Caleg DPR/DPRD 2014 yang Diajukan Parpol Terancam

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Seluruh calon legislatif DPR/DPRD yang diajukan oleh seluruh parpol peserta Pemilu 2014 berpotensi tidak sah dan terancam tidak bisa memenuhi syarat dan pencalonannya.

Hal ini terkait ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf i UU Pemilu, yang mensyaratkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) harus terdaftar sebagai pemilih.

"Merujuk Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang jadwal tahapan, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) baru bulan Juli 2013 dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten/kota baru mulai September 2013, sedangkan batas waktu penyerahan dokumen persyaratan bacaleg ke KPU tanggal 22 April ini. Ini jelas tak sinkron," ucap Pengamat Politik dari Sinergi Masyarakat untuk Indonesia (Sigma) Said Salahudin kepada "PRLM", di Jakarta, Senin (8/4).

Menurut UU Pemilu, kata dia, warga negara Indonesia baru bisa dikategorikan "terdaftar sebagai pemilih" apabila telah ditetapkan dalam DPS dan/DPT oleh KPU. Tidak bisa, misalnya, kategori terdaftar sebagai pemilih ditetapkan oleh KPU/KPUD berdasarkan suatu surat keterangan selain DPS dan DPT.

"Jelas ada pelanggaran terhadap UU Pemilu jika KPU kemudian menetapkan bacaleg terdaftar sebagai pemilih berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh jajaran KPU," ucapnya.

Dengan demikian, kata dia, patut diduga KPU telah melakukan kekeliruan yang cukup fatal dalam menyusun jadwal tahapan Pemilu. Itu karena, menurut pasal 4 UU Pemilu, tahapan penyusunan daftar pemilih telah ditempatkan sebagai tahapan Pemilu yang kedua, sementara tahapan pencalonan berada pada tahapan keenam. (A-194/A-26).***

Baca Juga

PPP Menilai Usulan Komisi II Berpotensi Melanggar UU

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Usulan Komisi II DPR melalui rekomendasi panitia kerja (Panja) peraturan KPU tentang Pilkada berpotensi menabrak ketentuan undang-undang.

KPU Harus Tegas Terhadap Parpol yang Berkonflik

POLITIK
DIREKTUR Pusat Reformasi Kepemiluan dan Konstitusi, Refly Harun (kiri), memaparkan pendapatnya dalam diskusi "Kepesertaan Parpol Berkonflik dalam Pilkada" di Kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (28/4/2015). ‎*

JAKARTA, (PRLM).- ‎Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tegas dalam menetapkan aturan terkait keikutsertaan partai politik berkonflik dalam pemilihan kepala daerah serentak 2015. Ketegasan KPU ‎dibutuhkan seperti saat menentukan kepengurusan partai politik yang berkonflik saat pemilu 2009.

Agun, "Hentikan Arogansi DPR"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM). Arogansi kekuasaan DPR harus dihentikan, karena meembahayakan bagi kelangsungan demokrasi.

Bantul Terancam tak Ikut Pilkada Serentak

POLITIK

YOGYAKARTA, (PRLM).- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul terancam mundur di tahun 2017 mendatang, karena terkendala anggaran. Kebutuhan gelaran Pilbup sebesar Rp 18,6 miliar, namun saat ini Pemkab setempat baru menyetujui Rp 13 Miliar.