Perubahan SOTK dari Dispenda ke DPP Diharapkan Bisa Tajamkan Lini Penagihan Piutang

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).-Pengubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) ke Dinas Pelayanan Pajak (DPP) di lingkungan Pemkot Bandung diharapkan bisa menajamkan lini penagihan piutang. Apalagi, selama ini penagihan menjadi salah satu sektor yang dianggap lemah.

"Memang penagihannya masih lemah, apalagi karena sebelum perubahan SOTK ini ada tumpang tindih pekerjaan, sehingga beberapa bagian merasa bingung," kata Plt. Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto, di sela-sela melakukan kunjungan ke Kantor DPP di Balai Kota Bandung, Selasa (2/4).

Dengan adanya perubahan SOTK itu, kata Yossi, ada beberapa bagian yang ditambah, seperti seksi penagihan, pembukuan, dan pengelolaan piutang.

Selain itu, Yossi juga mengatakan bahwa dengan adanya pengubahan SOTK tersebut, target pendapatan bisa meningkat menjadi Rp 1,56 triliun tahun ini.

Dengan perubahan tersebut, kata Yossi, saat ini DPP akan lebih fokus pada penarikan pajak. Sedangkan penerimaan non pajak dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).

Dia menambahkan, dinas ini melakukan penarikan terhadap sembilan jenis pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hotel, restoran, parkir, reklame, penerangan jalan umum (PJU), air bawah tanah, dan BPHTB. Dari sembilan jenis pajak itu, PBB memiliki potensi tertinggi. Sedangkan untuk piutang terbesar, yaitu dari sektor reklame.

Selain Dispenda yang dirombak menjadi DPP, SOTK untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga diubah. Yossi berharap, penggantian itu bisa meningkatkan kinerja pegawai dan meningkatkan pelayanan publik.

"Khusus untuk Satpol PP tentu sesuai dengan tupoksinya, harus lebih melakukan penegakan terhadap perda, untuk penambahan personnel seperti yang sering dikeluhkan akan kami bahas secepatnya," kata Yossi. (A-175/A-89)***

Baca Juga

Pernikahan Dini di Indonesia Peringkat Dua di Asia

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PLFM).- Dalam undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 7 disebutkan untuk melangsungkan pernikahan, batas minimal usia wanita adalah 16 tahun dan pria 19 tahun. Pernikahan yang berlangsung di bawah itu, disebut dengan pernikahan dini.

2.000 Orang Ikuti Hari Krida Pertanian Jabar di Soreang

BANDUNG RAYA
SEORANG karyawan Pemkab Bandung mempersiapkan stand pameran perikanan untuk memeriahkan Hari Krida Pertanian tingkat Jabar di komplek Gedong Budaya Sabilulungan Soreang yang akan dibuka Rabu besok (10/6/2015).*

SOREANG, (PRLM).- Sebanyak 2.000 orang dari para pejabat pertanian, penyuluh pertanian, dan para petani akan menghadiri puncak peringatan Hari Krida Pertanian tingkat Jabar di Soreang, Rabu (10/6/2015).

Polres Bandung Musnahkan Ribuan Botol Miras

BANDUNG RAYA

SOREANG,(PRLM).- Kepolisian Resor (Polres) Bandung memusnahkan ribuan botol miras (miras) dan ratusan kilogram ganja di Mapolres Bandung, Rabu (10/6/2015). Sejumlah barang bukti tersebut disita petugas dari hasil operasi selama satu setengah bulan terakhir.

PKL Dayeuhkolot Minta Penundaan Rrelokasi

BANDUNG RAYA
PKL Dayeuhkolot Minta Penundaan Rrelokasi