Terkait Gugatan Paten Terhadap Hasil Pilgub

Panwaslu Jabar Siap Berikan Kesaksian di MK

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).-Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Jawa Barat menyatakan siap bila diminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk turut memberikan kesaksian berkaitan dengan gugatan pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki terhadap hasil Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jabar. Panwaslu Jabar juga sudah mempersiapkan membuat tanggapan tertulis supaya lebih komprehensif.

Hal itu dikatakan Ketua Panwaslu Jabar Ihat Subihat kepada "PRLM" di sela-sela rapat koordinasi bersama Panwaslu kabupaten/kota se-Jabar di salah satu hotel di Pangandaran, Kab. Ciamis, Senin (18/3).

"Nanti kami siapkan untuk memberikan keterangan lisan. Tapi kami buat juga yang tertulis karena khawatir tidak bisa disampaikan seluruhnya di persidangan," imbuhnya.

Dikatakannya, Panwaslu Jabar sudah mendapatkan salinan gugatan setebal 151 halaman yang diajukan kuasa hukum Rieke-Teten ke MK.

Gugatan itu melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, namun panwaslu juga bisa dimintai keterangan sebagai pihak terkait.

Pada rakor tersebut, kata Ihat, panwaslu kab/kota akan mengkritisi masing2 materi yang berkaitan dengan wilayahnya. Setelah itu, pada tanggal 21 Maret, Panwaslu Jabar berencana bertemu dengan Badan Pengawas Pemilu RI untuk diberikan arahan sebelum bersaksi di MK.

"Kami belum tahu apakah akan dipanggil dalam persidangan MK. Tetapi biasanya, kalau sudah diberikan memori gugatan, maka panwas diminta bersaksi. Tetapi kami belum dapat jadwal," tuturnya. (A-160/A-89)***

Baca Juga

Pemerintahan Jokowi Perlu Membangun Trust

POLITIK
KETUA Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih (kiri) dan  Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto (kanan) saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/7/2015).*

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto mengatakan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo sedang perlu membangun kepercayaan publik (trust).

Indonesia Bisa Hadapi Krisis Akibat Ketidakpastian Hukum

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan saat ini Indonesia dihadapkan pada situasi yang bisa membawa pada krisis.

Fraksi PKB Mengutuk Pembakaran Musala

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Ketua Fraksi PKB DPR Helmy Faishal Zaini menyatakan pihaknya mengutuk keras aksi brutal dengan membakar musala di Tolikara Papua. “Seharusnya dibuka dialog antar tokoh dan ada tindakan pencegahan dari aparat keamanan.

Unjuk Rasa Simpatisan Bagian Dinamika Politik

POLITIK

SOREANG, (PRLM).- Menanggapi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah kader partai, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, Wenwen Winarni menilai, aksi unjuk rasa para simpatisan partai saat deklarasi tersebut merupakan dinamika politik yang biasa terjadi.