Filipina Bekukan Undang-undang Kontrasepsi

MANILA, (PRLM).- Mahkamah Agung Filipina membekukan sementara penerapan undang-undang baru yang memberikan akses gratis kontrasepsi.

Putusan mahkamah diambil melalui voting dengan perbandingan suara 15:5. Langkah ditempuh menyusul sejumlah petisi pembekuan atau pembatalan undang-undang. Dengan ketetapan ini maka undang-undang baru tersebut untuk sementara dibekukan sampai 18 Juni.

Juru bicara Mahkamah Agung Filipina Theodore Te pada tanggal tersebut kasus ini akan dibawa ke pengadilan untuk mendengarkan pendapat pihak yang mendukung dan yang menentang.

Wartawan BBC di Filipina Kate McGeown melaporkan undang-undang baru sebenarnya akan memberikan jaminan bagi warga Filipina untuk mendapatkan akses kontrasepsi.
Mengentaskan kemiskinan

Presiden Benigno Aquino sangat mendukung rencana itu dengan alasan langkah diperlukan untuk mengurangi tingkat kelahiran yang tinggi pada saat ini.

Selain itu UU tersebut diharapkan membantu mengentaskan penduduk dari kemiskinan. "Namun kelompok-kelompok Katolik mengatakan undang-undang itu merupakan serangan terhadap nilai-nilai inti gereja Katolik," jelas Kate McGeown.

Sekitar 85% penduduk Filipina beragama Katolik.

Presiden Benigno Aquino menandatangani UU kontrasepsi pada Desember 2012 setelah diperdebatkan dan ditunda selama 14 tahun. (bbc/A-147)***

Baca Juga

10 Hal Seputar Kebijakan Imigran Trump yang Harus Diketahui

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menangguhkan program pengungsi AS selama 120 hari. Ia juga melarang imigran dari tujuh negara muslim masuk ke AS, yaitu Suriah, Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.

Kebijakan Donald Trump Langgar Prinsip Deklarasi Umum HAM

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi mengatakan, kebijakan Presiden AS Donald Trump yang melarang masuknya warga dari tujuh negara, yakni Suriah, Iran, Irak, Yaman, Libya, Somalia, dan Sudan, melanggar prinsip-prinsip Deklar

Pelelangan Salinan Dokumen Brexit Dikecam Publik

LONDON, (PR).- Inggris saat ini belum resmi keluar dari Uni Eropa, tetapi prosesnya saat ini sudah dilakukan setelah mayoritas anggota parlemen menyetujui kebijakan Perdana Menteri Theresa May untuk mempercepat proses Brexit.