KPU Kota Bandung Buka Penerimaan Berkas Caleg 9-22 April 2013

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung mulai menerima berkas calon legislatif (caleg) dari partai politik (parpol) pada 9-22 April 2013 mendatang. Diharapkan, para caleg yang diusung parpol tersebut berkualitas, memiliki integritas dan tak bermasalah untuk maju dalam pemilihan legislatif.

Demikian kata Ketua KPU Kota Bandung Apipudin di Bandung, Minggu (7/4/13). "Untuk indikator caleg itu diserahkan kepada parpol masing-masing," tuturnya di Bandung, Minggu (7/4).

Dia menambahkan, KPU menerima berkas pendaftaran mulai pukul 08.00-16.00 di Kantor KPU Kota Bandung. "Mekanismenya tak jauh dari pendaftaran bakal pasang calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Bandung 2013. Jadi datang saja ke Kantor KPU Kota Bandung,"ujarnya.

Namun, tutur Apipudin, perbedaan antara penerimaan berkas pendaftaran dan pencalegan terletak pada batas waktu penerimaan terakhir. "Jika pada pendaftaran Pilwalkot batas waktu penerimaan di hari terakhir hingga pukul 00.00 WIB, tengah malam. Sedangkan pada penerimaan berkas pencalegan tetap pada pukul 16.00 WIB,"ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan, akan dilakukan verifikasi administrasi dan faktual sesudah penerimaan berkas pencalegan ditutup KPU. "Kami melakukan verifikasi administrasi surat-surat caleg terkait persyaratannya,"katanya. Sedangkan verifikasi faktual dilakukan untuk memeriksa surat persyaratan caleg yang dianggap diragukan keabsahannya.

Sementara itu, untuk menyosialisasikan satu tahun menjelang Pemilu 2014, KPU Kota Bandung menggelar Jalan Sehat Pemilu Jurdil pada Minggu (7/4). Sekitar 300 peserta turut hadir dalam jalan sehat tersebut. Acara tersebut dimulai pukul 07.00 WIB dengan titik awal dari Jalan Cikapundung Timur dan berakhir di Lapangan Tegallega. (A-201/A-108)***

Baca Juga

DPR Perlu Bermitra Strategis Dengan Pers

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan dalam upaya meningkatkan kinerja DPR RI, dewan perlu bermitra strategis dengan pers. Di mana pers diharapkan ikut menyosialisasikan tugas pokok dan fungsi DPR RI.

‎Dana Aspirasi Rp 20 M Tiap Anggota DPRD Pasti Terealisasi

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Usulan dana aspirasi Rp 20 miliar per anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipastikan terealisasi. Kamis (11/6/2015), Badan Legislasi DPR membentuk panitia kerja untuk menyusun peraturan DPR tentang dana program pembangunan daerah pemilihan tersebut.

Dugaan Korupsi Massal di Dana Aspirasi

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Direktur Centre for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, mengatakan ‎dugaan korupsi massal bisa timbul jika melihat kondisi dapil masing-masing anggota dewan, yakni dana aspirasi ini muncul dari konstituen ketika mereka reses di dapil.

Dua Pasal UU MD3 Disalahtafsirkan, NasDem Tolak Dana Aspirasi

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Fraksi Partai NasDem DPR RI menolak usulan dan pembahasan dana aspirasi Rp 20 miliar tersebut, karena sejumlah pihak salah menafsirkan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Karena itu, NasDem mendesak DPR merevisi UU MD3 tersebut.