Kasus Mantan Dirut PDAM Berlarut-Larut

MASSA yang menamakan dirinya Solidaritas Msyarakat Sunda Cianjur (Somasi) berunjuk rasa di depan kantor Kejari CIanjur, Jalan Muwardi, Cianjur, Senin (8/4),meminta Kejari untuk cepat menyelesaikan proses hukum mantan Dirut PDAM, YJ yang diduga melakukan k
WILUJENG KHARISMA/PRLM
MASSA yang menamakan dirinya Solidaritas Msyarakat Sunda Cianjur (Somasi) berunjuk rasa di depan kantor Kejari CIanjur, Jalan Muwardi, Cianjur, Senin (8/4),meminta Kejari untuk cepat menyelesaikan proses hukum mantan Dirut PDAM, YJ yang diduga melakukan korupsi dana operasional Tahun 2008-2010.*

CIANJUR, (PRLM).- Ratusan massa yang tergabung dalam Somasi (Solidaritas Masyarakat Sunda Cianjur) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur, Jalan Muwardi, Cianjur, Senin (8/4).

Mereka mendesak Kejari Cianjur segera menyelesaikan proses hukum mantan Direktur Umum PDAM Cianjur, YJ.

YJ pun saat ini, sudah dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan PDAM Tirta Mukti yang terjadi sepanjang tahun 2007-2011.Namun, mereka menilai kasus PDAM Gate itu dinilai berlarut-larut, padahal status tersangka sudah ditetapkan namun penahanan belum juga dilakukan

"Selain mendesak Kejari Cianjur, kami kesini juga untuk menyampaikan temuan baru kami tentang kenaikan tarif PDAM yang dilakukan tanpa SK Bupati. Tarif kenaikan itu pun diduga kuat dinikmati mantan Dirut PDAM saat itu dengan total kerugian hingga Rp 2,1 milyar," kata Kordinator aksi, Andy Syarif Hidayatullah.

Andy mengatakan kasus korupsi di PDAM ini sudah lama ditangani Kajari Cianjur. Namun, hingga kini kasusnya belum juga selesai. Bahkan, kata Andy, proses penyelidikan dan penyidikan atas kasus PDAM tersebut sudah berlangsung sekitar setahun lebih.

Selain meminta ketegas Kejari mengenai kasus ini, kata Andy, kedatangannya bersama rekan-rekannya sebagai bentuk dukungan kepada Kejari Cianjur dalam penegakan supremasi hukum atas kasus dugaan korupsi di tubuh PDAM Tirta Mukti."Aksi kami ini sebagai bentuk dukungan terhadap proses penyidikan yang tengah dilakukan pihak Kejari Cianjur," katanya. (A-186/A-26).***

Baca Juga

Lebih Rendah Mana, Upah Minimum Buruh atau PNS?

SETIAP November gubernur menetapkan upah minimum bagi buruh swasta baik di kota maupun kabupaten, yang berlaku per Januari tahun berikutnya. Upah Minimum Kota/Kabupaten mengacu pada  inflasi dan pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap daerah.

KBM Belum Sepenuhnya Normal Pasca Pengukuran Lahan Ricuh

MAJALENGKA,(PR).- Kegiatan belajar mengajar di SD Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka mulai berangsur normal walaupun belum seluruhnya masuk sekolah, setelah pelaksanaan pengukuran lahan untuk perluasan Bandara Internasiolan Jawa Barat beberapa hari lalu.

Tim Saber Pungli Cirebon Terkendala Dana

CIREBON, (PR).- Pembentukan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Kota Cirebon terkendala pendanaan. Namun Pemkot Cirebon tetap akan mengusahakan agar dananya bisa dianggarkan di APBD 2017.

Tiga Bendungan Segera Dibangun di Jabar

JAKARTA, (PR).- Tiga bendungan yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat ditandangani kontraknya secara serentak dan segera dibangun. Selain untuk mengatasi kebutuhan air, pembangunan ketiga bendungan itu juga untuk mengendalikan banjir dan mendukung irigasi pertanian.