Caleg DPR/DPRD 2014 yang Diajukan Parpol Terancam

JAKARTA, (PRLM).- Seluruh calon legislatif DPR/DPRD yang diajukan oleh seluruh parpol peserta Pemilu 2014 berpotensi tidak sah dan terancam tidak bisa memenuhi syarat dan pencalonannya.

Hal ini terkait ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf i UU Pemilu, yang mensyaratkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) harus terdaftar sebagai pemilih.

"Merujuk Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang jadwal tahapan, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) baru bulan Juli 2013 dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten/kota baru mulai September 2013, sedangkan batas waktu penyerahan dokumen persyaratan bacaleg ke KPU tanggal 22 April ini. Ini jelas tak sinkron," ucap Pengamat Politik dari Sinergi Masyarakat untuk Indonesia (Sigma) Said Salahudin kepada "PRLM", di Jakarta, Senin (8/4).

Menurut UU Pemilu, kata dia, warga negara Indonesia baru bisa dikategorikan "terdaftar sebagai pemilih" apabila telah ditetapkan dalam DPS dan/DPT oleh KPU. Tidak bisa, misalnya, kategori terdaftar sebagai pemilih ditetapkan oleh KPU/KPUD berdasarkan suatu surat keterangan selain DPS dan DPT.

"Jelas ada pelanggaran terhadap UU Pemilu jika KPU kemudian menetapkan bacaleg terdaftar sebagai pemilih berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh jajaran KPU," ucapnya.

Dengan demikian, kata dia, patut diduga KPU telah melakukan kekeliruan yang cukup fatal dalam menyusun jadwal tahapan Pemilu. Itu karena, menurut pasal 4 UU Pemilu, tahapan penyusunan daftar pemilih telah ditempatkan sebagai tahapan Pemilu yang kedua, sementara tahapan pencalonan berada pada tahapan keenam. (A-194/A-26).***

Baca Juga

Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bandung Barat Minta Pengurus Lama Legowo

NGAMPRAH, (PR).- Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bandung Barat Pipih Supriati meminta agar kepengurusan lama legowo menerima keputusan dari DPP terkait dengan pergantian kepengurusan. Sebab hal itu sebagai bentuk fatsun tehadap kebijakan internal partai.

DPD Gerindra: Somasi tak Perlu Ditanggapi

NGAMPRAH, (PR).- Somasi yang dilayangkan ke DPD Gerindra Jabar terkait dengan SK pergantian kepengurusan di DPC Gerindra Kabupaten Bandung Barat tidak perlu ditanggapi. Sebab, pergantian kepengurusan sudah ditetapkan DPP.

KPU Cimahi Dituntut Tegas dan Berintegritas

CIMAHI, (PR).- Penyelenggara Pilkada Kota Cimahi 2017 dituntut berintegritas dan tegas dalam menegakkan aturan. Penyelenggara juga harus cermat menyikapi celah yang dimanfaatkan oleh peserta untuk bisa lolos dari pelanggaran.

Golkar Apresiasi Kabinet baru Jokowi

JAKARTA, (PR).- Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo merombak susunan kabinetnya. Kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga dipuji karena Sri Mulyani dipandang punya kualitas yang sesuai.