87% Kabupaten/Kota Sudah Memiliki PelayananTerpadu

JAKARTA, (PRLM).- Pentingnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di setiap daerah, membuat Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mensosialisasikannya. Menurut Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah Ditjen Bangda Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto, hingga kini sudah ada 87% atau 486 daerah (kabupaten/kota) yang memiliki PTSP dari 530 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

"PTSP merupakan metode perbaikan pelayanan birokrasi untuk investor yang mulai diterapkan sejak 2006. Peran PTSP yaitu sebagai sebuah upaya pelayanan publik yaitu menyederhanakan pelayanan perizinan mulai dari sistem, percepatan waktu dan kepastian biaya," ucap Widodo di Jakarta, Senin (11/3) malam.

Menurut dia, dengan adanya penyederhanaan pelayanan itu tentunya akan menjadi pendorong untuk meningkatkan daya saing daerah dan mendorong iklim investasi serta usaha yang kondusif. Selain itu, PTSP merupakan langkah efektif dalam mencegah KKN dan tentunya akan meningkatkan pendapat asli daerah.

Widodo menuturkan, ada beberapa hambatan wilayah tidak memiliki PTSP, pertama adalah cara pikir daerah yang belum ingin berubah. Kedua adalah terkait pendapatan daerah. "Jadi itu kan ada pungutan-pungutan yang sebenarnya nggak jelas dan dimasukan ke anggaran daerah, takutnya mereka kurang," katanya.

Dia pun menyontohkan, daerah yang belum memiliki sistem PTSP seperti Provinsi Papua. "Papua itu belum ada sama sekali, jadi masih dengan konsep yang lama," ujarnya.

Ia mengatakan, untuk memulai usaha di Papua saat ini masih sangat sulit. Para investor harus melewati berbagai perizinan dari satu dinas ke dinas yang lain. "Kalau di Papua itu tadi seperti di dinas-dinas yang ada, perdagangan, pertanian, jadi masih kesana kemari perizinannya," paparnya.

Untuk itu, Dia pun menargetkan tahun 2013 semua kabupaten/kota telah memiliki PTSP. "Jadi harusnya di kabupaten Puncak Jaya Papua itu harus bikin," katanya.

Dia menambahkan, tidak ada sanksi yang terlalu serius bagi daerah yang belum memiliki PTSP. Sampai saat ini pihaknya hanya bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sanksinya kita cuma pembinaan dari inspektorat dan tidak ada punishment," tuturnya. (A-194/A-147)***

Baca Juga

Ledakan di Depan Gereja Oikumene Samarinda Lukai Anak-anak

SAMARINDA, (PR).- Ledakan yang diduga berasal dari bom molotov terjadi di depan Gereja Oikumene di Jalan Dr Cipto Mangunkusumo, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu siang, 13 November 2016. Kejadia ini mengakibatkan empat orang mengalami luka-luka.

Pemerintah tak Ingin Ada Unjuk Rasa 25 November

JAKARTA, (PR).- Melalui konsolidasi yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo baik pada TNI, Polri, para ulama, serta proses penegakan hukum yang dilakukan transparan atas Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama, pemerintah berharap tidak ada lagi unjuk rasa 25 November 2016.

Komisi III Apresiasi Polisi dalam Penetapan Tersangka Ahok

JAKARTA, (PR).- Komisi III DPR RI memberikan apresiasi kapada Polri yang telah bekerja secara profesional, independen dan transparan atas keputusan yang diambil dalam gelar perkara yang telah menyita perhatian publik secara luar biasa itu.