Pencarian TPP 2013 Berpedoman pada Dapodik

BANDUNG, (PRLM).- Tahun 2013 pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPP) akan berpedoman dari data pokok pendidikan (dapodik). Tidak hanya TPP saja, pencairan dana BOS, tunjangan fungsional, tunjangan khusus bantuan rehab, blok grand/DAK dan bantuan lain juga akan berpedoman pada dapodik.

"Data diperoleh dari sekolah masing-masing, maka dari itu diperlukan operator di setiap sekolah untuk melakukan proses pendataan profil sekolah, siswa, dan guru melalui aplikasi dapodik," kata Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia Iwan Hermawan dalam siaran persnya Jumat (29/3/2013).

Dia mengatakan, data yang diperoleh dari sekolah harus benar-benar akurat, bila data tidak lengkap atau tidak akurat maka akan mengakibatkan tidak cairnya jenis bantuan pemerintah termasuk TPP. Untuk tahun 2013 ini, pencairan TPP berdasarkan data dari dapodik baru jenjang pendidikan dasar (SD-SMP) untuk tingkat SMA/SMK masih seperti tahun-tahun sebelumnya.

Iwan menambahkan bagi mereka yang sudah memenuhi syarat, mereka berhak menerima TPP. Untuk itu setiap guru harus mempunyai email karena setelah data yang tercantum dalam dapodik itu valid, maka akan terbit SKTP (SK Tunjangan Profesi) yang dikirim melalui email masing-masing.

"Diharapkan para guru mengecek kebenaran data masing-masing, apakah sudah mengisi data dengan benar. Bila data yang tercantum di dapodik belum benar, para guru bisa membetulkan data tersebut dengan membuka web P2TK dikdas," kata Iwan mengemukakan hasil pertemuan dengan Kasi Perencanaan Program P2TK Dirjen Dikdas Tagor Harahap.

Akhir-akhir ini para guru beramai-ramai melihat hasil verifikasi datanya. Karena dengan data tersebut P2TK akan melaksanakan programnya, sesuai kelengkapan data para guru. (A-208/A-147)***

Baca Juga

89.016 SD Negeri tak Punya Toilet Layak

JAKARTA, (PR).- Sebanyak 60 persen atau sekitar 89.016 sekolah dasar negeri di Indonesia tak memiliki toilet layak. Sementara sebanyak 40 persen atau sekitar 59.344 sekolah tak dilengkapi fasilitas perpustakaan.

Masyarakat Dapat Mengontrol Lembaga Survei 

BANDUNG, (PR).- Pengaturan lembaga survei di Indonesia masih minimal. Lembaga survei yang hasil surveinya berbeda diaudit oleh para pakar. Namun, sanksi yang paling besar seharusnya dari masyarakat dan media.