Pencairan Bantuan Desa Harus Penuhi Semua Syarat

BANDUNG, (PRLM).- Asisten Daerah (Asda) IV Bidang Administrasi Pemprov Jabar Iwa Karniwa mengatakan pencairan bantuan desa mutlak hanya dapat dilakukan jika syarat permohonan sudah terpenuhi dengan lengkap. Hal ini disampaikanya menanggapi pertanyaan sekitar 120 kepala desa Kab. Sukabumi di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Rabu (20/3/13).

Iwa mengatakan syarat permohonan bantuan keuangan untuk desa, pertama surat permohonan pencairan bantuan keuangan dicap dan ditandatangani kepala desa, kedua proposal dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan bantuan keuangan, ketiga salinan fotocopy atas nama kepala desa, keempat fotocopy rekening aktif atas nama pemerintah desa bukan atas nama pribadi kepala desa serta rekening ini tidak boleh ganti-ganti, kelima kuitansi rangkap empat dan bermaterai yang cukup serta ditandatangai dengan cap dari kepala desa.

“Ini harus lengkap karena kami tidak ingin terkait masalah hukum di kemudian hari. Sebelum 24 Februari kalau ada yang belum lengkap lalu cair, ini akan menjadi masalah dan akan di blow up. Oleh karena itu, mohon maaf biro keuangan melaksanakan ini sedetail mungkin sehingga hanya 11 yang lengkap dan dicairkan. Dari Biro keuangan itu hampir setiap minggu dipanggil oleh KPK, kejati, dan kepolisian sehingga kronologis tanggal juga selalu harus dilihat. Alhamdulillah tidak ada masalah karena kami ketat dalam pencairan,” kata Iwa.

Melihat proses yang panjang dan detail ini, Iwa meminta maaf karena pencairan bisa terjadi lambat. Namun menurutnya pencairan lambat lebih baik dari pada ada masalah. “Ini sudah ada dalam anggaran dan pasti cair itu yang penting. Pemeriksaan begitu gencar dari aparat hukum jadi kami harus hati-hati dan lengkap. Maaf kalau jadi lambat,” kata Iwa. (A-199/A-108)***

Baca Juga

DPRD Jabar Dorong Pemerintah Sertakan Modal ke BPR

BANDUNG,(PR).- Pansus V DPRD Jawa Barat yang membahas Raperda terkait pembentukan BUMD dan Penyertaan Modal sepakat mendorong pemerintah dalam menyertakan modal ke Bank Pembangunan Rakyat (BPR), terutama terhadap delapan BPR yang merupakan hasil penggabungan (merger).

Cari Bukti Kartu BPJS Palsu, LPM Rumah Peduli Dhuafa Digeledah

CIMAHI, (PR).- Menindaklanjuti pengembangan kasus dugaan pemalsuan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan, Satreskrim Polres Cimahi melakukan penggeledahan sekretariat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Rumah Peduli Dhuafa (RDP) di Jalan Sangkuriang Kota Cimahi, Selasa, 26 Juli 2016.

Hanya 2 Hari, Kartu BPJS Palsu Selesai Dibuat

NGAMPRAH, (PR).- Pernyataan mengejutkan dikatakan seorang keluarga korban BPJS Kesehatan palsu dari Desa Cipada, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Rabu 27 Juli 2016.