Caleg DPR/DPRD 2014 yang Diajukan Parpol Terancam

JAKARTA, (PRLM).- Seluruh calon legislatif DPR/DPRD yang diajukan oleh seluruh parpol peserta Pemilu 2014 berpotensi tidak sah dan terancam tidak bisa memenuhi syarat dan pencalonannya.

Hal ini terkait ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf i UU Pemilu, yang mensyaratkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) harus terdaftar sebagai pemilih.

"Merujuk Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang jadwal tahapan, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) baru bulan Juli 2013 dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten/kota baru mulai September 2013, sedangkan batas waktu penyerahan dokumen persyaratan bacaleg ke KPU tanggal 22 April ini. Ini jelas tak sinkron," ucap Pengamat Politik dari Sinergi Masyarakat untuk Indonesia (Sigma) Said Salahudin kepada "PRLM", di Jakarta, Senin (8/4).

Menurut UU Pemilu, kata dia, warga negara Indonesia baru bisa dikategorikan "terdaftar sebagai pemilih" apabila telah ditetapkan dalam DPS dan/DPT oleh KPU. Tidak bisa, misalnya, kategori terdaftar sebagai pemilih ditetapkan oleh KPU/KPUD berdasarkan suatu surat keterangan selain DPS dan DPT.

"Jelas ada pelanggaran terhadap UU Pemilu jika KPU kemudian menetapkan bacaleg terdaftar sebagai pemilih berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh jajaran KPU," ucapnya.

Dengan demikian, kata dia, patut diduga KPU telah melakukan kekeliruan yang cukup fatal dalam menyusun jadwal tahapan Pemilu. Itu karena, menurut pasal 4 UU Pemilu, tahapan penyusunan daftar pemilih telah ditempatkan sebagai tahapan Pemilu yang kedua, sementara tahapan pencalonan berada pada tahapan keenam. (A-194/A-26).***

Baca Juga

Setya Novanto Akan Melantik DPD Golkar Jabar

BANDUNG,(PR).-Ketua Umum Partai Golongan Karya Setya Novanto akan melantik Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi dan jajaran pengurus baru periode 2016-2021, di Sentul Bogor, Rabu 1 Juni 2016.

Paripurna DPR Sahkan Perubahan Prolegnas 2016

JAKARTA, (PR).- DPR bersama Pemerintah bersepakat mengesahkan Perubahan Prolegnas Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2016 dan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019.