Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Tuntut Kejelasan Status

JAKARTA, (PRLM).-Pemegang polis asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 (AJB) memohonkan pengujian pasal 7 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Para pemegang polis khawatir karena ketidakjelasan status hukum badan usaha asuransi AJB akibat pemerintah dan DPR belum juga menerbitkan UU yang mengatur badan hukum perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama (mutual), seperti AJB.

Sidang pendahuluan berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jln. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (3/4).

Kepada Majelis Hakim, kuasa hukum pemohon menyampaikan bahwa pasal 7 ayat (3) UU tersebut menyebutkan bahwa ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk badan usaha (mutual) diatur lebih lanjut dengan UU.

Namun, hingga saat ini, pemerintah dan DPR tidak juga menerbitkan UU sebagaimana diamanatkan pasal 7 ayat (3) tersebut. “Setelah 21 tahun UU tersebut tidak kunjung datang. Selama ini tidak ada kepastian hukum terhadap usaha perasuransian,” ujar pemohon, Jaka Erwanto.

Selain bentuk usaha mutual, pasal tersebut juga menyebut bentuk usaha lain, yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi. Untuk kedua jenis bentuk usaha tersebut, sudah ada UU yang khusus mengaturnya.

“Hanya yang berbentuk usaha mutual ini yang belum ada aturannya. Di Indonesia, hanya satu, yaitu AJB ini sejak tahun 1912,” ujarnya.

Ketidakjelasan status hukum itu juga dinilai menimbulkan tindakan diskriminatif terhadap bentuk usaha mutual. Misalnya, ketika hendak mengikuti tender, AJB selalu dianggap tidak memenuhi syarat karena bukan badan hukum yang berbentuk persero.

Hal itu membuat ia khawatir karena sebagai pemegang polis, ia terus membayar premi asuransi setiap tahunnya sebesar Rp 3 juta sejak tahun 2004. “Kita gak ngerti apakah nanti preminya bisa diklaim atau tidak,” ujarnya.

Mutual adalah badan hukum peninggalan Belanda. Dalam anggaran dasar AJB, pemegang polis sekaligus sebagai pemilik perusahaan. Karena gerak perusahaan menjadi terbatas akibat ketidakjelasan status hukum itu, pemegang polis tidak mendapat pembagian laba.

Selain itu, pengelolaan keuangan pun tidak transparan. Badan perwakilan anggota (BPA) yang seharusnya diisi oleh para pemegang polis itu kerap dijadikan ajang politik karena diisi oleh gubernur, bupati, dan pejabat-pejabat tinggi.

“Ada juga penjualan asset yang tidak transparan. Banyak investasi yang dikelola sangat tidak transparan karena tidak ada yang punya dan tidak ada yang mengawasi,” ucapnya. (A-156/A-89)***

Komentari di Facebook !