Filipina Bekukan Undang-undang Kontrasepsi

MANILA, (PRLM).- Mahkamah Agung Filipina membekukan sementara penerapan undang-undang baru yang memberikan akses gratis kontrasepsi.

Putusan mahkamah diambil melalui voting dengan perbandingan suara 15:5. Langkah ditempuh menyusul sejumlah petisi pembekuan atau pembatalan undang-undang. Dengan ketetapan ini maka undang-undang baru tersebut untuk sementara dibekukan sampai 18 Juni.

Juru bicara Mahkamah Agung Filipina Theodore Te pada tanggal tersebut kasus ini akan dibawa ke pengadilan untuk mendengarkan pendapat pihak yang mendukung dan yang menentang.

Wartawan BBC di Filipina Kate McGeown melaporkan undang-undang baru sebenarnya akan memberikan jaminan bagi warga Filipina untuk mendapatkan akses kontrasepsi.
Mengentaskan kemiskinan

Presiden Benigno Aquino sangat mendukung rencana itu dengan alasan langkah diperlukan untuk mengurangi tingkat kelahiran yang tinggi pada saat ini.

Selain itu UU tersebut diharapkan membantu mengentaskan penduduk dari kemiskinan. "Namun kelompok-kelompok Katolik mengatakan undang-undang itu merupakan serangan terhadap nilai-nilai inti gereja Katolik," jelas Kate McGeown.

Sekitar 85% penduduk Filipina beragama Katolik.

Presiden Benigno Aquino menandatangani UU kontrasepsi pada Desember 2012 setelah diperdebatkan dan ditunda selama 14 tahun. (bbc/A-147)***

Baca Juga

Satu Tersangka Pembunuh Kim Jong Nam Terimbas Racun VX

KUALA LUMPUR, (PR).- Satu dari dua tersangka pembunuh Kim Jong Nam terkena dampak racun VX yang digunakan untuk membunuh saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un tersebut. Hal tersebut diungkapkan Kepala Polisi Malaysia, Khalid Abu Bakar, Jumat, 24 Februari 2017.

Erdogan Meradang, Hubungan Turki-Jerman Menegang

ANKARA, (PR).- Ketegangan antara Turki dan Jerman meningkat pada Jumat. 3 Maret 2017, setelah pemerintah Ankara menuding Berlin berupaya untuk memengaruhi suara warga Turki di Jerman untuk tak memilih Recep Tayyip Erdogan pada refernedum 16 April mendatang.

Cegah Krisis Diplomatik, Belanda Ajak Turki Dialog

ROTTERDAM, (PR).- Setelah berseteru dengan Jerman, Turki kini juga bersitegang dengan Belanda. Pemicunya masih sama, terkait dengan kampanye referendum Turki yang akan digelar 16 April mendatang.