Rata-rata Lama Sekolah Masyarakat Jabar Masih Rendah

EKONOMI

BANDUNG, (PRLM).- Rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Barat masih rendah. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Jabar untuk menghadapi perdagangan bebas dengan negara ASEAN pada 2015 nanti.

Kepala KUMKM Jabar, Anton Gustoni, menyebutkan, rerata lama sekolah (RLS) masyarakat Jabar masih 8,2 tahun. Belum mencapai 9 tahun seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pusat.

"Rerata lama sekolah yang masih rendah ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi KUMKM di Jabar," katanya saat diskusi terbatas bertajuk "Menuju Komunitas Ekonomi ASEAN 2015", di Aula Dinas KUKM Jabar, Selasa (5/13).

Dia mengatakan, faktor sumber daya manusia (SDM) secara umum masih menjadi salah satu hal yang perlu diperbaiki untuk menghadapi perdagangan bebas dengan masyarakat ASEAN atau biasa dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Hal tersebut dapat berpengaruh kepada belum profesionalnya pengelolaan KUMKM selama ini, sehingga berdampak pada nilai tawar produk yang masih rendah. Padahal, dalam persaingan MEA, pengusaha lokal akan dihadapkan oleh pengusaha yang berasal dari luar negeri.

Selain itu, dia menyebutkan, faktor lainnya yang masih menjadi kendala KUMKM adalah persoalan infrastruktur, regulasi, dan produktifitas. Terkait persoalan infrastruktur, dia mengatakan, bahwa infrastruktur itu tidak hanya persoalan jalan raya saja, namun juga terkait dengan kesehatan dan pendidikan masyarakatnya.

Dia mengatakan, pada dasarnya MEA dapat memberikan keuntungan bagi KUMKM Jabar. Beberapa keuntungan tersebut adalah adanya kemungkinan porsi keuntungan dan pasar bagi para pelaku usaha lokal yang bisa lebih besar. "Asalkan iklim perekonomiannya memang didukung," katanya.

Dia menyebutkan, selama ini KUMKM memberikan porsi lapangan kerja yang cukup besar. Menurutnya, terdapat 9 juta unit KUMKM di Jabar. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi di bandingkan nasional. Persentase penyerapan kerjanya pun mencapai 81%.

Kepala Pendidikan Enterpreneurship Universitas Brawijaya, Lilik Setyobudi, mengatakan, ada aspek yang belum dipersiapkan secara matang oleh Indonesia dalam menghadapi MEA nanti, yakni terkait pasar bebas tenaga kerja.

Dia mengambil contoh keputusan produsen Blackberry, Research in Motion (RIM), yang memutuskan membangun pabrik di Malaysia. Padahal, menurutnya, Indonesia mampu menyerap 4 juta produk Blackberry dalam setahun.

"RIM beralasan membutuhkan pekerja yang lebih profesional serta memiliki skill teknologi yang dibutuhkan. Jadi, kasus itu membuktikan, bahwa ketidaksiapan dalam menghadapi tuntutan skill industri multinasional membuat Indonesia hanya dijadikan sebagai negara berorientasi pada konsumsi, bukan sebagai negara yang memiliki orientasi produksi teknologi," katanya.

Dia menambahkan, ketika pabrik-pabrik berdiri di Indonesia, pengangguran di Indonesia yang berkontribusi terbesar atau 60% dari total pengangguran di wilayah ASEAN hanya dapat menempati posisi sebagai buruh kontrak atau outsourcing.

"Ini merupakan sebuah ironi, ketika pemimpin negara dan pembuat kebijakan ekonomi menyambut MEA dengan tangan terbuka, ada berbagai aspek yang belum dipersiapkan secara matang," tuturnya. (A-204/A-89)***

Baca Juga

Indonesia Berharap Gabung Kembali dengan OPEC di Akhir Tahun

EKONOMI

WINA, (PRLM).- Indonesia berharap dapat bergabung kembali dengan kelompok produsen minyak, OPEC, dalam pertemuan berikut kelompok tersebut enam bulan lagi, menurut Menteri ESDM Sudirman Said.

Anggota OPEC Setujui Indonesia Kembali Bergabung

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Rencana Indonesia untuk bergabung kembali ke dalam kelompok eksportir minyak OPEC telah mendapat persetujuan dari semua anggota OPEC.

27 Perusahaan Raih Predikat Best Insurance 2015

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Media Asuransi memberikan penghargaan Insurance Award 2015 kepada 27 perusahaan asuransi terbaik berdasarkan kinerja keuangan tahun 2014. Kali ini merupakan penyelenggaraan Insurance Award yang ke-9, semenjak Media Asuransi mengadakan acara tahunan ini pada tahun 2007.

Investasi Tiongkok Didorong Serap Pengangguran di Indonesia

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah Indonesia menyambut baik masuknya arus investasi dari negara Tiongkok. Diharapkan investasi yang berasal dari perusahaan-perusahaan asal Tiongkok itu dapat membantu penyerapan angkatan kerja baru, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.