Kesetaraan Gender Juga di Bidang Iptek

NGAMPRAH, (PRLM).- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH. Said Agiel Siraj mengatakan, tuntutan kesetaraan gender yang disuarakan perempuan harus juga dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Khususnya penguasaan ilmu-ilmu agama sehingga kaum perempuan bisa menjadi rujukan masyarakat.

"Saya akan dukung Rais Am PB NU dari kalangan perempuan apabila perempuan mampu dalam bidang keilmuan," kata Kiai Said saat membuka Rakernas Fatayat NU di Lembang, Bandung Barat, Kamis (21/2/`13).

Lebih jauh Kiai Said mengatakan, keilmuan perempuan bisa setara dengan tokoh-tokoh ulama NU seperti KH. Maruf Amien, KH. Sahal Mahfudz, maupun ulama terdahulu. "Coba Fatayat kaji hal-hal terbaru misalnya masa iddah bagi kaum perempuan yang suami meninggal atau dicerai selama 100 hari," katanya.

Wanita yang masih dalam masa iddah harus berada di rumah dengan tak boleh bersolek. "Apakah ajaran Alquran soal iddah kaum wanita ini masih relevan? Bagaimana dengan wanita karier, menteri, anggota DPR, atau pengusaha yang harus berada di rumah selama 100 hari. Mari kita kaji soal ini," katanya. (A-71/A-88)***

Baca Juga

Banyak Pengendara Masih Sepelekan Helm dan Sabuk Pengaman

PENGGUNAAN helm serta sabuk keselamatan saat berkendara kerap dianggap sepele oleh sejumlah pengguna kendaraan bermotor. Padahal dua hal tersebut bisa menjadi penentu fatalitas dalam sebuah kecelakaan lalu lintas.

SISWA melintas rdi uang serba guna yang ditutup karena atapnmya ambruk di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mekarjaya 31, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Rabu (21/11). Adanya rencana relokasi menyebabkan sekolah itu tidak pernah direnovasi

Jabar Siapkan Rp 150 Juta untuk Rehabilitasi Sekolah Ambruk

BANDUNG, (PR).- Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan dana sebesar Rp150 juta untuk merehabilitasi bangunan SMA Negeri 30 Garut di Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut, yang ambruk pada April 2017.

Polda Jabar Larang Seluruh Kegiatan HTI

BANDUNG, (PR).- Kepolisian Daerah Jawa Barat melarang seluruh kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal ini menyusul pencabutan badan hukum organisasi tersebut oleh pemerintah.