Headlines

Ada Tiga Isu Utama Dalam Pengelolaan BBM

BANDUNG, (PRLM).- Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menilai, terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada saat ini.

Ketiga isu itu, yakni tidak transparannya biaya produksi BBM, asumsi kuota BBM subsidi yang direkayasa untuk mengarah ke mekanisme pasar, serta kecenderungan pelanggaran konstitusi dengan adanya wacana menghapuskan BBM subsidi.

Terkait isu pertama, menurutnya, pemerintah perlu segera memaparkan biaya produksi minyak mentah lokal dan impor secara transparan agar bisa diketahui harga bahan bakar minyak yang bisa disubsidi dan mana yang tidak.

Hal itu menurutnya lebih baik daripada melepas harga BBM seluruhnya kepada mekanisme pasar yang dinilainya inkonstitusional.

Dia mengatakan, cara penentuan harga BBM subsidi yang berlaku saat ini berangkat dari asumsi, yaitu antara biaya yang dikeluarkan untuk produksi minyak dalam negeri dan minyak impor adalah sama.

Padahal, menurutnya, tidak demikian. BBM seharusnya dibanderol setelah mempertimbangkan harga campuran yang keluar berdasarkan perhitungan terhadap biaya produksi pokok minyak mentah dalam negeri dan biaya pokok dari impor minyak mentah.

"Masalahnya, selama ini pemerintah tidak pernah memiliki niat yang baik untuk membuka perhitungan-perhitungan seperti itu. Mereka malah terus saja berkata subsidi BBM membebani APBN. Padahal, Perusahaan Listrik Negara saja memiliki perhitungan demikian, seperti yang terdapat dalam Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik," katanya saat dihubungi "PRLM", Minggu (20/1).

Terkait isu kedua, dia mengatakan, asumsi perhitungan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah seolah-olah didesain agar kurang dari kebutuhan. Dia mencontohkan kuota BBM subsidi yang ditetapkan pada tahun ini sebesar 46 juta kiloliter.

Berdasarkan perhitungannya, kebutuhan BBM subsidi pada tahun ini seharusnya 48,127 juta kiloliter. Hal itu berdasarkan perhitungan kebutuhan kuota BBM subsidi tahun lalu dikalikan peningkatan penjualan kendaraan yang direlasikan dengan pertumbuhan ekonomi.

"Bila berangkat dari kuota 46 juta kiloliter, itu artinya sama saja mengarah ke kenaikan harga BBM. Itu makanya saya bilang, harga BBM subsidi tahun ini, suka tidak suka, akan naik dengan argumentasi-argumentasi lemah yang dibuat sendiri oleh pemerintah. Salah satunya kuota jebol. Padahal, bukan kuotanya yang jebol. Tapi, karena memang penetapan kuotanya kurang dari jumlah yang seharusnya," kata dia.

Menurutnya, penetapan tersebut malah terlihat harga BBM sengaja ditarik ke arah mekanisme pasar. Belum lagi secara politis, dia mengatakan, telah sejak lama Indonesia ditekan oleh IMF, Bank Dunia, OECD, dan ADB, untuk melepas subsidi BBM ke mekanisme pasar, karena pemerintah sendiri yang telah menjanjikannya seperti demikian.

"Dalam setiap kesepakatan finansial utang luar negeri dengan keempat institusi yang berlangsung sejak akhir 1990 itu, pemerintah Indonesia justru telah berjanji untuk melepas subsidi BBM. Itu akhirnya menjadi salah satu tekanan internasional," tuturnya.

Dia mengatakan, dalam persoalan BBM subsidi ini hendaknya tidak lepas dari konstitusi negara. Terutama UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3 yang mengamanatkan, sumber daya alam dan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikelola untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.

"Jadi, kalau misalnya Kadin atau Ahok (Wakil Gubernur DKI Jakarta) belum lama ini mengusulkan cabut subsidi BBM, itu orang-orang sok tahu atas fakta lapangan, ahistoris, dan tidak memiliki ideologi. Padahal, pada saat yang sama Indonesia sedang didikte oleh tiga industri, yakni industri kartel perminyakan, industri keuangan dan industri otomotif," katanya. (A-204/A-89)***