Pilgub Jawa Barat

Kampanye Dengan Cara "Blusukan" Dinilai Efektif Untuk Saat Ini

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).-Kegiatan kampanye Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat yang lebih personal masuk ke masyarakat atau blusukan dipercaya efektif untuk dilakukan saat ini. Kelima pasangan calon pun melakukan itu. Meski begitu, kegiatan itu tetap dikhawatirkan sarat dengan politik uang karena kondisi politik Indonesia yang bersifat anomali.

Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Effendi Ghazali, blusukan sedang dipercaya menjadi cara yang efektif dalam dekade ini.

"Cuma jangan lupa, di politik Indonesia kan ada anomali. Blusukan tanpa politik uang efektif nggak, misalnya? Itu persoalan di politik kita kan," kata dia usai diskusi yang digelar Perhumas BPC Bandung bertajuk "Manajemen Krisis dalam Konteks PR Politik" di Hotel Horison Kota Bandung, Selasa (12/2).

Dikatakannya, kondisi di masyarakat memperlihatkan, saat seorang pejabat politik melakukan blusukan maka ia akan ditagih pula apakah akan memberikan sesuatu atau tidak yang bersifat materi.

Padahal, blusukan itu adalah salah satu cara untuk berkomunikasi secara langsung ke masyarakat untuk menyampaikan program dan target kerja.

Effendi menuturkan, blusukan memang bukan ciptaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo karena itu sudah dimulai sejak dulu. Di Amerika Serikat,

Presiden Jimmy Carter terkenal melakukan banyak blusukan dan begitu juga yang dilakukan Presiden AS saat ini Barrack Obama.

"Blusukan itu adalah jalan keluar dari upaya yang salama ini digambarkan orang, bahwa partai politik kita ini di dekade sebelumnya lebih menekankan birokrasi. Orang yang duduk di kantor, orang yang merencanakan kebijakan untuk rakyat dari kantornya," imbuh Effendi.

Menurut pengamat politik dari Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi yang dihubungi terpisah di Bandung, kemarin, politik uang yang dilancarkan pasangan calon dan ditagih atau diterima masyarakat adalah penyakit lama.

Rakyat pemilih di Jabar pun harus berani untuk menolak itu karena akan memberikan dampak merusak dalam jangka panjang.

"Memang ada pameo klasik pertarungan antara logika yaitu calon dengan visi, misi, dan program kerja, versus logistik yaitu calon dengan "gizi" atau dana yang tebal. Dampaknya amat buruk," tutur Karim.

Dikatakannya, politik uang ibarat candu narkotika yang seolah-olah memanjakan sekejap namun dalam jangka panjang akan merusak sistem politik dan mengikis kesadaran.

Padahal, politik demokratis tidak akan berarti bila tidak dibangun di atas kesadaran warga. Ia menambahkan, rakyat pemilih tidak boleh tergiur dengan bujuk rayu politik uang menggunakan sembako dan lainnya dalam Pilgub Jabar. Setidaknya ada tiga alasan utamanya.

Pertama, pelaku politik uang mencerminkan nafsu politik dengan menghalalkan segala cara. Kedua, semakin besar politik uang, maka semakin tinggi peluang korupsi untuk mengembalikan modal.

"Ketiga, menjaga diri dari godaan sekejap demi kemaslahatan jangka panjang dan jangan menjual murah hak politik," kata dia. (A-160/A-89)***

Baca Juga

Akbar Tanjung Anggap Kasus Yance Bermuatan Politis

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung, menyatakan kasus PLTU Sumuradem yang menyeret Irianto MS Syafiudin (Yance) bermuatan politis. Pasalnya sejauh ini tidak ada bukti yang bisa dijadikan dasar bahwa Yance melakukan tindakan korupsi.

Effendi Simbolon Merasa Perlu Ajukan Hak Angket BBM

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi I FPDIP DPR Effendi MS Simbolon menilai selama setengah tahun memerintah ini sudah banyak pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK khususnya terhadap kenaikan harga BBM yang diserahkan ke mekanisme pasar.

Kisruh Golkar

Kubu Agung tak Berwenang Putuskan Pencalonan Pilkada

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Menindaklanjuti putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Partai Golkar, Kuasa Hukum kubu Aburizal Bakrie menegaskan DPP Golkar hasil Munas Pekanbaru yang berwenang mencalonkan.

Mobil Dinas

Dadang Rusdiana, "‎Anggota DPRD Boleh Gunakan Mobil Negara, DPR Tidak"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-‎ ‎Sejumlah elemen masyarakat meminta Pemerintah membatalkan pemberian subsidi uang muka pembelian mobil pribadi untuk pejabat negara termasuk DPR. Menanggapi hal itu, Anggota DPR Dadang Rusdiana menilai kebijakan Pemerintah bukan hal yang berlebihan.