87% Kabupaten/Kota Sudah Memiliki PelayananTerpadu

JAKARTA, (PRLM).- Pentingnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di setiap daerah, membuat Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mensosialisasikannya. Menurut Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah Ditjen Bangda Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto, hingga kini sudah ada 87% atau 486 daerah (kabupaten/kota) yang memiliki PTSP dari 530 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

"PTSP merupakan metode perbaikan pelayanan birokrasi untuk investor yang mulai diterapkan sejak 2006. Peran PTSP yaitu sebagai sebuah upaya pelayanan publik yaitu menyederhanakan pelayanan perizinan mulai dari sistem, percepatan waktu dan kepastian biaya," ucap Widodo di Jakarta, Senin (11/3) malam.

Menurut dia, dengan adanya penyederhanaan pelayanan itu tentunya akan menjadi pendorong untuk meningkatkan daya saing daerah dan mendorong iklim investasi serta usaha yang kondusif. Selain itu, PTSP merupakan langkah efektif dalam mencegah KKN dan tentunya akan meningkatkan pendapat asli daerah.

Widodo menuturkan, ada beberapa hambatan wilayah tidak memiliki PTSP, pertama adalah cara pikir daerah yang belum ingin berubah. Kedua adalah terkait pendapatan daerah. "Jadi itu kan ada pungutan-pungutan yang sebenarnya nggak jelas dan dimasukan ke anggaran daerah, takutnya mereka kurang," katanya.

Dia pun menyontohkan, daerah yang belum memiliki sistem PTSP seperti Provinsi Papua. "Papua itu belum ada sama sekali, jadi masih dengan konsep yang lama," ujarnya.

Ia mengatakan, untuk memulai usaha di Papua saat ini masih sangat sulit. Para investor harus melewati berbagai perizinan dari satu dinas ke dinas yang lain. "Kalau di Papua itu tadi seperti di dinas-dinas yang ada, perdagangan, pertanian, jadi masih kesana kemari perizinannya," paparnya.

Untuk itu, Dia pun menargetkan tahun 2013 semua kabupaten/kota telah memiliki PTSP. "Jadi harusnya di kabupaten Puncak Jaya Papua itu harus bikin," katanya.

Dia menambahkan, tidak ada sanksi yang terlalu serius bagi daerah yang belum memiliki PTSP. Sampai saat ini pihaknya hanya bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sanksinya kita cuma pembinaan dari inspektorat dan tidak ada punishment," tuturnya. (A-194/A-147)***

Baca Juga

PETUGAS membersihkan gerbong kereta, di Stasiun Bandung Utara, Jalan Kebon Kawung, Kota Bandung, Selasa (11/5/2015).

Tiket KA Tambahan Lebaran Sudah Bisa Dipesan

PT KAI akan membuka penjualan tiket untuk KA Tambahan Lebaran mulai Sabtu, 29 April 2016, pukul 00.00 WIB. Untuk lebaran tahun ini, PT KAI akan mengoperasikan sebanyak 11 KA Tambahan Lebaran di lintas selatan.

BPOM Temukan Ribuan Kosmetik Ilegal

YOGYAKARTA, (PR).- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) DI Yogyakarta kembali menemukan ribuan kosmetik dan obat tradisional ilegal dan mengandung bahan berbahaya.

BNN Libatkan PKK untuk Cegah Penyalahgunaan Narkoba

SOLO, (PR).- Badan Narkotika Nasional (BNN) akan melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba melibatkan ibu-ibu rumah tangga dan PKK sebagai garda terdepan. Upaya itu dengan pertimbangan peran ibu sangat penting dalam pencegahan di lingkungan terkecil, yakni keluarga.