Terkait Gugatan Paten Terhadap Hasil Pilgub

Panwaslu Jabar Siap Berikan Kesaksian di MK

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).-Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Jawa Barat menyatakan siap bila diminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk turut memberikan kesaksian berkaitan dengan gugatan pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki terhadap hasil Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jabar. Panwaslu Jabar juga sudah mempersiapkan membuat tanggapan tertulis supaya lebih komprehensif.

Hal itu dikatakan Ketua Panwaslu Jabar Ihat Subihat kepada "PRLM" di sela-sela rapat koordinasi bersama Panwaslu kabupaten/kota se-Jabar di salah satu hotel di Pangandaran, Kab. Ciamis, Senin (18/3).

"Nanti kami siapkan untuk memberikan keterangan lisan. Tapi kami buat juga yang tertulis karena khawatir tidak bisa disampaikan seluruhnya di persidangan," imbuhnya.

Dikatakannya, Panwaslu Jabar sudah mendapatkan salinan gugatan setebal 151 halaman yang diajukan kuasa hukum Rieke-Teten ke MK.

Gugatan itu melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, namun panwaslu juga bisa dimintai keterangan sebagai pihak terkait.

Pada rakor tersebut, kata Ihat, panwaslu kab/kota akan mengkritisi masing2 materi yang berkaitan dengan wilayahnya. Setelah itu, pada tanggal 21 Maret, Panwaslu Jabar berencana bertemu dengan Badan Pengawas Pemilu RI untuk diberikan arahan sebelum bersaksi di MK.

"Kami belum tahu apakah akan dipanggil dalam persidangan MK. Tetapi biasanya, kalau sudah diberikan memori gugatan, maka panwas diminta bersaksi. Tetapi kami belum dapat jadwal," tuturnya. (A-160/A-89)***

Baca Juga

Akbar Tanjung Anggap Kasus Yance Bermuatan Politis

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung, menyatakan kasus PLTU Sumuradem yang menyeret Irianto MS Syafiudin (Yance) bermuatan politis. Pasalnya sejauh ini tidak ada bukti yang bisa dijadikan dasar bahwa Yance melakukan tindakan korupsi.

Effendi Simbolon Merasa Perlu Ajukan Hak Angket BBM

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi I FPDIP DPR Effendi MS Simbolon menilai selama setengah tahun memerintah ini sudah banyak pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK khususnya terhadap kenaikan harga BBM yang diserahkan ke mekanisme pasar.

Kisruh Golkar

Kubu Agung tak Berwenang Putuskan Pencalonan Pilkada

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Menindaklanjuti putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Partai Golkar, Kuasa Hukum kubu Aburizal Bakrie menegaskan DPP Golkar hasil Munas Pekanbaru yang berwenang mencalonkan.

Mobil Dinas

Dadang Rusdiana, "‎Anggota DPRD Boleh Gunakan Mobil Negara, DPR Tidak"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-‎ ‎Sejumlah elemen masyarakat meminta Pemerintah membatalkan pemberian subsidi uang muka pembelian mobil pribadi untuk pejabat negara termasuk DPR. Menanggapi hal itu, Anggota DPR Dadang Rusdiana menilai kebijakan Pemerintah bukan hal yang berlebihan.