Pemkab Bogor Serahkan Data Pemilih

CIBINONG,(PRLM).- Pemerintah Kab. Bogor menyerahkan Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) Tahun 2014 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU Kabupaten Bogor,di Cibinong, Kamis (7/2). DP4 yang diserahkan sebanyak 2.579.658 jiwa.

Menurut Wakil Bupati Karyawan Faturrachman, penyerahan DP4 adalah bagian yang terpenting untuk pelaksanaan pemilu 2014. “Oleh karena itu pemerintah telah berupaya bersungguh-sungguh menyerahkan DP4 dengan data yang lebih akurat kepada KPU,” katanya.

“DP4 yang diserahkan merupakan pemilahan dari data base yang akurasinya telah dimaksimalkan. Mengutip Menteri Dalam Negeri, kata Karyawan Faturrachman, Kemendagri juga melakukan pembersihan data ganda sebanyak empat kali dengan memanfaatkan e-KTP. “Harapannya semua warga negara yang sudah memiliki hak pilih dapat mempergunakan hak pilihnya,” ujarnya.

Pemerintah telah melakukan pendataan untuk DP4 melalui tiga program utama yakni, pemutahiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan e-KTP secara masal. Apabila KPU memerlukan bantuan pemerintah, harus melakukan permohonan tertulis, agar bantuan yang diberikan nantinya tidak dikategorikan interpensi pemerintah kepada KPU.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Subaweh menjelaskan, sebanyak 2.579.658 jiwa masuk pada DP4. Namun dapat terjadi perubahan yang diakibatkan peristiwa penting kependudukan yakni, kematian, kelahiran, pindah dan datang.

“Penyerahan DP4 ini sebagai acuan untuk mendukung suksesnya Pemilu 2014. Setelah diserahkan jika KPU memerlukan bantuan bisa diajukan dalam bentuk tertulis agar bantuan tersebut tidak digolongkan pada interpensi pemerintah kepada KPU,” katanya. (A-134/A-26).***

Baca Juga

Setya Novanto Akan Melantik DPD Golkar Jabar

BANDUNG,(PR).-Ketua Umum Partai Golongan Karya Setya Novanto akan melantik Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi dan jajaran pengurus baru periode 2016-2021, di Sentul Bogor, Rabu 1 Juni 2016.

Paripurna DPR Sahkan Perubahan Prolegnas 2016

JAKARTA, (PR).- DPR bersama Pemerintah bersepakat mengesahkan Perubahan Prolegnas Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2016 dan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019.