Caleg DPR/DPRD 2014 yang Diajukan Parpol Terancam

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Seluruh calon legislatif DPR/DPRD yang diajukan oleh seluruh parpol peserta Pemilu 2014 berpotensi tidak sah dan terancam tidak bisa memenuhi syarat dan pencalonannya.

Hal ini terkait ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf i UU Pemilu, yang mensyaratkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) harus terdaftar sebagai pemilih.

"Merujuk Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang jadwal tahapan, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) baru bulan Juli 2013 dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten/kota baru mulai September 2013, sedangkan batas waktu penyerahan dokumen persyaratan bacaleg ke KPU tanggal 22 April ini. Ini jelas tak sinkron," ucap Pengamat Politik dari Sinergi Masyarakat untuk Indonesia (Sigma) Said Salahudin kepada "PRLM", di Jakarta, Senin (8/4).

Menurut UU Pemilu, kata dia, warga negara Indonesia baru bisa dikategorikan "terdaftar sebagai pemilih" apabila telah ditetapkan dalam DPS dan/DPT oleh KPU. Tidak bisa, misalnya, kategori terdaftar sebagai pemilih ditetapkan oleh KPU/KPUD berdasarkan suatu surat keterangan selain DPS dan DPT.

"Jelas ada pelanggaran terhadap UU Pemilu jika KPU kemudian menetapkan bacaleg terdaftar sebagai pemilih berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh jajaran KPU," ucapnya.

Dengan demikian, kata dia, patut diduga KPU telah melakukan kekeliruan yang cukup fatal dalam menyusun jadwal tahapan Pemilu. Itu karena, menurut pasal 4 UU Pemilu, tahapan penyusunan daftar pemilih telah ditempatkan sebagai tahapan Pemilu yang kedua, sementara tahapan pencalonan berada pada tahapan keenam. (A-194/A-26).***

Baca Juga

PDIP Belum Pikirkan Risma Maju di Pilgub DKI

POLITIK
JAKARTA - Banyak yang menginginkan agar Wali Kota Surabaya Tri JAKARTA, (PRLM).- Rismaharini (Risma) maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) DKI 2017 untuk bersaing melawan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
 

Dukung Megawati, Program Poros Maritim Harus Masuk GBHN

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Prinsip-prinsip pembangunan nasional jangka panjang perlu dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara(GBHN). Dengan demikian, arah pembangunan menjadi jelas, konsisten, dan tidak berubah hanya berdasarkan selera pejabat yang sedang berkuasa.

DPR dan DPD Dorong Pembentukan Pansus Freeport

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dorong perlunya segera dibentuk Panitia Khusus atau Pansus PT Freeport, guna menuntaskan berbagai persoalan terkait pertambangan Freeport dan juga karut marut masalah perta

Munaslub Golkar tak Ditentukan Lewat Voting

POLITIK
JAKARTA, (PRLM).- Rapimnas Partai Golkar akan memutuskan partai pohon beringin itu mengambil langkah apakah ingin melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) atau tidak.