RIdwan Kamil Maju Pilwalkot Bandung 2013

POLITIK
RIDWAN Kamil menyampaikan pemaparannya saat acara Deklarasi Dukungan Pencalonan Sebagai Walikota 2013-2018 di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Jln. Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Minggu (10/3).Pencalonan dirinya untuk menjadi  Walikota Bandung 2013
ARMIN ABDUL JABBAR/PRLM
RIDWAN Kamil menyampaikan pemaparannya saat acara Deklarasi Dukungan Pencalonan Sebagai Walikota 2013-2018 di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Jln. Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Minggu (10/3).Pencalonan dirinya untuk menjadi Walikota Bandung 2013 tersebut memperoleh dukungan dari 23 partai politik non parlemen. *

BANDUNG, (PRLM).- Ridwan Kamil resmi mendeklarasikan diri sebagai calon Walikota Bandung 2013-2018 di Gedung Indonesia Menggugat, Minggu (10/3/13). Dalam deklarasinya, Ridwan mengajak seluruh warga untuk bersama-sama membangun Bandung menjadi kota harapan yang memberikan kesejahteraan dan kenyamanan hidup.

"Bandung hari penuh masalah dan cenderung sakit. Saya tak rela martabat kota ini dipermalukan. Saya hanya punya ilmu dan pengalaman, Dengan keterbatasan, saya mencoba memperbaiki kota Bandung melalui kekompakan serta kepedulian warganya,"kata Ridwan Kamil saat memberikan sambutan. Menurutnya, Kota Bandung bukan hanya masalah tempat. "Kalau mendengar kata Bandung, maka yang diingat orang adalah kreatifitas, kekompakan, kepedulian,"ucapnya.

Oleh sebab itu, tutur dia, semua identitas Bandung tersebut harus menjadi modal bagi warganya untuk lebih sejahtera dan mendapatkan kenyamanan. "Bandung diciptakan sebagai kota percontohan. Kota ini dihormati sejak sejarahnya ada, sehingga Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di sini,"ucapnya.

Lebih lanjut, Ridwan menuturkan, visi yang dibawanya sebagai kandidat Walikota Bandung adalah semangat untuk bekerja bagi warga Kota Bandung. Terkait pasangan untuk maju dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Bandung 2013, Ridwan mengatakan sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah partai. "Kalau tak ada halangan pada 16-17 Maret 2013, saya berpasangan dengan pasangan yang dikomunikasikan itu,"ucapnya.

Dikatakan Ridwan, akan deklarasi kedua dengan pasangan yang sudah pasti bersamanya. "Saya punya modal awal 6,7 persen dari partai menengah kecil dan survey dari lembaga Instrat yang menempatkan saya baik sebagai Bandung satu maupun dua berada di atas 30 persen,"ucapnya. Dia berharap, modal itu bisa mendongkrak menjadi 40 hingga 50 persen dukungan kepadanya.

Mengenai komunikasi dengan partai, Ridwan mengakui sedang dekat dengan Partai Demokrat dan PKS. Saat disinggung mengenai kemungkinan hanya menjadi Wakil Walikota, dia mengatakan bisa mempertimbangkannya. "Saya itu tipe orang pekerja, kalau ada pihak nomor satu yang memberikan porsi kerja yang cukup untuk mewujudkan gagasan perbaikan Kota Bandung bukan tak mungkin saya pertimbangkan,"katanya. (A-201/A-108)***

Baca Juga

Usung Koruptor, Parpol tidak Berikan Pendidikan Politik

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu memutuskan bahwa mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah tanpa harus menunggu lima tahun setelah selesai menjalankan hukumannya sebagaimana diatur dalam Undang-undangtentang pemilihan kepala da

Pilkada Serentak 2015

Munculnya Calon Pilkada yang Dikondisikan Calon Lainnya

POLITIK

PURBALINGGA, (PRLM).- Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Indaru Setyo Nurprojo menilai munculnya nama Sugeng dan Sucipto sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dalam Pilkada 2015 adalah sebagai calon "bagongan" atau calon yang dikondisikan oleh pasangan cal

Pilkada Serentak 2015

Calon Independen Gugat KPUD Kota Depok

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), kembali digugat oleh bakal calon dalam pemilukada serentak ini.

PDIP Ngotot ke Jokowi agar Terbitkan Perppu

POLITIK
SOLO, (PRLM).- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ario Bimo meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait polemik calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 9