Headlines

Kejagung Akui Terima Laporan Dugaan Pemotongan Dana PPIP Kab. Bandung Barat

BANDUNG, (PRLM).- Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah menerima laporan perkara dugaan pemotongan dana bantuan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Pemkab Bandung Barat tahun anggaran 2012. Dalam laporan itu diduga terjadi pemotongan dana PPIP yang memunculkan kerugian negara sekitar Rp 1,54 miliar.

"Memang laporan yang sama kabarnya masuk juga ke Kejati Jabar. Namun tetap saja kami akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang masuk ke kami. Apalagi jika menyangkut tindak pidana korupsi yang dananya bersumber dari APBN," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagng RI, Setia Untung Arimuladi, dihubungi wartawan, Rabu (30/1).

Dia menegaskan, Kejagung RI selalu dan memang harus menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dari elemen masyarakat. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan kejaksaan setempat setiap laporan yang masuk ke kejagung.

Untung juga menyebutkan, pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu secara mendalam. Dia juga menegaskan, kejaksaan tidak mengenal istilah memilih-milih kasus sebesar apapun kerugiannya.

"Semua kasus yang diduga merugikan keuangan negara, bakal ditindaklanjuti. Namun tentu semuanya mesti melalui proses yang benar seperti penyelidikan, penyidikan dan seterusnya," tuturnya.

Dia menuturkan, laporan dugaan korupsi PPIP KBB itu berasal dari Tim Analisa Kajian dan Hukum, Monitoring Community (MC). Dugaan penyunatan PPIP KBB itu, kata Untung, bisa menjadi awal temuan serupa di kabupaten lain di seluruh Indonesia.

"Jika ini benar terkuak, tidak tertutup kemungkinan praktik yang sama terjadi di daerah lain. Karena bantuan-bantuan APBN seperti itu memang beresiko untuk diselewengkan demi memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, karena selama ini pengawasannya terkesan lemah," ungkapnya.

Untung juga meminta peran serta warga untuk ikut mengawasi setiap dugaan tindak pidana di seluruh daerah di Indonesia. Bantuan masyarakat dalam melakukan pengawasan, akan membantu beban pekerjaan kejaksaan dan penegak hukum lainnya.

Laporan dugaan penyunatan PPIP KBB itu awalnya diterima Kejati Jabar beberapa hari lalu dari LSM Monitoring Communit Kab. Bandung Barat.

Dalam berkas laporannya dibeberkan lemahnya pengawasan dari satker, tenaga ahli, dan fasilitator, serta adanya kebohongan publik. Beberapa temuan itu ialah realisasi dana yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diverifikasi satuan kerja.

Berdasarkan data, setiap desa mendapat dana PPIP sebesar Rp 250 juta. Namun yang diterima di masyarakat hanya Rp 180 juta. Sisanya yang Rp 70 juta, tidak diketahui rimbanya. Di KBB ada 22 desa yang mendapat dana bantuan sehingga dana yang tidak jelas keberadaannya mencapai Rp 1,54 miliar.

Temuan lainnya, dalam tahapan perencanaan pengaspalan, pengajuan koefisien aspal adalah 4 kg per meter persegi. Namun fakta yang terjadi, aspal yang digunakan hanya 2 kg per meter persegi.

Selain itu, terjadi pengkondisian dana (gratifikasi) dengan dalih pengamanan. Kesalahan lainnya ialah, program PPIP mestinya dilaksanakan secara swakelola. Namun praktiknya malah kontraktual atau dikerjakan pihak ketiga.

Itu memunculkan dugaan bahwa Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Kepala Bidang Prasarana Lingkungan Pemukiman, telah menyalahgunakan wewenangnya. Soalnya, ada indikasi kuat terjadi konspirasi dengan desa-desa penerima bantuan PPIP. (A-128/A-89)***