RI Kehilangan Peluang Jadi Mediator Korut dan Korsel

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi I DPR RI Sidarto Danusubroto merasa sikap diplomasi RI yang mendukung penjatuhan sanksi PBB pada Pemerintah Korea Utara dalam tes dan pengembangan nuklir kurang tepat.

Menurut Sidarto, akan lebih cantik kalau kita ini bersikap abstain. "Korut kan negara yang dikucilkan oleh komunitas dunia internasional," ujar Sidarto di Jakarta, Senin (11/3/13).

Sidarto khawatir, putusan mendukung bisa mempersulit posisi Indonesia dalam kelanjutan hubungan baik yang sudah terjalin dengan Korut selama ini. Jika tadinya RI bersikap abstain, jelas ke depannya RI sangat berpeluang untuk menjadi mediator antara Korut dan Korsel.

"Kalau kita ikut mengucilkan Korut, negara itu bisa lebih nekad lagi. Karena orang atau negara yang dalam posisi terjepit itu akan lebih radikal lagi," tukasnya.

Buktinya, saat PBB mengumumkan penjatuhan sanksi lagi terhadap Korut, negara tersebut langsung beraksi dengan men-declair siap perang.

"Apakah orang, satu kelompok, atau suatu negara, kalau dia dikuncilkan, dia akan lebih radikal. Apalagi dia punya kekuatan nuklir. Kita sadari, bahwa ketegangan di satu kawasan akan berdampak pada kawasannya lainnya. Ini kita sudah ikut serta dalam menambah ketegangan di kawasan itu," tandasnya.(kominfo/A-108)***

Baca Juga

Ledakan di Depan Gereja Oikumene Samarinda Lukai Anak-anak

SAMARINDA, (PR).- Ledakan yang diduga berasal dari bom molotov terjadi di depan Gereja Oikumene di Jalan Dr Cipto Mangunkusumo, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu siang, 13 November 2016. Kejadia ini mengakibatkan empat orang mengalami luka-luka.

Pemerintah tak Ingin Ada Unjuk Rasa 25 November

JAKARTA, (PR).- Melalui konsolidasi yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo baik pada TNI, Polri, para ulama, serta proses penegakan hukum yang dilakukan transparan atas Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama, pemerintah berharap tidak ada lagi unjuk rasa 25 November 2016.

Komisi III Apresiasi Polisi dalam Penetapan Tersangka Ahok

JAKARTA, (PR).- Komisi III DPR RI memberikan apresiasi kapada Polri yang telah bekerja secara profesional, independen dan transparan atas keputusan yang diambil dalam gelar perkara yang telah menyita perhatian publik secara luar biasa itu.