DPRD Kab. Bandung Persoalkan Pengurangan Kursi di Dapil Empat

SOREANG,(PRLM).- Komisi A DPRD Kab. Bandung mempersoalkan pengurangan kursi DPRD Kab. Bandung di daerah pemilihan (Dapil) IV Kec. Bojongsoang. Cileunyi, dan Cilengkrang dari tujuh kursi menjadi enam kursi. Padahal, jumlah penduduk di Dapil IV bertambah sehingga diduga ada kesalahan jumlah penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kab. Bandung.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi A DPRD Kab. Bandung Hj. Eti Hilman dalam rapat kerja Komisi A, Senin (18/3). Rapat kerja dihadiri Ketua KPU Kab. Bandung H. Osin Permana dan Kepala Disdukcasip Kab. Bandung H. Salimin.

"Terjadi perbedaan data yang mencolok antara data jumlah pemilihan gubernur kemarin dengan data baru yang dikeluarkan Kemendagri. Data Kemendagri berasal dari Disdukcasip Kab. Bandung," kata Eti.

Menurut Salimin, perbedaan data jumlah pemilih pada saat Pilgub dan pemilihan legislatif berasal dari data yang sama yakni Disdukcasip Kab. Banduyng yang diserahkan ke Kemendagri. "Data dari Kemendagri kemudian diserahkan ke KPU Jabar untuk Pilgub. Kami juga tidak tahu cara pengolahan data di KPU Jabar," katanya.

Sedangkan untuk pemilihan legislatif tahun 2014 dari Kemendagri diserahkan kepada KPU kabupaten/kota. "Kami akan berkoordinasi kepada Kemendagri untuk mempersoalkan masalah ini," katanya.(A-71/A-107)***

Baca Juga

Bawaslu Jabar Ajak Pramuka Awasi Pilkada Serentak

SOREANG, (PR).- Pramuka Kwartir Daerah Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat. Penandatangan nota kesepahaman ini bertujuan agar anggota Pramuka ikut serta aktif mengawasi pelaksanan pilkada serentak yang digelar 2017.

Baleg dan Menkes Bahas RUU Kekarantinaan Kesehatan

JAKARTA, (PR).- Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sekitar 17.504 pulau yang terdiri dari pulau besar atau kecil memiliki posisi sangat strategis karena berada pada jalur lalu lintas perdagangan international.

DPR: KPU Jangan Terlalu Gampang Minta Uang

JAKARTA, (PR).- Petinggi Komisi Pemilihan Umum mengeluhkan jumlah anggaran pada tahun 2017 kurang dari kebutuhan yang diajukan. Sementara pada tahun tersebut akan ada pilkada serentak gelombang II.

Putusan MK tetap Jadi Pedoman RUU Pilkada

JAKARTA, (PR).- Pemerintah akhirnya mendorong Rancangan Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau yang juga sering disebut RUU Pilkada agar berpedoman penuh pada putusan Mahkamah Konstitusi.