87% Kabupaten/Kota Sudah Memiliki PelayananTerpadu

JAKARTA, (PRLM).- Pentingnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di setiap daerah, membuat Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mensosialisasikannya. Menurut Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah Ditjen Bangda Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto, hingga kini sudah ada 87% atau 486 daerah (kabupaten/kota) yang memiliki PTSP dari 530 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

"PTSP merupakan metode perbaikan pelayanan birokrasi untuk investor yang mulai diterapkan sejak 2006. Peran PTSP yaitu sebagai sebuah upaya pelayanan publik yaitu menyederhanakan pelayanan perizinan mulai dari sistem, percepatan waktu dan kepastian biaya," ucap Widodo di Jakarta, Senin (11/3) malam.

Menurut dia, dengan adanya penyederhanaan pelayanan itu tentunya akan menjadi pendorong untuk meningkatkan daya saing daerah dan mendorong iklim investasi serta usaha yang kondusif. Selain itu, PTSP merupakan langkah efektif dalam mencegah KKN dan tentunya akan meningkatkan pendapat asli daerah.

Widodo menuturkan, ada beberapa hambatan wilayah tidak memiliki PTSP, pertama adalah cara pikir daerah yang belum ingin berubah. Kedua adalah terkait pendapatan daerah. "Jadi itu kan ada pungutan-pungutan yang sebenarnya nggak jelas dan dimasukan ke anggaran daerah, takutnya mereka kurang," katanya.

Dia pun menyontohkan, daerah yang belum memiliki sistem PTSP seperti Provinsi Papua. "Papua itu belum ada sama sekali, jadi masih dengan konsep yang lama," ujarnya.

Ia mengatakan, untuk memulai usaha di Papua saat ini masih sangat sulit. Para investor harus melewati berbagai perizinan dari satu dinas ke dinas yang lain. "Kalau di Papua itu tadi seperti di dinas-dinas yang ada, perdagangan, pertanian, jadi masih kesana kemari perizinannya," paparnya.

Untuk itu, Dia pun menargetkan tahun 2013 semua kabupaten/kota telah memiliki PTSP. "Jadi harusnya di kabupaten Puncak Jaya Papua itu harus bikin," katanya.

Dia menambahkan, tidak ada sanksi yang terlalu serius bagi daerah yang belum memiliki PTSP. Sampai saat ini pihaknya hanya bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sanksinya kita cuma pembinaan dari inspektorat dan tidak ada punishment," tuturnya. (A-194/A-147)***

Baca Juga

Hadapi MEA, SDM Pariwisata Lemah di Tiga Hal

BATAM, (PR).- Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan (BPKK) Kementerian Pariwisata Ahman Sya mengatakan, dalam upaya meningkatkan daya saing, sejumlah kelemahan sumber daya manusia kepariwisataan harus diperbaiki terutama dalam hal penguasaan bahasa Inggris, teknologi informasi (

Indonesia Jadi Rujukan Penanggulangan Bencana di Negara Berkembang

JAKARTA, (PR).- Indonesia saat ini dijadikan rujukan (role model) bagi negara-negara berkembang dalam penanggulangan bencana. Keberhasilan Indonesia melakukan penanggulangan bencana telah menginspirasi negara-negara berkembang untuk menjadikan contoh dalam penanganan bencana di negaranya.

Indonesia Terpengaruh Budaya Amerika dan Cina

JAKARTA, (PR).- Budaya Amerika dan Cina jelas akan berpengaruh besar terhadap masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dalam beberapa tahun ke belakang, pengaruh tersebut sangat terasa dalam bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, militer, dan sistem hukum di tanah air.

Tim SAR Masih Mencari Amanda Korban Gelombang Pasang

KEBUMEN. (PR).- Tim Search and Rescue (SAR) gabungan, sejak Senin 4 April 2016 pagi menyisir dan mencari Amanda Patricia bin Turyadi (13), warga Desa Indrosari, Kecamatan Buluspesantren, yang hilang di pantai Pantai Brencong, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah