Pemilukada Tak Punya Standar Biaya

JAKARTA, (PRLM).- Selama ini penyelenggaraan pemilukada tidak memiliki standar biaya anggaran, tetapi disesuaikan dengan APBD dan pendapatan asli daerah (PAD), atau dana alokasi umum (DAU) dan sebagainya, yang memang kurang bisa dipertanggungjawabkan.

Hal itu dikatakan Hakam Naja dalam dialektika demokrasi "Penghamburan Uang Negara Dalam Pemilukada" bersama Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Kemendagri, Dodi Riatmadji dan pakar tata negara Margarito Kamis, di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (2/4).

Untuk masa mendatang hal itu akan diatur sesuai indeks daerah, yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, dan tentu jumlah pendapatan kotor daerah (PDBD) dan lain-lainnya. “Dana pemilukada selama ini mencapai sekitar Rp 20 trilyun,” tegas Hakam.

Selain itu dalam RUU tersebut juga akan mengatur tentang elektronik voting (E-Voting). Hanya saja masalah E-Voting itu kata Hakam Naja, terkait dengan kultur di mana rakyat belum percaya betul terhadap proses elektronik karena integritas sistem elektronik, yang masih dipertanyakan.

“Kecuali kalau semacam ATM, di mana setelah mengambil uang, struknya keluar dan itu sebagai bukti pemilihan. Kita akan coba untuk daerah yang siap seperti Jembrana (Bali), Jakarta, dan daerah lain,” tutur politisi PAN itu.

Menyinggung pemungutan suara ulang (PSU), yang selama ini tidak dianggarkan, dalam RUU nanti akan disiapkan untuk mengantisipasi biaya yang dibutuhkan agar tidak menimbulkan masalah. Misalnya melalui APBD-P. “Khusus untuk anggaran PSU itu nanti bisa diatur melalui APBD-P,” katanya.

Sementra Dodi mengemukakan, sebenarnya tujuan pemerintah melalui pembahasan RUU itu bagaimana proses pemilukada ini akan berlangsung lebih baik dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Terutama menyangkut PSU dan biaya keamanan, yang belum dianggarkan.

“Jadi, selain penghematan uang negara, juga untuk menghilangkan mahar politik untuk partai,” ujarnya.

Sementara Margarito mengemukakan, Kemendagri dengan berbagai alasan selama ini mengusulkan pemilukada dipilih kembali oleh DPRD. “Kalau kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD, lalu bagaimana dengan fungsi KPU, Bawaslu, dan seterusnya yang selama ini merupakan bagian dari penyelenggara pemilu?

Dikatakanhya, memang tetap ada masalah dengan pemilihan langsung, tapi proses demokrasi ini harus dilanjutkan dengan terus melakukan pembenahan untuk membuat sistem dan prosedur yang lebih baik lagi. "Hanya saya mengusulkan penghitungan suara itu langsung dari TPS ke KPU. Tak lagi melalui PPK, KPUD Kabupaten/Kota, dan KPUD Provinsi. Dengan begitu, suara rakyat lebih bisa dipertanggungjawabkan, termasuk ketika ada sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi,” tegas Margarito. (A-109/A-26)***

Komentari di Facebook !
Customize This