Panwaslu Jabar Siap Berikan Kesaksian di MK

BANDUNG, (PRLM).-Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Jawa Barat menyatakan siap bila diminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk turut memberikan kesaksian berkaitan dengan gugatan pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki terhadap hasil Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jabar. Panwaslu Jabar juga sudah mempersiapkan membuat tanggapan tertulis supaya lebih komprehensif.

Hal itu dikatakan Ketua Panwaslu Jabar Ihat Subihat kepada "PRLM" di sela-sela rapat koordinasi bersama Panwaslu kabupaten/kota se-Jabar di salah satu hotel di Pangandaran, Kab. Ciamis, Senin (18/3).

"Nanti kami siapkan untuk memberikan keterangan lisan. Tapi kami buat juga yang tertulis karena khawatir tidak bisa disampaikan seluruhnya di persidangan," imbuhnya.

Dikatakannya, Panwaslu Jabar sudah mendapatkan salinan gugatan setebal 151 halaman yang diajukan kuasa hukum Rieke-Teten ke MK.

Gugatan itu melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, namun panwaslu juga bisa dimintai keterangan sebagai pihak terkait.

Pada rakor tersebut, kata Ihat, panwaslu kab/kota akan mengkritisi masing2 materi yang berkaitan dengan wilayahnya. Setelah itu, pada tanggal 21 Maret, Panwaslu Jabar berencana bertemu dengan Badan Pengawas Pemilu RI untuk diberikan arahan sebelum bersaksi di MK.

"Kami belum tahu apakah akan dipanggil dalam persidangan MK. Tetapi biasanya, kalau sudah diberikan memori gugatan, maka panwas diminta bersaksi. Tetapi kami belum dapat jadwal," tuturnya. (A-160/A-89)***

Baca Juga

Bawaslu Jabar Ajak Pramuka Awasi Pilkada Serentak

SOREANG, (PR).- Pramuka Kwartir Daerah Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat. Penandatangan nota kesepahaman ini bertujuan agar anggota Pramuka ikut serta aktif mengawasi pelaksanan pilkada serentak yang digelar 2017.

Baleg dan Menkes Bahas RUU Kekarantinaan Kesehatan

JAKARTA, (PR).- Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sekitar 17.504 pulau yang terdiri dari pulau besar atau kecil memiliki posisi sangat strategis karena berada pada jalur lalu lintas perdagangan international.

DPR: KPU Jangan Terlalu Gampang Minta Uang

JAKARTA, (PR).- Petinggi Komisi Pemilihan Umum mengeluhkan jumlah anggaran pada tahun 2017 kurang dari kebutuhan yang diajukan. Sementara pada tahun tersebut akan ada pilkada serentak gelombang II.

Putusan MK tetap Jadi Pedoman RUU Pilkada

JAKARTA, (PR).- Pemerintah akhirnya mendorong Rancangan Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau yang juga sering disebut RUU Pilkada agar berpedoman penuh pada putusan Mahkamah Konstitusi.