Pilgub Jabar 2013

Pemkab Bogor Serahkan Data Pemilih

POLITIK

CIBINONG,(PRLM).- Pemerintah Kab. Bogor menyerahkan Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) Tahun 2014 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU Kabupaten Bogor,di Cibinong, Kamis (7/2). DP4 yang diserahkan sebanyak 2.579.658 jiwa.

Menurut Wakil Bupati Karyawan Faturrachman, penyerahan DP4 adalah bagian yang terpenting untuk pelaksanaan pemilu 2014. “Oleh karena itu pemerintah telah berupaya bersungguh-sungguh menyerahkan DP4 dengan data yang lebih akurat kepada KPU,” katanya.

“DP4 yang diserahkan merupakan pemilahan dari data base yang akurasinya telah dimaksimalkan. Mengutip Menteri Dalam Negeri, kata Karyawan Faturrachman, Kemendagri juga melakukan pembersihan data ganda sebanyak empat kali dengan memanfaatkan e-KTP. “Harapannya semua warga negara yang sudah memiliki hak pilih dapat mempergunakan hak pilihnya,” ujarnya.

Pemerintah telah melakukan pendataan untuk DP4 melalui tiga program utama yakni, pemutahiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan e-KTP secara masal. Apabila KPU memerlukan bantuan pemerintah, harus melakukan permohonan tertulis, agar bantuan yang diberikan nantinya tidak dikategorikan interpensi pemerintah kepada KPU.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Subaweh menjelaskan, sebanyak 2.579.658 jiwa masuk pada DP4. Namun dapat terjadi perubahan yang diakibatkan peristiwa penting kependudukan yakni, kematian, kelahiran, pindah dan datang.

“Penyerahan DP4 ini sebagai acuan untuk mendukung suksesnya Pemilu 2014. Setelah diserahkan jika KPU memerlukan bantuan bisa diajukan dalam bentuk tertulis agar bantuan tersebut tidak digolongkan pada interpensi pemerintah kepada KPU,” katanya. (A-134/A-26).***

Baca Juga

FPKB DPR Pameran Foto Reses

POLITIK

JAKARTA,(PRLM).-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR kembali pamerkan foto reses anggota hasil kunjungan kerja ke Dapil.

Dukung Angket Bagi Menkumham

Anggota DPR Asal Golkar Terancam Di-PAW-kan

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Sejumlah anggota DPR dari Partai Golkar yang mendukung hak angket bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly terancam dicopot. Soalnya, tindakan itu tak sejalan dengan garis DPP Partai Golkar Kubu Agung Laksono yang telah direstui pemerintah.

Soal PPP, Djan Faridz Mengadu ke Komisi III DPR RI

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Setelah menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pengurus daerah PPP kubu Djan Faridz mengadu ke Komisi III DPR untuk menyampaikan aspirasi.

Mepet Lebaran

Panja Pilkada Minta Jadwal Pencalonan Diundur

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Hari pertama pembahasan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pemilihan kepala daerah serentak 2015, diwarnai keberatan anggota panja soal tanggal pencalonan kepala daerah.