Rata-rata Lama Sekolah Masyarakat Jabar Masih Rendah

EKONOMI

BANDUNG, (PRLM).- Rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Barat masih rendah. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Jabar untuk menghadapi perdagangan bebas dengan negara ASEAN pada 2015 nanti.

Kepala KUMKM Jabar, Anton Gustoni, menyebutkan, rerata lama sekolah (RLS) masyarakat Jabar masih 8,2 tahun. Belum mencapai 9 tahun seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pusat.

"Rerata lama sekolah yang masih rendah ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi KUMKM di Jabar," katanya saat diskusi terbatas bertajuk "Menuju Komunitas Ekonomi ASEAN 2015", di Aula Dinas KUKM Jabar, Selasa (5/13).

Dia mengatakan, faktor sumber daya manusia (SDM) secara umum masih menjadi salah satu hal yang perlu diperbaiki untuk menghadapi perdagangan bebas dengan masyarakat ASEAN atau biasa dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Hal tersebut dapat berpengaruh kepada belum profesionalnya pengelolaan KUMKM selama ini, sehingga berdampak pada nilai tawar produk yang masih rendah. Padahal, dalam persaingan MEA, pengusaha lokal akan dihadapkan oleh pengusaha yang berasal dari luar negeri.

Selain itu, dia menyebutkan, faktor lainnya yang masih menjadi kendala KUMKM adalah persoalan infrastruktur, regulasi, dan produktifitas. Terkait persoalan infrastruktur, dia mengatakan, bahwa infrastruktur itu tidak hanya persoalan jalan raya saja, namun juga terkait dengan kesehatan dan pendidikan masyarakatnya.

Dia mengatakan, pada dasarnya MEA dapat memberikan keuntungan bagi KUMKM Jabar. Beberapa keuntungan tersebut adalah adanya kemungkinan porsi keuntungan dan pasar bagi para pelaku usaha lokal yang bisa lebih besar. "Asalkan iklim perekonomiannya memang didukung," katanya.

Dia menyebutkan, selama ini KUMKM memberikan porsi lapangan kerja yang cukup besar. Menurutnya, terdapat 9 juta unit KUMKM di Jabar. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi di bandingkan nasional. Persentase penyerapan kerjanya pun mencapai 81%.

Kepala Pendidikan Enterpreneurship Universitas Brawijaya, Lilik Setyobudi, mengatakan, ada aspek yang belum dipersiapkan secara matang oleh Indonesia dalam menghadapi MEA nanti, yakni terkait pasar bebas tenaga kerja.

Dia mengambil contoh keputusan produsen Blackberry, Research in Motion (RIM), yang memutuskan membangun pabrik di Malaysia. Padahal, menurutnya, Indonesia mampu menyerap 4 juta produk Blackberry dalam setahun.

"RIM beralasan membutuhkan pekerja yang lebih profesional serta memiliki skill teknologi yang dibutuhkan. Jadi, kasus itu membuktikan, bahwa ketidaksiapan dalam menghadapi tuntutan skill industri multinasional membuat Indonesia hanya dijadikan sebagai negara berorientasi pada konsumsi, bukan sebagai negara yang memiliki orientasi produksi teknologi," katanya.

Dia menambahkan, ketika pabrik-pabrik berdiri di Indonesia, pengangguran di Indonesia yang berkontribusi terbesar atau 60% dari total pengangguran di wilayah ASEAN hanya dapat menempati posisi sebagai buruh kontrak atau outsourcing.

"Ini merupakan sebuah ironi, ketika pemimpin negara dan pembuat kebijakan ekonomi menyambut MEA dengan tangan terbuka, ada berbagai aspek yang belum dipersiapkan secara matang," tuturnya. (A-204/A-89)***

Baca Juga

PHE Siapkan Belanja Modal 686 Juta Dolar

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- PT Pertamina Hulu Energi (PHE), salah satu anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor hulu minyak dan gas bumi, mengalokasikan dana sebesar 686 juta dolar AS atau sekitar Rp 8,64 triliun.

Penjualan Ritel AS Tahun 2015 Terlemah Dalam 6 Tahun

EKONOMI

WASHINGTON, (PRLM).- Penjualan eceran Amerika turun 0,1 persen pada bulan Desember, mengakhiri tahun yang sangat mengecewakan untuk penjualan musim liburan akhir tahun dan menimbulkan kekhawatiran baru tentang belanja konsumen tahun 2016.

Forum di Davos Didesak Atasi Ketaksetaraan Ekonomi

EKONOMI

DAVOS, (PRLM).- Gelaran forum ekonomi dunia di Davos, 20-23 Januari 2016, yang dihadiri sejumlah kepala negara dan juga pengusaha dihadapkan pada persoalan semakin melebarnya kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin. Hal ini terjadi di seluruh dunia, termasuk di AS, Eropa dan Timur Tengah.

50 Panser Badak PT Pindad Dipesan Pemerintah

EKONOMI

BANDUNG, (PRLM).- Kementerian Pertahanan resmi memesan 50 unit panser Badak buatan PT Pindad. Selain itu PT Pindad juga diperintahkan untuk melakukan pemeliharaan dan upgrading semua alutsista yang dimiliki TNI saat ini.