Pencairan Bantuan Desa Harus Penuhi Semua Syarat

BANDUNG, (PRLM).- Asisten Daerah (Asda) IV Bidang Administrasi Pemprov Jabar Iwa Karniwa mengatakan pencairan bantuan desa mutlak hanya dapat dilakukan jika syarat permohonan sudah terpenuhi dengan lengkap. Hal ini disampaikanya menanggapi pertanyaan sekitar 120 kepala desa Kab. Sukabumi di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Rabu (20/3/13).

Iwa mengatakan syarat permohonan bantuan keuangan untuk desa, pertama surat permohonan pencairan bantuan keuangan dicap dan ditandatangani kepala desa, kedua proposal dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan bantuan keuangan, ketiga salinan fotocopy atas nama kepala desa, keempat fotocopy rekening aktif atas nama pemerintah desa bukan atas nama pribadi kepala desa serta rekening ini tidak boleh ganti-ganti, kelima kuitansi rangkap empat dan bermaterai yang cukup serta ditandatangai dengan cap dari kepala desa.

“Ini harus lengkap karena kami tidak ingin terkait masalah hukum di kemudian hari. Sebelum 24 Februari kalau ada yang belum lengkap lalu cair, ini akan menjadi masalah dan akan di blow up. Oleh karena itu, mohon maaf biro keuangan melaksanakan ini sedetail mungkin sehingga hanya 11 yang lengkap dan dicairkan. Dari Biro keuangan itu hampir setiap minggu dipanggil oleh KPK, kejati, dan kepolisian sehingga kronologis tanggal juga selalu harus dilihat. Alhamdulillah tidak ada masalah karena kami ketat dalam pencairan,” kata Iwa.

Melihat proses yang panjang dan detail ini, Iwa meminta maaf karena pencairan bisa terjadi lambat. Namun menurutnya pencairan lambat lebih baik dari pada ada masalah. “Ini sudah ada dalam anggaran dan pasti cair itu yang penting. Pemeriksaan begitu gencar dari aparat hukum jadi kami harus hati-hati dan lengkap. Maaf kalau jadi lambat,” kata Iwa. (A-199/A-108)***

Baca Juga

Pungli Pejabat Pemkot, Polrestabes Bandung Tetapkan 6 Tersangka

BANDUNG, (PR).- Polrestabes Bandung menetapkan enam orang sebagai tersangka atas dugaan pungutan liar yang terjadi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Salah satu tersangka adalah pucuk pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut.

Dijanjikan Jadi CPNS, Lapor ke Inspektorat

NGAMPRAH, (PR).- Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat diimbau waspada terhadap praktik percaloan dalam perekrutan calon Pegawai Negeri Sipil. Jika ada yang menawarkan jasa ilegal tersebut, warga diminta segera melaporkannya ke Inspektorat Daerah.

BPN Jabar Targetkan Sertifikasi 384.500 Bidang Tanah Lewat PTSL

BANDUNG, (PR).- Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat menargetkan pensertifikatan tanah sistematik lengkap dan lintas sektor sebanyak 384.500 bidang di 27 kabupaten/kota se-Jabar selama 2017 ini dalam pendaftaran tanah sistematik len