Solusi Kerap Tergenang Banjir

Panen Perdana Hasil Sawah Apung

JAWA BARAT
SAPJO (56) anggota kelompok tani Taruna Tani Mekar Bayu tengah memanen padi di sawah apung, Kamis (14/3/13).*
NURHANDOKO/PRLM
SAPJO (56) anggota kelompok tani Taruna Tani Mekar Bayu tengah memanen padi di sawah apung, Kamis (14/3/13).*

CIAMIS, (PRLM).- Sawah apung merupakan solusi tepat untuk mengatasi persawahan yang selama ini selalu terendam banjir di kawasan lumbung padi wilayah tatar Galuh Ciamis. Sawah apung yang ditanam oleh Taruna Tani Mekar Bayu di Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Ciamis tiga bulan lalu, sekarang sudah mulai dipanen.

Panen perdana sawah apung yang menjadi kebanggaan kelompok yang berlangsung Kamis (14/3/13), dilaksanakan sederhana. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis Nana Supriatna didampingi Camat Padaherang Dede Saeful Uyun serta Sekretaris Jenderal Ikatan Petani Pengendali hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) Kustiwa Adinata menyabit beberapa tanaman padi.

Berbeda dengan cara panen padi biasa, untuk mencapai lokasi sawah apung petani harus naik perahu atau berjalan kaki menembus banjir dengan ketinggian air mencapai 70 sentimeter. Setelah tanaman dipanen, mereka harus membawa tanaman tersebut ke daratan untuk dipisahkan dari tangkainya.

Secara fisik tanaman padi sawah apung dengan model SRI (System of Rice Intensification) atau menanam padi satu per satu, tidak berberda dengan tanam secara konvensional atau yang biasa. Bedanya pada sawah apung tanaman padi ditanam di atas rakit bambu, yang diberi media serabut kelapa serta tanah sawah di sekitar tempat tersebut.

Ketua Taruna Mekar Bayu Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang, Kabupaten CiamisTahmo Cahyono (38) lokasi sawah apung yang dipasang di wilayah tersebut salah satu pertimbangannya karena selelu terendam banjir. Padahal kecamatan Padaherang, Kalipucnag dan sekitarnya merupakan lumbung padi untuk wilayah tatar Galuh Ciamis.

Setiap tahun ratusan hektare persawahan di sekitar tempat tersebut terendam banjir hingga berbulan-bulan lamanya.

Akibatnya petani lebih banyak kehilangan masa tanam. rata-rata petani di wilayah tersebut melakukan penanaman hingga enam kali, sebelum dapat menikmati panen. Saat baru menanam, banjir kembali menerjang hingga tanaman puso. Saat kemaru panjang, petani baru bisa merasakan panen.

Dia mengungkapkan areal sawah terapung pertama hanya seluas 100 bata. Varietas padi yang ditanam adalah IR 64, dengan pemupukan organik. Selain itu, pembasmian hama juga memergunskan cairan organik. "Sebenarnya belum puas, karena produksinya masih bisa ditingkatkan. Ini juga pengalaman pertama. Kami juga berharap apa yang kami kerjakan bisa menjadi inspirasi petani lainnya untuk menerapkan model sawah apung," tutur Tahmo didampingi Sekjen IPPHTI Kustiwa Adinata. (A-101/A-88)***

Baca Juga

Pemkab Majalengka Lakukan Tranparansi Fungsi Lahan

JAWA BARAT

MAJALENGKA, (PRLM).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka akan melakukan transparansi secara on line mengenai areal lahan yang bisa dijadikan sebagai tempat usaha atau mendirikan industri untuk memudahkan para pengusaha membuka tempat usahanya.

Pemkab Ciamis Diminta Bangun Sistem Pelaporan Penyaluran Pupuk Secara Online

JAWA BARAT
Pemkab Ciamis  Diminta Bangun Sistem Pelaporan Penyaluran Pupuk Secara Online

KARAWANG, (PRLM).- Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Pertanian setempat meminta PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) membuat laporan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dilakukan per kecamatan.

Puluhan Pencari Kerja di Cianjur Diduga Tertipu

JAWA BARAT

CIANJUR,(PRLM).- Puluhan pencari kerja di Kabupaten Cianjur diduga menjadi korban penipuan suatu lembaga yang merekrut calon tenaga kerja. Lembaga tersebut menjanjikan bisa memasukkan menjadi karyawan asalkan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan dengan membayar Rp 1,5 juta.

Pilkades Serentak Ciamis Ditunda Tunggu Perda

JAWA BARAT

CIAMIS, (PRLM).- Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di tatar Galuh Ciamis tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2015. Hal itu disebabkan sampai saat ini pemerintah Kabupaten Ciamis belum memiliki peraturan daerah (perda) sebagai dasar pelaksanaan pilkada serentak.