari masyarakat agar pemimpin yang ingkar janji itu difatwai MUI, karena janji itu utang.