Mendorong Iklim Investasi

87% Kabupaten/Kota Sudah Memiliki PelayananTerpadu

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Pentingnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di setiap daerah, membuat Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mensosialisasikannya. Menurut Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah Ditjen Bangda Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto, hingga kini sudah ada 87% atau 486 daerah (kabupaten/kota) yang memiliki PTSP dari 530 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

"PTSP merupakan metode perbaikan pelayanan birokrasi untuk investor yang mulai diterapkan sejak 2006. Peran PTSP yaitu sebagai sebuah upaya pelayanan publik yaitu menyederhanakan pelayanan perizinan mulai dari sistem, percepatan waktu dan kepastian biaya," ucap Widodo di Jakarta, Senin (11/3) malam.

Menurut dia, dengan adanya penyederhanaan pelayanan itu tentunya akan menjadi pendorong untuk meningkatkan daya saing daerah dan mendorong iklim investasi serta usaha yang kondusif. Selain itu, PTSP merupakan langkah efektif dalam mencegah KKN dan tentunya akan meningkatkan pendapat asli daerah.

Widodo menuturkan, ada beberapa hambatan wilayah tidak memiliki PTSP, pertama adalah cara pikir daerah yang belum ingin berubah. Kedua adalah terkait pendapatan daerah. "Jadi itu kan ada pungutan-pungutan yang sebenarnya nggak jelas dan dimasukan ke anggaran daerah, takutnya mereka kurang," katanya.

Dia pun menyontohkan, daerah yang belum memiliki sistem PTSP seperti Provinsi Papua. "Papua itu belum ada sama sekali, jadi masih dengan konsep yang lama," ujarnya.

Ia mengatakan, untuk memulai usaha di Papua saat ini masih sangat sulit. Para investor harus melewati berbagai perizinan dari satu dinas ke dinas yang lain. "Kalau di Papua itu tadi seperti di dinas-dinas yang ada, perdagangan, pertanian, jadi masih kesana kemari perizinannya," paparnya.

Untuk itu, Dia pun menargetkan tahun 2013 semua kabupaten/kota telah memiliki PTSP. "Jadi harusnya di kabupaten Puncak Jaya Papua itu harus bikin," katanya.

Dia menambahkan, tidak ada sanksi yang terlalu serius bagi daerah yang belum memiliki PTSP. Sampai saat ini pihaknya hanya bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sanksinya kita cuma pembinaan dari inspektorat dan tidak ada punishment," tuturnya. (A-194/A-147)***

Baca Juga

Konferensi Asia Afrika 2015

Jokowi Bangkitkan Semangat Menentang Imperialisme

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Dalam sambutan Peresmian Pembukaan Konferensi Asia Afrika (KAA), Presiden RI Joko Widodo Jokowi mengenang kembali masa KAA pertama kali dilakukan 60 tahun lalu.

Presiden Perintahkan Para Menteri Tindaklanjuti Laporan BPK

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menterinya untuk menindaklanjuti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menunjukkan adanya potensi kerugian negara mencapai Rp 14,7 triliun menyusul hasil pemeriksaan pada semester kedua tahun 2014.

Konferensi Asia Afrika 2015

Jokowi Menyerukan Kerja Sama Semua Sektor

NASIONAL

BANDUNG, (PRLM).- Presiden RI Joko Widodo menyerukan semua negara Asia Afrika mendorong kerja sama di semua sektor, karena merupakan kunci kemajuan dan kesejahteraan serta untuk menghadapi tantangan saat ini.

Kelompok HAM Desak Indonesia Batalkan Hukuman Mati

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Dua warga Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran kemungkinan akan hidup hanya beberapa hari lagi. Kedua pemimpin kelompok yang dikenal sebagai Bali Nine itu, yakni sekelompok pemuda Australia yang dihukum karena penyelundupan narkoba, telah menunggu hukuman mati sejak 2006.