Fatayat NU Buka Cabang di Luar Negeri

NGAMPRAH, (PRLM).- Sayap organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) mulai mengepakkan sayapnya hingga ke luar negeri. Cabang Fatayat NU kini sudah berkembang ke Taiwan, Libya, Mesir, dan negara-negara Asia Tenggara.

"Semangat sahabat-sahabat Fatayat NU di luar negeri amat besar terutama di Taiwan yang baru saja dilantik atas bantuan Menakertrans Pak Muhaimin Iskandar," kata Ketua Pimpinan Pusat Fatayat NU, Hj. Ida Fauziah, dalam Rakernas Fatayat NU di BPPK Lembang, Bandung Barat, Kamis (21/2/13).

Pembukaan Rakernas NU dihadiri Menakertrans Muhaimin Iskandar, artis Krisna Mukti, anggota DPRD Jabar Hj. Imas Masitoh, dan ratusan pengurus NU se-Indonesia. "Penekanan program Fatayat NU adalah menjadikan perempuan sebagai SDM yang mencerdaskan keluarga dan masyarakat," ucapnya.

Lebih jauh Hj. Ida mengatakan, Fatayat NU bukan organisasi politik, namun tiap pengurus dan anggota Fatayat harus melek politik. "Apalagi dalam UU Politik mengharuskan 30 persen pengurus maupun calon anggota legislatif dari kalangan perempuan," katanya.(A-71/A-108)***

Baca Juga

Banyak Pengendara Masih Sepelekan Helm dan Sabuk Pengaman

PENGGUNAAN helm serta sabuk keselamatan saat berkendara kerap dianggap sepele oleh sejumlah pengguna kendaraan bermotor. Padahal dua hal tersebut bisa menjadi penentu fatalitas dalam sebuah kecelakaan lalu lintas.

SISWA melintas rdi uang serba guna yang ditutup karena atapnmya ambruk di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mekarjaya 31, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Rabu (21/11). Adanya rencana relokasi menyebabkan sekolah itu tidak pernah direnovasi

Jabar Siapkan Rp 150 Juta untuk Rehabilitasi Sekolah Ambruk

BANDUNG, (PR).- Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan dana sebesar Rp150 juta untuk merehabilitasi bangunan SMA Negeri 30 Garut di Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut, yang ambruk pada April 2017.

Polda Jabar Larang Seluruh Kegiatan HTI

BANDUNG, (PR).- Kepolisian Daerah Jawa Barat melarang seluruh kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal ini menyusul pencabutan badan hukum organisasi tersebut oleh pemerintah.