DPRD Kab. Bandung Persoalkan Pengurangan Kursi di Dapil Empat

POLITIK

SOREANG,(PRLM).- Komisi A DPRD Kab. Bandung mempersoalkan pengurangan kursi DPRD Kab. Bandung di daerah pemilihan (Dapil) IV Kec. Bojongsoang. Cileunyi, dan Cilengkrang dari tujuh kursi menjadi enam kursi. Padahal, jumlah penduduk di Dapil IV bertambah sehingga diduga ada kesalahan jumlah penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kab. Bandung.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi A DPRD Kab. Bandung Hj. Eti Hilman dalam rapat kerja Komisi A, Senin (18/3). Rapat kerja dihadiri Ketua KPU Kab. Bandung H. Osin Permana dan Kepala Disdukcasip Kab. Bandung H. Salimin.

"Terjadi perbedaan data yang mencolok antara data jumlah pemilihan gubernur kemarin dengan data baru yang dikeluarkan Kemendagri. Data Kemendagri berasal dari Disdukcasip Kab. Bandung," kata Eti.

Menurut Salimin, perbedaan data jumlah pemilih pada saat Pilgub dan pemilihan legislatif berasal dari data yang sama yakni Disdukcasip Kab. Banduyng yang diserahkan ke Kemendagri. "Data dari Kemendagri kemudian diserahkan ke KPU Jabar untuk Pilgub. Kami juga tidak tahu cara pengolahan data di KPU Jabar," katanya.

Sedangkan untuk pemilihan legislatif tahun 2014 dari Kemendagri diserahkan kepada KPU kabupaten/kota. "Kami akan berkoordinasi kepada Kemendagri untuk mempersoalkan masalah ini," katanya.(A-71/A-107)***

Baca Juga

Akbar Tanjung Anggap Kasus Yance Bermuatan Politis

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung, menyatakan kasus PLTU Sumuradem yang menyeret Irianto MS Syafiudin (Yance) bermuatan politis. Pasalnya sejauh ini tidak ada bukti yang bisa dijadikan dasar bahwa Yance melakukan tindakan korupsi.

Effendi Simbolon Merasa Perlu Ajukan Hak Angket BBM

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi I FPDIP DPR Effendi MS Simbolon menilai selama setengah tahun memerintah ini sudah banyak pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK khususnya terhadap kenaikan harga BBM yang diserahkan ke mekanisme pasar.

Kisruh Golkar

Kubu Agung tak Berwenang Putuskan Pencalonan Pilkada

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Menindaklanjuti putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Partai Golkar, Kuasa Hukum kubu Aburizal Bakrie menegaskan DPP Golkar hasil Munas Pekanbaru yang berwenang mencalonkan.

Mobil Dinas

Dadang Rusdiana, "‎Anggota DPRD Boleh Gunakan Mobil Negara, DPR Tidak"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-‎ ‎Sejumlah elemen masyarakat meminta Pemerintah membatalkan pemberian subsidi uang muka pembelian mobil pribadi untuk pejabat negara termasuk DPR. Menanggapi hal itu, Anggota DPR Dadang Rusdiana menilai kebijakan Pemerintah bukan hal yang berlebihan.