Mendorong Iklim Investasi

87% Kabupaten/Kota Sudah Memiliki PelayananTerpadu

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Pentingnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di setiap daerah, membuat Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mensosialisasikannya. Menurut Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah Ditjen Bangda Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto, hingga kini sudah ada 87% atau 486 daerah (kabupaten/kota) yang memiliki PTSP dari 530 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

"PTSP merupakan metode perbaikan pelayanan birokrasi untuk investor yang mulai diterapkan sejak 2006. Peran PTSP yaitu sebagai sebuah upaya pelayanan publik yaitu menyederhanakan pelayanan perizinan mulai dari sistem, percepatan waktu dan kepastian biaya," ucap Widodo di Jakarta, Senin (11/3) malam.

Menurut dia, dengan adanya penyederhanaan pelayanan itu tentunya akan menjadi pendorong untuk meningkatkan daya saing daerah dan mendorong iklim investasi serta usaha yang kondusif. Selain itu, PTSP merupakan langkah efektif dalam mencegah KKN dan tentunya akan meningkatkan pendapat asli daerah.

Widodo menuturkan, ada beberapa hambatan wilayah tidak memiliki PTSP, pertama adalah cara pikir daerah yang belum ingin berubah. Kedua adalah terkait pendapatan daerah. "Jadi itu kan ada pungutan-pungutan yang sebenarnya nggak jelas dan dimasukan ke anggaran daerah, takutnya mereka kurang," katanya.

Dia pun menyontohkan, daerah yang belum memiliki sistem PTSP seperti Provinsi Papua. "Papua itu belum ada sama sekali, jadi masih dengan konsep yang lama," ujarnya.

Ia mengatakan, untuk memulai usaha di Papua saat ini masih sangat sulit. Para investor harus melewati berbagai perizinan dari satu dinas ke dinas yang lain. "Kalau di Papua itu tadi seperti di dinas-dinas yang ada, perdagangan, pertanian, jadi masih kesana kemari perizinannya," paparnya.

Untuk itu, Dia pun menargetkan tahun 2013 semua kabupaten/kota telah memiliki PTSP. "Jadi harusnya di kabupaten Puncak Jaya Papua itu harus bikin," katanya.

Dia menambahkan, tidak ada sanksi yang terlalu serius bagi daerah yang belum memiliki PTSP. Sampai saat ini pihaknya hanya bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sanksinya kita cuma pembinaan dari inspektorat dan tidak ada punishment," tuturnya. (A-194/A-147)***

Baca Juga

Masyarakat Kebagian Rezeki dari Hajatan Presiden Jokowi

NASIONAL

SOLO, (PRLM).- Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo minta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat, terutama warga Kota Solo, yang akan terganggu saat berlangsungnya hajatan pernikahan putera sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dengan Selvi Ananda, pada Kamis (11/6/2015).

12 WNA di Yogyakarta Dideportasi

NASIONAL

YOGYAKARTA, (PRLM).- Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta telah mendeportasi warga negara asing (WNA) yang tinggal di wilayah DIY. Total terdapat 12 WNA yang dideportasi dalam kurun semester pertama 2015.

Presiden Tunjuk Sutiyoso Sebagai Kepala BIN

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Presiden Joko Widodo telah menunjuk Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Marciano Norman.

"Yang beliau tunjuk adalah Pak Sutiyoso, menggantikan Pak Marciano," kata Ketua DPR Setya Novanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Pertamina Cilacap Kembangkan Padi Unggul Bawor 9

NASIONAL
Pertamina Cilacap Kembangkan Padi Unggul Bawor 9

CILACAP, (PRLM).- Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap Jawa Tengah mengembangkan padi ungul Bawor 9 di sejumlah desa yang ada di wilayah Cilacap Jawa Tengah.