Pilwalkot Bandung

KPU Kota Bandung Cocokkan Data Rekapitulasi Suara Senin (11/3/13)

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung akan mencocokkan kembali data rekapitulasi suara dukungan jalur perseorangan Senin (11/3/13) lusa. Hal ini menyusul adanya keberatan dari saksi Budi Setiawan - Rizal Firdaus pada saat rapat pleno terbuka, Jumat kemarin. Data yang akan dicocokkan adalah data awal pada 15 Februari 2013 lalu dengan data dari PPK yang dibacakan pada rapat pleno tersebut.

Meskipun demikian, Ketua KPU Kota Bandung Apipudin menjelaskan berita acara rekapitulasi jumlah suara ditandatangani oleh semua saksi. "Tadi siang semua saksi dari empat bakal calon yang kemarin hadir dalam rapat pleno menandatangi hasil rekapitulasi berkas dukungan," ujarnya ketika ditemui di Kantor KPU Jln. Soekarno Hatta No. 260, Sabtu (9/3/13) siang.

Menanggapi keberatan tersebut Apipudin mengatakan secara teknis angka yang tidak sinkron tersebut mungkin saja terjadi. Setelah dikoreksi nantinya akan dibuatkan berita acara dan diberikan kepada saksi yang keberatan.

Selain itu KPU Kota Bandung juga merevisi jumlah suara yang harus dikumpulkan bakal calon yang tidak memenuhi syarat.

Pasangan Budi Setiawan - Rizal Firdaus harus mengumpulkan 89.780 suara, Wahyudin Karnadinata - Tonny Aprillani 47.698 suara, dan pasangan Wawan Dewanta - M. Sayogo 15.774 suara.

KPU memberikan kesempatan untuk memperbaiki jumlah dukungan dan mengumpulkannya pada 25-29 Maret mendatang.

Seperti diberitakan sebelumnya, pasangan jalur perorangan masih diperbolehkan untuk mendaftar Pilwalkot pada 11-17 Maret. Apipudin mengimbau agar bakal calon untuk mendaftarkan diri di awal-awal masa pendaftaran. Sehingga ketika masih ada persyaratan yang kurang, masih sempat untuk dilengkapi. (A-201/Vady-Job/A_88)***

Baca Juga

DPR Perlu Bermitra Strategis Dengan Pers

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan dalam upaya meningkatkan kinerja DPR RI, dewan perlu bermitra strategis dengan pers. Di mana pers diharapkan ikut menyosialisasikan tugas pokok dan fungsi DPR RI.

‎Dana Aspirasi Rp 20 M Tiap Anggota DPRD Pasti Terealisasi

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Usulan dana aspirasi Rp 20 miliar per anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipastikan terealisasi. Kamis (11/6/2015), Badan Legislasi DPR membentuk panitia kerja untuk menyusun peraturan DPR tentang dana program pembangunan daerah pemilihan tersebut.

Dugaan Korupsi Massal di Dana Aspirasi

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Direktur Centre for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, mengatakan ‎dugaan korupsi massal bisa timbul jika melihat kondisi dapil masing-masing anggota dewan, yakni dana aspirasi ini muncul dari konstituen ketika mereka reses di dapil.

Dua Pasal UU MD3 Disalahtafsirkan, NasDem Tolak Dana Aspirasi

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Fraksi Partai NasDem DPR RI menolak usulan dan pembahasan dana aspirasi Rp 20 miliar tersebut, karena sejumlah pihak salah menafsirkan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Karena itu, NasDem mendesak DPR merevisi UU MD3 tersebut.