DPRD Kab. Bandung Persoalkan Pengurangan Kursi di Dapil Empat

SOREANG,(PRLM).- Komisi A DPRD Kab. Bandung mempersoalkan pengurangan kursi DPRD Kab. Bandung di daerah pemilihan (Dapil) IV Kec. Bojongsoang. Cileunyi, dan Cilengkrang dari tujuh kursi menjadi enam kursi. Padahal, jumlah penduduk di Dapil IV bertambah sehingga diduga ada kesalahan jumlah penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kab. Bandung.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi A DPRD Kab. Bandung Hj. Eti Hilman dalam rapat kerja Komisi A, Senin (18/3). Rapat kerja dihadiri Ketua KPU Kab. Bandung H. Osin Permana dan Kepala Disdukcasip Kab. Bandung H. Salimin.

"Terjadi perbedaan data yang mencolok antara data jumlah pemilihan gubernur kemarin dengan data baru yang dikeluarkan Kemendagri. Data Kemendagri berasal dari Disdukcasip Kab. Bandung," kata Eti.

Menurut Salimin, perbedaan data jumlah pemilih pada saat Pilgub dan pemilihan legislatif berasal dari data yang sama yakni Disdukcasip Kab. Banduyng yang diserahkan ke Kemendagri. "Data dari Kemendagri kemudian diserahkan ke KPU Jabar untuk Pilgub. Kami juga tidak tahu cara pengolahan data di KPU Jabar," katanya.

Sedangkan untuk pemilihan legislatif tahun 2014 dari Kemendagri diserahkan kepada KPU kabupaten/kota. "Kami akan berkoordinasi kepada Kemendagri untuk mempersoalkan masalah ini," katanya.(A-71/A-107)***

Baca Juga

Biaya Pilkada Serentak 2017 Capai Rp 4,2 Triliun

JAKARTA, (PR).- Besarnya biaya Pilkada yang dikeluarkan dari pajak yang dibayar rakyat, akan terbuang sia-sia jika proses tahapan Pilkada tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya.

KPU Belum Bagikan Bahan Kampanye Pilkada Cimahi

CIMAHI, (PR).- Sepuluh hari setelah masa kampanye dimulai pada 28 Oktober 2016 lalu, sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi masih belum membagikan bahan peraga kampanye kepada ketiga tim sukses pasangan calon peserta Pilkada Cimahi 2017.

Atty, Cawalkot Cimahi Paling Kaya

CIMAHI, (PR).- Seluruh peserta Pilkada Cimahi 2017 sudah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari enam calon wali kota/wakil wali kota, calon wali kota petahana Atty Suharti diketahui memiliki harta yang paling banyak.