Diduga Bagikan Uang ke Masyarakat

Cabup KBB Petahana Abubakar Dilaporkan

POLITIK

NGAMPRAH, (PRLM).- Calon Bupati Bandung Barat petahana nomor urut 5, Abubakar dilaporkan Tim Relawan Pasangan Calon nomor 3, Jamu Kertabudi-Agus Yasmin (JK-AY) ke Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) setempat.

Abubakar dilaporkan atas dugaan pelanggaran pemilukada dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat. "Laporan disertai bukti-buktinya, sudah kami serahkan ke Panwaslu pekan lalu," kata Kustiwa Kartawiria, Wakil Ketua Tim Relawan JK-AY didampingi sekretarisnya, Gunawan Rasyid.

Kustiwa mengungkapkan, tim relawan JK-AY menemukan dugaan pelanggaran Pemilukada yang dilakukan Abubakar pada Senin (1/4) pekan lalu. Dalam acara tabligh akbar di Desa Cirawamekar, Kecamatan Cipatat, Abubakar membagi-bagikan sejumlah uang kepada masyarakat diiringi ajakan untuk memilihnya pada pencoblosan 19 Mei nanti.

Momen yang hanya berlangsung sekitar 10 menit itu diabadikan melalui kamera ponsel salah seorang relawan JK-AY. Dalam foto tersebut, Abubakar tampak berpidato sambil memegang mikrofon dan sejumlah uang di atas panggung.

Kustiwa melaporkan kejadian itu kepada Panwaslu Kabupaten Bandung Barat pada 3 April, atau dua hari setelah kejadian. Dia berharap agar Panwaslu memproses laporan tersebut secara objektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Jangan sampai karena yang dilaporkan itu calon petahana, Panwas jadi setengah-setengah memprosesnya," kata Kustiwa. (A-192/A-26).***

Baca Juga

DPR RI akan Inisiasi Gerakan Parliament to Parliament

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- DPR RI ingin menginisiasi gerakan parliament to parliament antarnegara Asia Afrika. Hal itu dalam rangka mensejajarkan pemikiran antara DPR dengan pemerintah, yang sebelumnya telah bekerja sama dengan negara-negara Asia Afrika.

Banyak Kepentingan Daerah Tertolak

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla dinilai masih sentralistik sehingga belum mengakomodir kepentingan daerah. Banyak usulan dari daerah yang tertolak untuk implementasi 2015 dan 2016.

Intervensi Politik Makin Kuat

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Intervensi politik dari Dewan Perwakilan Rakyat kepada Komisi Pe‎milihan Umum (KPU) semakin kuat dengan rencana dipanggilnya KPU oleh pimpinan DPR. DPR tetap memaksakan agar rekomendasi Panja Pilkada Komisi II DPR dimasukkan dalam Peraturan KPU.

Agun, "Ada Satu Kelompok di DPR Paksakan Kehendak"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Ketua DPP Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan satu kelompok di DPR RI telah memaksakan kehendaknya terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) melalui Komisi II DPR.