Demo Massa Manggala Garuda Putih di PN Bandung

KRISHNA AHADIYAT/"PRLM"
KRISHNA AHADIYAT/"PRLM"
MASA yang tergabung dalam kelompok Manggala Garuda Putih menggelar seni sisingaan saat berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Bandung Jln. RE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (22/1). Mereka menuntut agar tanah gedung yang digunakan Dinas Peternakan Jabar di Jln. Ir Djuanda (Dago) segera dikeluarkan putusan eksekusinya oleh pengadilan negeri.*

BANDUNG, (PRLM).-Ahli waris R. Adikusumah yaitu R. Tjipta Adikusumah menuding Gubernur Jabar sebagai pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Pemerintah yang semestinya mengambil posisi sebagai pelayan rakyat malah menindas rakyatnya dengan cara menguasai lahan yang bukan haknya. Tjipta juga menilai Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung, telah membangkang Mahkamah Agung.

Hal tersebut dikatakan Tjipta kepada wartawan dalam sela-sela aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung, Jln. LLRE Martadinata, Selasa (22/1) siang. Aksi unjuk rasa yang mengerahkan sebuah ormas itu, membuat kemacetan karena ruas jalan depan PN Klas 1 A Bandung, ditutup. Anggota ormas juga sempat beratraksi debus di tengah jalan.

"Kami ini sudah dinyatakan menang atas lahan di Jalan Juanda Nomor 358 - 360 yang kini berdiri Kantor Dinas Peternakan Jawa Barat. Itu didasari Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung. Tapi Gubernur Jabar tetap tidak mengakui. PN Bandung pun yang telah menerima perintah eksekusi dari MA, malah membiarkan. Kami sebagai rakyat kecil, merasa telah dilecehkan dan dipermainkan oleh mereka, PN Bandung dan Gubernur Jabar. Mereka telah zalim kepada rakyatnya. Kami menduga ada permainan antara mereka," ujarnya.

Dia membeberkan, secara hukum, lahan tersebut memang hak para ahli waris Rd. Anom Saribanon dan Rd. Adikusumah. Itu didasari putusan Peninjauan Kembali (PK) MA No. 444 PK/Pdt/1993 tanggal 29 April 1997. Namun PN Klas 1 A Bandung dianggap tidak punya keberanian mengeksekusi karena diduga ada "permainan" antara PN Bandung dengan Pemprov. Jabar.

Terakhir, Pengadilan Tinggi Bandung mengeluarkan Surat No. W11-U/3578/HT.04.10/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung. Dalam surat yang ditandatangani Ketua PT Bandung Sarehwiyono itu, memerintahkan Ketua PN Bandung melaksanakan eksekusi lanjutan putusan MA No. 444 PK/Pdt/1993 tanggal 29 April 1997 juncto putusa PN Bandung No. 247/Pdt/G/1989/PN.Bdg tanggal 27 September 1990.

"Surat itu juga berpedoman pada Surat Ketua PT Bandung tanggal 11 Mei 2011 No. W11.U/1736/HT.04.10/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 serta Surat Ketua Muda Bidang Perdata MA No. 952/PAN.2/V/387/SPK/PDT/2011 yang meminta PN Bandung mengeksekusi lahan itu. Tapi apa buktinya sampai sekarang. Dimana letak keadilan itu? Ketika semua proses sudah kami lalui dan dinyatakan itu milik kami, tetap saja PN tidak mau mengeksekusi dan Gubernur Jabar tidak mau mengakuinya," katanya.

Tjipta membeberkan, perjuangan dia dan keluarga selama puluhan tahun, masih belum menemui hasil. Meskipun Menteri Dalam Negeri sudah mengakui lahan itu milik R. Adikusumah, tapi Pemprov. Jabar tetap membantahnya dan PN Bandung pun tidak mau mengeksekusi.

"Kami pernah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri soal ini. Waktu itu Mendagrinya Pak Sujardi Soedirdja. Dan beliau menyatakan bahwa lahan tersebut milik Rd. Adikusumah yang merupakan ayah kami," ucapnya.

Surat dari Mendagri untuk Gubernur Jabar itu memiliki No. 181/1078/SJ tertanggal 8 Mei 2000 dan ditandatangani Surjadi Soedirdja. Dalam surat tersebut Mendagri menegaskan agar Gubernur Jabar mematuhi Putusan Kasasi MA No.MA No. 444 PK/Pdt/1993 tanggal 29 April 1997 yang menyatakan tanah dan gedung jalan itu adalah milik Rd. Adikusumah.

Sementara itu, Kepala Humas PN Klas 1 Bandung Djoko Indiarto menuturkan, PN Bandung bukan tidak berani mengeksekusi. Namun bersikap hati-hati agar langkah yang diambilnya tidak menyalahi aturan.

"Dalam berkas perkara tersebut ada kesalahan mengenai obyek sengketanya. Atas hal itu, pimpinan PN menetapkan untuk sekali lagi memverifikasi obyek sengketa melalui PS (pemeriksaan setempat-red.). Ini untuk meyakinkan kebenarannya. Kami akan melakukannya secepatnya. Setelah itu baru ada decition lebih lanjut," katanya. (A-128/A-107)***

Komentari di Facebook !