Sayembara Antipolitik Uang Berhadiah Motor

CIREBON, (PRLM).- Komunitas untuk Penataan Kebijakan Publik (Komunal) menggelar sayembara Sntipolitik uang pemilihan wali kota (pilwalkot) Cirebon. Sayembara gerakan antipolitik uang di Pilwalkot Cirebon tersebut memperebutkan hadiah utama sebuah sepeda motor, dan hadiah lainnya berupa televisi LCD 21 inch lemari es, tape recorder, dan hadiah hiburan.

Menurut Direktur Eksekutif Komunal, Hery Susanto, digelarnya sayembara antipolitik uang tersebut didasari oleh keprihatinan sikap warga Cirebon. Berdasarkan atas hasil survei yang dilakukan Komunal, sebanyak 47% warga Kota Cirebon menganggap politik uang sebagai hal yang wajar. "Angka prosentase sampai 47% itu cukup tinggi," ujarya.

Dikatakan dia, politik uang termasuk dari tiga faktor yang merusak pilwalkot Cirebon, selain penyelenggara pilkada dan PNS yang tidak netral

Menurut Hery, sayembara yang dibuka sejak 12 Februari lalu, akan ditutup pada 24 Februari pukul 20.00 WIB. "Hasilnya akan kami undi pada Senin 25 Februari di Sekretariat Komunal," katanya.

Syarat mengikuti sayembara yakni laporan harus disertai dengan bukti laporan ke Panwaslu disertai saksi. Selama 10 hari sayembara dibuka, katanya, belum satupun warga yang mendaftar sebagai peserta sayembara.

Kalaupun tidak sedikit warga yang datang ke Sekretariat Komunal, lanjut Hery, hanya untuk mengajukan sejumlah pertanyaan terkait dengan sayembara. "Ada beberapa warga yang datang menanyakan soal aspek keamanan mereka kalau mereka melaporkan praktik politik uang ke Panwaslu agar bisa menjadi peserta sayembara," katanya.

Diakui Hery, meski dengan iming-iming hadiah utama sepeda motor, namun tidak berarti warga memiliki cukup keberanian untuk melaporkan praktik politik uang. "Dari pertanyaan yang diajukan, terutam soal jaminan keamanan, sedikit banyak bisa diambil kesimpulan, mereka tidak cukup berani melaporkan praktik kecurangan itu," ujarnya.

Hery mengakui, pihaknya memang tidak bisa menjamin keamanan warga yang berani melapor. "Kami tidak memiliki kemampuan untuk menjamin keamanan. Kalaupun ada yang berani melapor dan menjadi peserta sayembara, kami hanya bisa mendukung melalui jalur non litigasi," tuturnya.

Sementara itu terkait dengan sayembara tersebut anggota Panwaslu Kota Cirebon Munarso yang dikonfirmasi menyatakan, sah-sah saja kalau Komunal menggelar sayembara itu. "Kami bahkan berterima kasih kalau ada warga atau kelompok warga yang membantu tugas kami. Mudah-mudahan saja dengan iming-iming hasih, akan banyak warga yang melaporkan kecurangan pelaksanaan pilkada ke Panwaslu," katanya. (A-92/A-147)***

Baca Juga

Kubu Djan Faridz Menolak, Muktamar VIII PPP Tetap Jalan

JAKARTA, (PR).- Politikus PPP sekaligus anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani beranggapan, masih tetap ngototnya penolakan dari kubu Djan Faridz bukan sebuah halangan untuk mengadakan Muktamar VIII PPP. Dia menilai hal tersebut tidak akan menghambat penyelenggaraan muktamar.

Asrul Sani: Muktamar VIII Bukan Muktamar Zombie

JAKARTA, (PR).- Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Asrul Sani menuturkan penyelenggaraan Muktamar VIII PPP di Jakarta yang digelar sejak hari ini 8 April hingga Senin 11 April 2016) bukan muktamar zombie seperti yang dituduhkan pihak lain.

KETUA DPD PDI Perjuangan Jabar TB Hasanudin (tengah), menjawab pertanyaan wartawan pada jumpa pers di Sekretariat PDIP Jabar, Jln. Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Minggu (13/4/2014). PDIP unggul di 18 kota/kabupaten berdasarkan perolehan suara sementara.

PDIP Pecat Ojang Sohandi

BANDUNG, (PR).- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan memecat Ojang Sohandi dari posisi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Subang.

Aparat Penegak Hukum Supaya Telisik Pengambilan Pasir Urugan

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi KLH, dan Kelutn & Perikanan, E. Herman Khaeron mempersilakan aparat penegak hukum untuk menelisik dugaan pelanggaran dalam pengadaan pasir bagi reklamasi Teluk Jakarta.